Bali Masuk 4 Besar Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Pangan
Saka POM Dikukuhkan Untuk Bantu Edukasi Masyarakat
Kepala Balai Besar POM di Denpasar, IGA Adhi Aryapatni membeberkan fakta bahwa sejak tahun lalu (2018), Bali menduduki peringkat keempat se-Indonesia tentang penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan.
DENPASAR, NusaBali
Salah satu temuannya, ada kandungan rhodamin B yang terdapat dalam pewarna tekstil digunakan pada jajanan tradisional. Untuk mengedukasi masyarakat secara luas, BBPOM di Denpasar membuat berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk bekerjasama dengan Pramuka Kwarda Bali, Kwarcab Denpasar, dan Kwarcab Gianyar lewat Saka POM yang dikukuhkan pertama kali di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Minggu (8/12).
“Ini (peringkat empat, red) menyedihkan, bukan prestasi yang membanggakan. Makanya kami dari tahun lalu sangat konsen mensurvei seluruh pasar tradisional yang ada di Bali. Setelah kita cek, memang rhodamin B paling banyak, 98 persen. Demand (permintaan) dari masyarakat masih tinggi, seperti digunakan untuk sarana upakara. Masyarakat yang perlu kita edukasi dan pengawasan lebih ketat,” ujarnya.
Menurutnya, bahan berbahaya ini akan terakumulasi alias mengendap di dalam tubuh. Efeknya memang tidak langsung, namun dalam jangka waktu 10-15 tahun baru akan terasa bersifat karsinogenik yakni memicu sel kanker. BBPOM di Denpasar melakukan berbagai cara untuk bisa menekan penggunaan bahan berbahaya rhodamin B kembali, melalui surat edaran, memperbanyak kader-kader, gerakan keamanan pangan desa, iklan dengan selebgram Puja Astawa, serta kerjasama dengan distributor untuk menyediakan pewarna pengganti yang aman. “Saat mengedukasi kami langsung jelaskan pewarna pengganti yang boleh digunakan itu yang mana. Sekarang syukurlah warung-warung sudah mulai jual pewarna makanan bukan pewarna tekstil,” tegasnya.
Aryapatni yang juga dilantik menjadi Ketua Majelis Pembimbing Saka POM menjelaskan, sebenarnya kerjasama dengan pramuka sudah dilakukan sejak tahun lalu dengan perjanjian kerjasama membentuk kader pramuka peduli obat dan pangan aman (Popa). Pihaknya menilai langkah ini sangat strategis, mengingat kader-kader pramuka di masing-masing wilayah langsung menyosialisasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat.
“Tahun lalu kami sudah merasakan dampaknya, langsung mengedukasi masyarakat. Mereka (kader pramuka) juga rajin mengabarkan kegiatan masing-masing. Sekarang sudah dilegalkan dengan pembentukan lembaganya, yakni Saka POM. Tentu akan jadi lebih terstruktur. Saka POM ini terdiri dari tiga Krida, yakni Krida Pengujian Sederhana, Krida Pengawasan dan Krida Pemberian Informasi. Nanti pembinaan lagi kepada mereka, kami merikan modul dan materi,” katanya.
Sekda Provinsi Bali yang juga Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali Masa Bakti 2017 - 2019 Dewa Made Indra saat mengukuhkan Saka POM kemarin mengatakan, dengan berdirinya Saka POM, ini berarti akan ada suatu kegiatan pengembangan minat, bakat, dan keterampilan untuk pengawasan obat dan makanan. Dalam hal ini, BBPOM di Denpasar yang akan menjadi narasumber yang akan membimbing. Terbentuknya Saka POM sekaligus menjadi partisipasi dalam pengawasan dengan obat dan makanan.
“Ini merupakan kolaborasi yang baik. Selama ini kerjasama kita dengan Balai Besar POM sudah berjalan. Tapi sifatnya kasuistik, dalam kegiatan tertentu saja bergabung. Sekarang dengan dibentuknya Saka POM, berarti kerjasama ini institusional. Artinya, dibentuk suatu Saka khusus untuk pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.
Partisipasi yang bisa dilakukan oleh Saka POM secara sederhana adalah edukasi mengenali pangan dan obat yang tidak aman dengan prinsip cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa). “Meskipun sederhana, tapi banyak masyarakat kita yang tidak tahu. Nah, pramuka ini kan ada di sekolah. Kita mulai dari sekolah, dan anak-anak perlahan akan menyampaikan ke orangtuanya, keluarganya. Kalau ini berjalan, orang akan teredukasi, dan gak mudah percaya dengan produk yang kurang aman,” ungkapnya.
