Tag: BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan badan publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Kesadaran penyedia kerja di Bali untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih rendah.

Kedatangan Bupati untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan khususnya rujukan pasien berjenjang yang masih mengundang polemik.

Beberapa dokter spesialis beralih praktik ke rumah sakit tipe C yang rumah sakit swasta

Sistem rujukan online kini menjadi layanan digital dari Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pemkab Buleleng tengah menyiapkan langkah menaikkan tipe dua RS Pratama yang ada di Desa Tanguwisia, Kecamatan Seririt dan di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, menyusul pemberlakuan rujukan online bagi pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Pemberlakuan BPJS Rujukan Berdampak

Sejumlah masyarakat kebingungan dan mengaku dirugikan dengan regulasi ini.

“Saya tidak mau bicara politik, yang jelas permohonan PBI terus diusulkan”  (Kepala BPJS Bali Timur Endang Triana Simanjuntak)

BPJS Kesehatan belum membayar klaim RSUD Mangusada sejak Juni 2018. Selama Juni–Agustus 2018, total tunggakan sekitar Rp 26 miliar.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Klungkung membantah menunggak pembayaran klaim pelayanan pasien di RSUD Sanjiwani Gianyar, Rp 21 miliar

Soal Pasien BPJS dengan Rujukan Berjenjang

RSUD Wangaya kelimpungan membayar honor 400 tenaga medis yang direkrut rumah sakit, termasuk juga pembelian obat dan makanan untuk pasien.

Sistem pasien rujukan berjenjang yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan berbasis online, menuai keluhan dari sejumlah pasien di Klungkung.

Untuk RSUD Sanjiwani telah dibayar Rp 10 miliar, sisanya akan dibayarkan setelah dana talangan tahap berikutnya cair.

DPRD Bali angkat bicara terkait adanya tunggakan klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 78 miliar di RS Sanglah, Denpasar hingga mengganggu operasional rumah sakit.

Gara-gara tunggakan BPJS Rp 78 miliar, RS Sanglah terpaksa tunda sejumlah kegiatan, seperti maintenance peralatan dan peningkatan SDM

Soal Tunggakan Obat Belum Terbayarkan

Biaya Berobat hingga Jasa Pelayanan di RSUD Buleleng

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Buleleng, Bali, menetapkan Desa Baktiseraga sebagai ‘Desa Sadar BPJS’.