Dewan Dorong Pengadaan CT Scan
Gede Tindih meminta Bupati Bangli bisa mengevaluasi managemen rumah sakit.
BANGLI, NusaBali
Anggota DPRD Bangli sidak ke RSU Bangli, Senin (25/11). Mereka soroti izin operasional CT scan yang tak kunjung tuntas. Imbasnya, alat CT scan tidak boleh difungsikan. Anggota dewan mendorong pengadaan CT scan baru. Anggaran Rp 12 miliar untuk pengadaan alat ini agar diprioritaskan. Sidak ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bangli I Ketut Suastika didampingi I Made Sudiasa dan Gede Tindih.
Suastika mengatakan, alat CT scan di RSU Bangli sampai saat ini belum bisa difungsikan karena izin operasional belum keluar. Layanan rumah sakit pun terganggu. Mereka meminta managemen rumah sakit mengambil langkah tegas. “Alat yang ada saat ini agar dikembalikan dan cari kerjasama baru dengan pihak lain,” saran Suastika. Menurut Suastika, akan lebih baik jika RSU Bangli memiliki alat CT scan sendiri. “Dibutuhkan dana sekitar Rp 12 miliar, ini bisa menjadi skala prioritas,” imbuhnya.
Sedangkan Made Sudiasa menambahkan, sebagai rumah sakit tipe B, RSU Bangli harus didukung sarana dan prasarana memadai. Sebagai rumah sakit tipe B, harus terpenuhi SDM dan sarana prasana/alat kesehatan. Ketika ada pasien, dokter ada dan alat kesehatan juga ada. “Dengan tipe B, RSU Bangli diharapkan bisa jadi rumah sakit rujukan untuk Bali timur. Untuk dapat melayani rujukan maka sarana prasarana harus sesuai standar,” tegasnya.
Made Sudiasa mengungkapkan, dengan belum keluarnya izin operasional CT scan sama halnya RSU Bangli tidak memiliki alat tersebut. Sebelumnya RSU Bangli telah bersurat kepada pihak ketiga (penyedia alat) dan diberikan batas waktu hingga 28 Oktober untuk mengurus izin. Faktanya sampai saat ini izin belum keluar. Izin belum keluar karena ada space alat yang tidak sesuai. “Ini alatnya sudah lama,” ujarnya. Tak hanya soal CT scan, anggota dewan juga menyoroti alat ortopedi.
Gede Tindih meminta Bupati Bangli bisa melakukan evaluasi managemen rumah sakit. Apalagi layanan di RSU Bangli acap kali menuai keluhan. “Harus dilakukan evaluasi dan penataan, jika tujuan untuk menjadi rumah sakit rujukan. Selain alat yang belum lengkap, juga membutuhkan tenaga teknisi elektromedis. Selama ini mendatangkan dari luar dan itu biaya tidak sedikit,” ungkapnya. *esa
Anggota DPRD Bangli sidak ke RSU Bangli, Senin (25/11). Mereka soroti izin operasional CT scan yang tak kunjung tuntas. Imbasnya, alat CT scan tidak boleh difungsikan. Anggota dewan mendorong pengadaan CT scan baru. Anggaran Rp 12 miliar untuk pengadaan alat ini agar diprioritaskan. Sidak ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bangli I Ketut Suastika didampingi I Made Sudiasa dan Gede Tindih.
Suastika mengatakan, alat CT scan di RSU Bangli sampai saat ini belum bisa difungsikan karena izin operasional belum keluar. Layanan rumah sakit pun terganggu. Mereka meminta managemen rumah sakit mengambil langkah tegas. “Alat yang ada saat ini agar dikembalikan dan cari kerjasama baru dengan pihak lain,” saran Suastika. Menurut Suastika, akan lebih baik jika RSU Bangli memiliki alat CT scan sendiri. “Dibutuhkan dana sekitar Rp 12 miliar, ini bisa menjadi skala prioritas,” imbuhnya.
Sedangkan Made Sudiasa menambahkan, sebagai rumah sakit tipe B, RSU Bangli harus didukung sarana dan prasarana memadai. Sebagai rumah sakit tipe B, harus terpenuhi SDM dan sarana prasana/alat kesehatan. Ketika ada pasien, dokter ada dan alat kesehatan juga ada. “Dengan tipe B, RSU Bangli diharapkan bisa jadi rumah sakit rujukan untuk Bali timur. Untuk dapat melayani rujukan maka sarana prasarana harus sesuai standar,” tegasnya.
Made Sudiasa mengungkapkan, dengan belum keluarnya izin operasional CT scan sama halnya RSU Bangli tidak memiliki alat tersebut. Sebelumnya RSU Bangli telah bersurat kepada pihak ketiga (penyedia alat) dan diberikan batas waktu hingga 28 Oktober untuk mengurus izin. Faktanya sampai saat ini izin belum keluar. Izin belum keluar karena ada space alat yang tidak sesuai. “Ini alatnya sudah lama,” ujarnya. Tak hanya soal CT scan, anggota dewan juga menyoroti alat ortopedi.
Gede Tindih meminta Bupati Bangli bisa melakukan evaluasi managemen rumah sakit. Apalagi layanan di RSU Bangli acap kali menuai keluhan. “Harus dilakukan evaluasi dan penataan, jika tujuan untuk menjadi rumah sakit rujukan. Selain alat yang belum lengkap, juga membutuhkan tenaga teknisi elektromedis. Selama ini mendatangkan dari luar dan itu biaya tidak sedikit,” ungkapnya. *esa
1
Komentar