Tag: Mahkamah Konstitusi (MK)

JAKARTA, NusaBali Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mewanti wanti agar Mahkamah Konstitusi (MK) berhati hati dalam menyelesaikan 275 sengketa atau perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024.

TABANAN, NusaBali - Ketua Tim Media sekaligus juru bicara (jubir) Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Tabanan, Komang Gede Sanjaya-I Made Dirga, I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan, Pilkada Tabanan 2024 dipastikan tidak ada gugatan alias perselisihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Bangli yang menargetkan partisipasi pemilih mencapai 85 persen, hanya mampu mendongkrak partisipasi sekitar 78 persen

JAKARTA, NusaBali - Sebanyak 160 advokat dari seluruh Indonesia mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK), Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, NusaBali - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah minimum tahun depan tidak dipenuhi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja merugikan buruh. Mogok kerja direncanakan akan berlangsung selama 3 hari.

JAKARTA, NusaBali - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai dekatnya jarak antara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu penyebab dari banyaknya calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, bahwa jalan kebenaran hadir terkadang dengan dengan cara yang tak bisa diatur-atur. Buktinya, walau sempat berusaha dikurung agar tak bisa mencalonkan kepala daerah untuk diusung pada Pilkada 2024, belakangan selalu muncul jalan.

TABANAN, NusaBali - Tiga partai politik (parpol) di Tabanan masing-masing bisa mengusung pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati secara mandiri untuk Pilkada serentak 2024. Peluang ini muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah Pilkada serentak 2024.

SINGARAJA, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng belum mendapatkan kepastian tentang peraturan yang akan dipakai dalam menentukan persyaratan calon. Hal ini menyusul Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pengusulan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.

MANGUPURA, NusaBali - Peta politik di Kabupaten Badung kemungkinan akan berubah seiring Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan peserta Pilkada bagi partai politik (parpol). Pilkada Badung pun berpeluang akan diikuti lebih dari dua pasangan calon (paslon).

JAKARTA, NusaBali - Anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan partainya membuka opsi untuk mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU DKI Jakarta pada 27 Agustus 2024 mendatang.

Afifudin mengungkapkan posisi sulit yang dihadapi KPU RI saat terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70 tahun 2024

DENPASAR, NusaBali - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melonggarkan syarat pencalonan kepala daerah dari 25 persen perolehan suara menjadi 7,5 persen suara pemilu di Pilkada membuka peluang bagi parpol gurem alias parpol dengan perolehan suara kecil untuk ikut menentukan kandidat pemimpin di daerah.

Terkait putusan MK itu, Ridwan Kamil menghormatinya dan siap berkompetisi

DENPASAR, NusaBali - Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan meresmikan secara simbolis pemanfaatan Smart Board Mini Court Room Museum Agung Bung Karno di Denpasar, pada Jumat (5/7). Fasilitas ini akan mendekatkan MK dengan pencari keadilan.

DENPASAR, NusaBali - Dikunjungi 8 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Museum Agung Bung Karno, Jalan Ir Soekarno, Niti Mandala, Denpasar, pada pertengahan Januari 2024 lalu, Ida Bagus Dharmika (Gus Marhaen) melakukan kunjungan balasan ke Gedung MK, di Jalan Jagakarsa Raya, Jakarta selatan, Kamis (13/6) siang.

JAKARTA, NusaBali - Partai Buruh akan mengajukan permohonan uji materi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Undang-Undang Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Permintaan penundaan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih lantaran gugatan Tim Hukum DPP PDIP diterima untuk disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

JAKARTA, NusaBali - Polda Metro Jaya menyiagakan 7.783 personel untuk mengamankan sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilu 2024, termasuk kegiatan menyampaikan pendapat di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4) hari ini.

JAKARTA, NusaBali - Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan (TKN Golf) Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo Subianto meminta penghentian aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/4).