Tag: Pemprov Bali

Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/7). 

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta meminta sejumlah proyek infrastruktur di Bali direalisasikan oleh pemerintah pusat secepatnya.

Panwas 4 Daerah Belum Punya Kantor Setelah Dilantik

Hasil audit kearsipan di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Karangasem oleh Pemprov Bali, ternyata hasilnya kurang memuaskan.

“Sekarang baru terealisasi 50 persen (1.750 unit) dari 3.500 unit yang direncanakan di tahun 2017”

Salah satu Program Unggulan Bali Mandara yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali kembali mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. 

Ternyata fakta yang salah. Nggak punya aset yang dimanfaatkan jelas nggak ada deviden. Ada ternyata datanya itu. Kami juga heran, kenapa dulu ngotot bilang punya saham(Ketua Pansus Aset, I Nyoman Adnyana)

Perjuangan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wagub Ketut Sudikerta untuk mencari solusi atas kondisi sampah di TPA Suwung yang menggunung semakin menunjukkan titik terang.

Tepat pada Selasa (29/8), Program Bali Mandara genap terlaksana selama sembilan tahun.

Kawasan Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem dipastikan tidak mendapatkan dana APBN untuk penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Bali Tahun 2017 ini.

Belanja tak langsung dalam postur APBD Bali 2017 yang jauh lebih besar dari belanja langsung, menjadi sorotan pusat.

Tepat tanggal 14 Agustus 2017, Provinsi Bali genap berusia 59 tahun. 

APBD Perubahan Tahun 2017 dirancang Rp 6,4 triliun. Jumlah tersebut menurun dari APBD Induk 2017 yang berjumlah Rp 6,6 triliun.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Executive Director dari The Australian Council on Healthcare Standards (ACHS), Dr Lena Low, JP dan Dr Nick Collins meninjau fasilitas Rumah Sakit Bali Mandara dan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Rabu (9/8).

Pemilihan pejabat Eselon I yang merupakan jabatan tertinggi di Birokrat Pemprov Bali ini akan melibatkan pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memastikan memenuhi semua kebutuhan anggaran pengawasan pilkada yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali melalui APBD Induk dan Perubahan 2017.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan rencana pembangunan sistem pengembangan air minum (SPAM) regional Bali Selatan masih terbentur persoalan keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD).

“Bukan karena apa, karena kepentingan masyarakat harus segera terealisasi. Kita ingin program untuk rakyat itu tidak tersendat” (Ketua Pansus I Ketut Kariyasa Adnyana)

Pemerintah Provinsi Bali sedang mengkaji rencana pemberian bantuan peralatan bagi para petani garam di Pulau Dewata, setelah berhentinya program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar).

Derasnya pengaruh global yang berkembang saat ini menimbulkan berbagai tantangan yang sarat dengan kompetisi yang semakin ketat, akan menuntut kualitas  sumber daya manusia yang memiliki basis kuat di bidang ilmu pengetahuan dan mampu menguasai teknologi.