Tag: Aset

Aset berupa tanah atas nama Pemkab Klungkung yang belum bersetifikat hingga tahun 2019 mencapai 405 bidang dengan luas 2.402 hektare (ha).

Versi Tama Tenaya, aset Pemprov Bali berupa tanah seluas 2,5 hektare di Bali Hyatt Sanur bisa hasilkan ratusan miliar rupiah

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo membantah telah membawa pulang barang-barang milik Kementerian setelah ia melepas jabatannya.

Kemenpora Tagih Roy Suryo

Terkait nasib motor bebek yang masih tersisa dan tidak laku itu, Bidang Aset akan mengagendakan lelang susulan.

Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, meninjau bekas lahan Hotel Balina di Banjar Buitan, Desa/Kecamatan Manggis, Karangasem, Selasa (19/6).

Pemkab Buleleng telah menghitung keseluruhan aset yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Sangsit, Keamatan Sawan.

Pemkab Buleleng mulai fokus penarikan aset berupa bangunan yang masih ‘dikuasai’ oleh mantan pejabat.

Ternyata fakta yang salah. Nggak punya aset yang dimanfaatkan jelas nggak ada deviden. Ada ternyata datanya itu. Kami juga heran, kenapa dulu ngotot bilang punya saham(Ketua Pansus Aset, I Nyoman Adnyana)

Dari 151 bidang tanah milik Pemkab Jembrana yang belum bersertifikat luasnya mencapai 324.252 m2.

Pansus Aset saat ini dibuat dengan pola khusus untuk pengungkapkan kasus per kasus

Pansus Aset DPRD untuk menangani masalah aset Pemprov Bali sudah ketiga kalinya dibentuk.

Pansus Aset DPRD Bangli menemukan ada aset dengan nilai nol, juga sekolah banyak yang belum bersertifikat. Masalah aset itu yang membuat Bangli mendapat opini WDP dari BPK.

Suardika kontrak lahan dari mantan Bupati Jembrana dua periode I Gede Winasa selaku pemucuk Yayasan Patria Usadha seharga Rp 40 juta setahun. 

Di tengah maraknya partai politik menggunakan aset Pemprov Bali untuk sekretariat kantor, Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyentilnya. 

DPRD Bali rekomendasikan bentuk Tim Khusus (Timsus) untuk mengembalikan status pengelolaan lahan aset Pemprov Bali. 

Sejumlah aset Pemprov Bali di Kabupaten Bangli setiap tahun menjadi temuan BPK. Pemkab berharap aset-aset yang mayoritas untuk perkantoran itu bisa dipinjam pakai. 

Pengejaran aset-aset Pemprov yang tercecer melalui Pansus Aset DPRD Bali dipastikan akan berlanjut di tahun 2016. Terungkap, ada ribuan hektare aset berupa tanah milik Pemprov Bali yang hanya menghasilkan Rp 20 miliar per tahun.

“Dengan kehadiran pansus diharapkan bisa membantu Pemerintah Kota terhadap masalah ini, supaya kedepan anak cucu kita tidak menyesal karena tidak memiliki aset pemerintahan”

Lahan seluas dua hektare itu digarap oleh sejumlah warga sebagai lahan pertanian. Namun sejauh ini tidak ada kontribusi yang jelas dari hasil pengolahan lahan tersebut.