Tag: Pemprov Bali

“Kami akan rekrutmen 4 orang sekaligus. Sebelumnya kan hanya 3 kursi Eselon II. Karena Staf Ahli sekarang kosong jadi bersamaan saja”

Pansus Revisi Perda LPD DPRD Bali matangkan penggodokan pasal per pasal atas perubahan ketiga Perda Nomor Tahun 2002 tentang LPD (Lembaga Perkreditan Desa) dengan jajaran eksekutif di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (20/2) siang.

Situasi ini sempat menimbulkan kecemburuan di kalangan pegawai kelas bawah di Pemprov Bali, karena ada yang belum gajian

Forum Bali Santi dan Pemprov Bali berkolaborasi menggelar doa perdamaian melibatkan sulinggih dan para pamangku dengan nguncaran (membunyikan) 1.000 kleneng (genta) di Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandhi), kawasan Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar Minggu (12/2) sore.

Setelah terungkap belasan penerima yang bermasalah, dana hibah tidak akan ada lagi dianggarkan di APBD Perubahan, melainkan semuanya digeser ke APBD Induk 2017.

Sebanyak 11 dari 12 kelompok penerima hibah bermasalah sudah dilakukan penyelesaian di lapangan oleh Tim Saput Jagat

Gubernur Bali Made Mangku Pastika ambil sikap tegas terkait kasus bantuan sosial tahun 2016 yang pelaksanaan fisiknya nol persen alias dananya cair, tapi tidak digunakan oleh penerima hibah.

Fakta mengejutkan ditemukan Tim Sapu Jagat Inspektorat Provinsi Bali berkekuatan 1.014 personel, yang dikerahkan terjun ke desa-desa untuk kejar Laporan Per-tanggungjawaban (LPJ) Hibah.

Pemprov Bali ancam akan tarik kembali bantuan dana hibah yang sudah dicairkan, jika penerima bansos tahun anggaran 2016 tersebut tidak setor Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Terintegrasinya program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bukan berarti Pemprov Bali tidak keluar dana urusan kesehatan masyarakat.

Tim Sapu Jagat berkekuatan 1.014 personel punya tiga tugas pokok: cek realisasi fisik hibah di lapangan, cocokkan peruntukan hibah, dan cek laporan pertanggungjawaban hibah

Para guru SMA/SMK yang kini dikelola Pemprov Bali mulai ‘meradang’ atas ter-lambatnya pembayaran gaji bulan Januari 2017, akibat perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dan bertalihnya pengelolaan.

Gubernur Made Mangku Pastika ingatkan kelompok masyarakat penerima hibah dari Pemprov Bali untuk segera menyetorkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan sosial (bansos) APBD Induk 2016 dan APBD Perubahan 2016, paling lambat 31 Januari 2017 mendatang.

Versi Kadiskes Ketut Suarjaya, RS Bali Mandara yang dibangun dengan biaya Rp 406 miliar juga akan layani pengobatan alternatif

Di Karangasem, Gubernur Pastika menginstruksikan para kades memverifikasi data warganya yang perlu bedah rumah. Kades jangan coba-coba memanipulasi data karena hal itu tergolong tindakan korupsi.

Gaji para guru TK, SD, SMP hingga SMA/SMK berstatus PNS di Kabupaten Karangasem belum terbayar hingga tanggal 10 Januari 2017.

Sekalipun Bali menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan angka pengangguran terendah yaitu 1,89 persen, namun jumlahnya mencapai 46.484 orang.

“Jangan sampai ada celah atau lubang untuk melakukan tindak korupsi maupun melakukan pungutan liar yang akan merugikan negara”

Tim dari Pemprov Bali melakukan verifikasi permohonan pengelolaan aset oleh Pemkab Badung. Aset yang dimohonkan berada di kawasan Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.

Penyatuan program unggulan Pemprov Bali Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlaku 1 Januari 2017, berbuah masalah.