Rapimnas Kadin di Bali, Bahas Kemajuan Ekonomi Berdaya Saing

MANGUPURA, NusaBali.com

Dinamika perekonomian nasional dan global, termasuk dampak perang dagang antara AS dan China, membuat pelaku usaha harus pandai-pandai menyiasati bisnisnya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar di The Westin, Nusa Dua, 28-29 November 2019.

“Pokok-pokok pikiran Rapimnas diarahkan untuk mengembangkan usulan-usulan kongkrit dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dunia usaha serta menyusun rekomendasi untuk memajukan perekonomian,” kata Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani, di sela-sela Rapimnas Kadin, Jumat (29/11/2019).

Seperti diketahui, menurunnya daya saing nasional ditengarai menjadi penyebab menurunnya kinerja industri manufaktur. Gejala deindustrialisasi dikhawatirkan mengakibatkan defisit neraca perdagangan menjadi semakin besar, karena laju pertumbuhan impor lebih besar daripada pertumbuhan ekspor yang pada akhirnya mengakibatkan defisit transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Dunia usaha akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan ekonomi sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tegasnya.

Soal peningkatan daya saing ini juga menjadi perhatian Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang berkesempatan membuka Rapimnas Kadin. 

"Saya mengharapkan kepada pelaku usaha dan industri dapat menciptakan daya saing yang sehat, sehingga mendukung pemerintah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha melalui sejumlah perusahaan dan penciptaan lapangan kerja lebih luas," kata Wapres dalam acara pembukaan, Jumat (29/11/2019).

Wapres menekankan kepada Kadin melalui pemberdayaan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar naik kelas pengembangan dan perluasan pemanfaatan penggunaan teknologi digital. "Kita harus mampu meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan yang akan diterima dalam lapangan kerja, sesuai kebutuhan melalui kerja sama dengan institusi lewat pendidikan formal serta pendidikan vokasi terhadap perekonomian adalah ekonomi syariah dan keuangan konvensional,” kata Wapres.

Kadin mencatat, perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2018/2019 diwarnai oleh trend pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1-5,2% yang diharapkan bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi di tahun-tahun mendatang, sementara tingkat inflasi berada di angka 3,1 %, nilai tukar rupiah sedikit menguat  di kisaran Rp. 14,400 per dollar AS dan tingkat suku bunga 5%.

Kadin juga mencatat, penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Atas dasar harga konstan 2010, konsumsi masyarakat tumbuh 5,17 % menjadi Rp. 1.467,54 triliun. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 21 triwulan. Konsumsi rumah tangga sepanjang semester I/2019 tumbuh 5,1 %. Pengeluaran konsumsi terbesar pada TW II/2019 untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sebesar Rp. 872,66 triliun (39,46%), diikuti transportasi dan komunikasi Rp. 505 triliun (22,84%). Sedang investasi di Indonesia pada kwartal II/2019 melemah karena kontraksi pertumbuhan investasi barang modal, kecuali bangunan dan mesin. Sementara Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat hanya tumbuh 5,01%, lebih rendah dari pertumbuhan investasi tahun yang lalu, yaitu sebesar 5,85%. 

“Selain tantangan internal yang dihadapi, dunia usaha juga harus bersiap mengantisipasi tantangan dari luar seperti imbas perang dagang yang akan menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia” kata Rosan.  

Lingkungan eksternal saat ini diwarnai oleh eskalasi perang dagang AS dan China yang diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat. Akibatnya perekonomian AS an China sebagai pelaku  utama perang dagang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan masing-masing dari 2,9% dan 6,6% pada tahun 2018 menjadi 2,3% dan 6,2% pada tahun 2019. Bahkan diperkirakan pada akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kedua negara akan kembali turun menjadi 2,0% dan 6,1%. 

Rosan menegaskan, pihaknya selalu memperhatikan dinamika lingkungan ekonomi strategis yang terjadi. Walaupun Kadin selalu berusaha konsisten dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan, namun tuntutan perkembangan mengharuskan Kadin Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan tuntutan dinamika yang terjadi dalam menyusun Program Kerja Tahun 2020. Sehingga ke depan, Kadin berharap perekonomian Indonesia bisa semakin maju, berdaya saing dan berkeadilan. 

Dalam acara Rapimnas, Kadin menandatangani sejumlah MoU antara lain dengan DPD RI mengenai pemberdayaan ekonomi daerah dan pelaku usaha di daerah, dengan PT Amartha untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi di daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas berbagai produk barang dan jasa, juga akses permodalan dan pasar. Selain itu, Kadin menandatangani pula MoU dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) untuk pengembangan platform ekspor berbasis online.

Selain dihadiri Wapres KH Ma’ruf Amin, pembukaan Rapimnas Kadin juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan sejumlah menteri di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. *has