Tag: PPN

Kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen berdampak pada konsumen

JAKARTA, NusaBali
Pengusaha mal meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai keadaan ekonomi RI kembali normal.

JAKARTA, NusaBali
Mulai April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik dari 10% yang saat ini berlaku menjadi 11%. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

NEGARA, NusaBali
Rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, kembali menjadi atensi Satgas Penanganan Covid-19 setempat.

JAKARTA, NusaBali
Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) menilai insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti, khususnya rumah tapak, merangsang penjualan rumah tapak pada kuartal II 2021.

Warga membeli kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021).

PDIP bakal menugaskan anggotanya yang kompeten di DPR RI untuk mengawal Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Pajak (RUU KUP).

Dikhawatirkan pengenaan pajak sembako akan menggerus daya beli masyarakat

INDEF meminta pemerintah menunda rencana kenaikan PPN terkait dampak pandemi

JAKARTA, NusaBali
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah membahas rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

JAKARTA, NusaBali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan baku kertas untuk industri media massa akan dibebaskan atau ditanggung pemerintah (DTP) mulai Agustus 2020. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan berencana memperluas cakupan ekspor jasa yang dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar nol persen.

Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI), Soemitro Samadikoen mengatakan pemerintah merespons positif permintaan para petani tebu dan pedagang gula.