Tag: APBD Buleleng

Dibutuhkan anggaran hingga Rp 186 miliar untuk JKN, sedangkan pembangunan Pasar Banyuasri membutuhkan anggaran Rp 130 miliar.

Bukan hanya anggaran dinas keluar daerah yang mengalami kenaikan berlipat-lipat. Untuk perjalanan dinas dalam daerah pun, anggarannya dibikin meroket.

Masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 29,6 miliar yang harus dipenuhi pada APBD Perubahan 2019.

Terganjal ‘Perebutan’ Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Diambilalih Anggota Dewan 2019-2024

Akibat Kehadiran Anggota Dewan Minim

Pertanggungjawaban Bupati Diterima

Sikapi Temuan BPK RI

Bupati Agus Suradnyana Siapkan Tambahan Dana Rp 28,5 Miliar

Dinas PMD Ambil Langkah Pendampingan

Lembaga DPRD Buleleng kembali membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas APBD tahun 2018, di tengah suasana perhitungan perolehan suara Pileg 2019.

Wakil Rakyat Sibuk Selamatkan 'Kursi'

Jembatan ini dulunya hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki karena kontruksinya hanya tiang pancang.

Masih ada desa yang belum mengalokasikan dana kebencanaan karena Permendagriterbit setelah desa-desa menyusun rencana kerja pemerintahan (RKP) Desa.

Soal Rasionalisasi Anggaran 2019

Dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan khusus dipangkas sehingga APBD Induk Kabupaten Buleleng juga harus disesuaikan lagi.

Rancangan APBD Induk 2019, mulai dibahas, Senin (26/11) siang.

Gagal diwujudkan tahun ini setelah ‘dijegal’ rasionalisasi APBD Perubahan, pengadaan excavator kembali dimasukkan dalam APBD Kabupaten Buleleng tahun 2019.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, ternyata tidak mampu memenuhi target kenaikan PAD sebesar Rp 450 miliar, meski sebelumnya menyatakan setuju

Terhitung per 1 Januari 2019, pemerintah daerah berkewajiban menanggung pendanaan seluruh warga kurang mampu ikut JKN.