Wedakarna Usul Penguatan Desa Adat dengan APBN
Senator dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III mengusulkan agar ada penguatan terhadap desa adat di Indonesia, khususnya Bali.
JAKARTA, NusaBali
Hal itu penting dilakukan, karena Bali memiliki 1.478 desa adat. Menurut Arya Wedakarna, penguatan desa adat bisa dilakukan dengan memberikan anggaran dari APBN.
"Saya dan anggota DPD dari NTB mengusulkan agar ada penguatan terhadap desa adat dengan memberikan anggaran APBN. Lantaran selama ini yang diakui adalah desa dinas yang mendapat dana APBN sebesar Rp 1,4 miliar," ujar Arya Wedakarna kepada NusaBali usai Raker Komite I DPD RI dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Selasa (26/11).
Selain melalui kucuran dana APBN, kata Wedakarna, penguatan desa adat dapat dilakukan secara politik dan kebijakan yang berpihak. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, kata Arya, merespon positif usulan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Arya Wedakarna mengatakan, ke depan akan ada MoU antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. MoU dilakukan untuk memperjelas rambu-rambu pembuatan laporan dana desa agar tidak disamakan dengan instansi lain.
Kecuali jika ada penyalagunaan dapat masuk ke ranah pidana. Namun bila kesalahan administrasi perlu bimbingan. Peraih suara terbanyak di Pulau Dewata ini juga menyoroti tentang desa tertinggal di Bali.
Dimana ada tiga kabupaten memiliki desa tertinggal yakni Karangasem, Jembrana dan Bangli. Arya Wedakarna meminta agar Menteri memperhatikan desa tertinggal disana dengan menerapkan program tambahan di bidang pendidikan, pelatihan petani, ekonomi kreatif dan pemberdayaan pemuda. "Dengan kata lain, jatah dana bagi desa tertinggal diperbesar. Kemudian SDMnya lebih dimajukan lagi agar kelak dapat mengelola dana desa dengan baik," papar Arya Wedakarna. *k22
"Saya dan anggota DPD dari NTB mengusulkan agar ada penguatan terhadap desa adat dengan memberikan anggaran APBN. Lantaran selama ini yang diakui adalah desa dinas yang mendapat dana APBN sebesar Rp 1,4 miliar," ujar Arya Wedakarna kepada NusaBali usai Raker Komite I DPD RI dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Selasa (26/11).
Selain melalui kucuran dana APBN, kata Wedakarna, penguatan desa adat dapat dilakukan secara politik dan kebijakan yang berpihak. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, kata Arya, merespon positif usulan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Arya Wedakarna mengatakan, ke depan akan ada MoU antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. MoU dilakukan untuk memperjelas rambu-rambu pembuatan laporan dana desa agar tidak disamakan dengan instansi lain.
Kecuali jika ada penyalagunaan dapat masuk ke ranah pidana. Namun bila kesalahan administrasi perlu bimbingan. Peraih suara terbanyak di Pulau Dewata ini juga menyoroti tentang desa tertinggal di Bali.
Dimana ada tiga kabupaten memiliki desa tertinggal yakni Karangasem, Jembrana dan Bangli. Arya Wedakarna meminta agar Menteri memperhatikan desa tertinggal disana dengan menerapkan program tambahan di bidang pendidikan, pelatihan petani, ekonomi kreatif dan pemberdayaan pemuda. "Dengan kata lain, jatah dana bagi desa tertinggal diperbesar. Kemudian SDMnya lebih dimajukan lagi agar kelak dapat mengelola dana desa dengan baik," papar Arya Wedakarna. *k22
1
Komentar