DLH Terancam Kekurangan Tenaga Lapangan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli terancam kekurangan tenaga lapangan.
BANGLI, NusaBali
Penyebabnya pada akhir bulan Desember ada 27 pegawai yang pensiun. Rencananya DLH Bangli akan mengusulkan perekrutan tenaga kontrak. Apalagi setelah TPA menjadi aset Bangli otomatis dibutuhkan penambahan tenaga untuk pengelolaan TPA.
Plt Sekretaris DLH Bangli, Gusti Laksana mengatakan pegawai yang pensiun tupoksinya sebagai penyapu, tukang angkut sampah, penyisir, bahkan kepala UPTD. Dengan menyusutnya jumlah karyawan maka akan berpengaruh terhadap pelayanan, apalagi di tahun 2020 untuk TPA Landih kewenangannya sudah diserahkan ke Kabupaten Bangli sehingga perlu ada tambahan tenaga di lapangan. “Selama ini petugas operasional alat berat dan lainnya pegawai dari provinsi. Dengan peralihan ini pegawainya juga mengikuti,” ungkapnya, Rabu (4/12).
Menurutnya, pegawai yang ditempatkan oleh provinsi di TPA statusnya tenaga kontrak. Jika pegawai tersebut ingin bekerja di TPA otomatis harus menjadi pegawai kontrak Bangli. “Kalau jadi pegawai kontrak Bangli harus siap dengan gaji sesuai yang ditetapkan di Bangli,” ujarnya. Gusti Laksana mengatakan, dengan kekurangan tenaga tersebut, maka pegawai yanga ada dioptimalkan. Contoh untuk penyapu yang sebelumnya jaraknya menyapu 100 meter diperpanjang menjadi 200 meter. “Kami akan melaporkan hal tersebut ke bapak bupati dengan harapan bisa dilakukan penambahan lewat rekutmen tenaga kontrak. Sambil menunggu, kami optimalkan dulu tenaga yang ada,” tegasnya.
Gusti Laksana mengungkapkan, jumlah pegawai di DLH sebanyak 530 pegawai. Dari jumlah tersebut 306 berstatus PNS dan sisanya 224 adalah pegawai tidak tetap dan tenaga kontrak. Dari 530 pegawai, yang bertugas di kantor sebanyak 80 orang dan sisanya tugas lapangan. “Selain kekurangan tenaga lapangan juga masih kekurangan sarana prasarana penunjang kebersihan,” imbuhnya. *esa
Penyebabnya pada akhir bulan Desember ada 27 pegawai yang pensiun. Rencananya DLH Bangli akan mengusulkan perekrutan tenaga kontrak. Apalagi setelah TPA menjadi aset Bangli otomatis dibutuhkan penambahan tenaga untuk pengelolaan TPA.
Plt Sekretaris DLH Bangli, Gusti Laksana mengatakan pegawai yang pensiun tupoksinya sebagai penyapu, tukang angkut sampah, penyisir, bahkan kepala UPTD. Dengan menyusutnya jumlah karyawan maka akan berpengaruh terhadap pelayanan, apalagi di tahun 2020 untuk TPA Landih kewenangannya sudah diserahkan ke Kabupaten Bangli sehingga perlu ada tambahan tenaga di lapangan. “Selama ini petugas operasional alat berat dan lainnya pegawai dari provinsi. Dengan peralihan ini pegawainya juga mengikuti,” ungkapnya, Rabu (4/12).
Menurutnya, pegawai yang ditempatkan oleh provinsi di TPA statusnya tenaga kontrak. Jika pegawai tersebut ingin bekerja di TPA otomatis harus menjadi pegawai kontrak Bangli. “Kalau jadi pegawai kontrak Bangli harus siap dengan gaji sesuai yang ditetapkan di Bangli,” ujarnya. Gusti Laksana mengatakan, dengan kekurangan tenaga tersebut, maka pegawai yanga ada dioptimalkan. Contoh untuk penyapu yang sebelumnya jaraknya menyapu 100 meter diperpanjang menjadi 200 meter. “Kami akan melaporkan hal tersebut ke bapak bupati dengan harapan bisa dilakukan penambahan lewat rekutmen tenaga kontrak. Sambil menunggu, kami optimalkan dulu tenaga yang ada,” tegasnya.
Gusti Laksana mengungkapkan, jumlah pegawai di DLH sebanyak 530 pegawai. Dari jumlah tersebut 306 berstatus PNS dan sisanya 224 adalah pegawai tidak tetap dan tenaga kontrak. Dari 530 pegawai, yang bertugas di kantor sebanyak 80 orang dan sisanya tugas lapangan. “Selain kekurangan tenaga lapangan juga masih kekurangan sarana prasarana penunjang kebersihan,” imbuhnya. *esa
Komentar