Jokowi Sebut Ada yang Ingin Cari Muka
Soal Wacana Jabatan Presiden 3 Periode
Wacana masa jabatan presiden 3 periode mengemuka di tengah rencana amandemen UUD 1945.
JAKARTA, NusaBali
Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya. "Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
"Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," sambungnya. Daripada amandemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi dilansir detik.com. Siapa yang Melempar Wacana Presiden 3 Periode? Awalnya, Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan. Belakangan, dia menyebut usulan itu dari anggota Fraksi NasDem.
"Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," kata Arsul. Terpisah NasDem menegaskan wacana jabatan presiden 3 periode tersebut bukan datang dari partainya.
"Usulan bukan datang dari NasDem. Pak Surya (Ketum NasDem Surya Paloh) saat ditanya bagaimana dengan adanya wacana masa jabatan presiden 3 periode, jawabnya intinya kita serahkan kepada rakyat, kalau rakyat menghendaki bagaimana NasDem bisa menolak. Jadi bukan NasDem yang mengusulkan," kata Ketua DPP NasDem, Taufik Basari kepada wartawan, Senin kemarin.
Taufik mengatakan yang terpenting bagi partainya adalah apakah publik menghendaki wacana amandemen UUD 1945 termasuk soal penambahan masa jabatan presiden. NasDem, katanya, akan menjalankan apapun hasil diskusi publik. *
Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya. "Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
"Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," sambungnya. Daripada amandemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi dilansir detik.com. Siapa yang Melempar Wacana Presiden 3 Periode? Awalnya, Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan. Belakangan, dia menyebut usulan itu dari anggota Fraksi NasDem.
"Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," kata Arsul. Terpisah NasDem menegaskan wacana jabatan presiden 3 periode tersebut bukan datang dari partainya.
"Usulan bukan datang dari NasDem. Pak Surya (Ketum NasDem Surya Paloh) saat ditanya bagaimana dengan adanya wacana masa jabatan presiden 3 periode, jawabnya intinya kita serahkan kepada rakyat, kalau rakyat menghendaki bagaimana NasDem bisa menolak. Jadi bukan NasDem yang mengusulkan," kata Ketua DPP NasDem, Taufik Basari kepada wartawan, Senin kemarin.
Taufik mengatakan yang terpenting bagi partainya adalah apakah publik menghendaki wacana amandemen UUD 1945 termasuk soal penambahan masa jabatan presiden. NasDem, katanya, akan menjalankan apapun hasil diskusi publik. *
1
Komentar