Sementara Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali terpilih masa bakti 2019 - 2024, I Made Rentin mengatakan, hadirnya Saka BPOM merupakan simboisis mutualisme, saling menguntungkan diantara keduanya. Salah satunya Program yang di miliki BPOM yaitu cek KLIK akan sangat efektif untuk disosialisasikan di kalangan pramuka. “Pramuka Bali bisa menjadi pelopor cerdas memilih produk obat dan makanan yang hendak dikonsumsi,” ucapnya. *ind
“Ini (peringkat empat, red) menyedihkan, bukan prestasi yang membanggakan. Makanya kami dari tahun lalu sangat konsen mensurvei seluruh pasar tradisional yang ada di Bali. Setelah kita cek, memang rhodamin B paling banyak, 98 persen. Demand (permintaan) dari masyarakat masih tinggi, seperti digunakan untuk sarana upakara. Masyarakat yang perlu kita edukasi dan pengawasan lebih ketat,” ujarnya.
Menurutnya, bahan berbahaya ini akan terakumulasi alias mengendap di dalam tubuh. Efeknya memang tidak langsung, namun dalam jangka waktu 10-15 tahun baru akan terasa bersifat karsinogenik yakni memicu sel kanker. BBPOM di Denpasar melakukan berbagai cara untuk bisa menekan penggunaan bahan berbahaya rhodamin B kembali, melalui surat edaran, memperbanyak kader-kader, gerakan keamanan pangan desa, iklan dengan selebgram Puja Astawa, serta kerjasama dengan distributor untuk menyediakan pewarna pengganti yang aman. “Saat mengedukasi kami langsung jelaskan pewarna pengganti yang boleh digunakan itu yang mana. Sekarang syukurlah warung-warung sudah mulai jual pewarna makanan bukan pewarna tekstil,” tegasnya.
Aryapatni yang juga dilantik menjadi Ketua Majelis Pembimbing Saka POM menjelaskan, sebenarnya kerjasama dengan pramuka sudah dilakukan sejak tahun lalu dengan perjanjian kerjasama membentuk kader pramuka peduli obat dan pangan aman (Popa). Pihaknya menilai langkah ini sangat strategis, mengingat kader-kader pramuka di masing-masing wilayah langsung menyosialisasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat.
“Tahun lalu kami sudah merasakan dampaknya, langsung mengedukasi masyarakat. Mereka (kader pramuka) juga rajin mengabarkan kegiatan masing-masing. Sekarang sudah dilegalkan dengan pembentukan lembaganya, yakni Saka POM. Tentu akan jadi lebih terstruktur. Saka POM ini terdiri dari tiga Krida, yakni Krida Pengujian Sederhana, Krida Pengawasan dan Krida Pemberian Informasi. Nanti pembinaan lagi kepada mereka, kami merikan modul dan materi,” katanya.
Sekda Provinsi Bali yang juga Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali Masa Bakti 2017 - 2019 Dewa Made Indra saat mengukuhkan Saka POM kemarin mengatakan, dengan berdirinya Saka POM, ini berarti akan ada suatu kegiatan pengembangan minat, bakat, dan keterampilan untuk pengawasan obat dan makanan. Dalam hal ini, BBPOM di Denpasar yang akan menjadi narasumber yang akan membimbing. Terbentuknya Saka POM sekaligus menjadi partisipasi dalam pengawasan dengan obat dan makanan.
“Ini merupakan kolaborasi yang baik. Selama ini kerjasama kita dengan Balai Besar POM sudah berjalan. Tapi sifatnya kasuistik, dalam kegiatan tertentu saja bergabung. Sekarang dengan dibentuknya Saka POM, berarti kerjasama ini institusional. Artinya, dibentuk suatu Saka khusus untuk pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.
Partisipasi yang bisa dilakukan oleh Saka POM secara sederhana adalah edukasi mengenali pangan dan obat yang tidak aman dengan prinsip cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa). “Meskipun sederhana, tapi banyak masyarakat kita yang tidak tahu. Nah, pramuka ini kan ada di sekolah. Kita mulai dari sekolah, dan anak-anak perlahan akan menyampaikan ke orangtuanya, keluarganya. Kalau ini berjalan, orang akan teredukasi, dan gak mudah percaya dengan produk yang kurang aman,” ungkapnya.
Sementara Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali terpilih masa bakti 2019 - 2024, I Made Rentin mengatakan, hadirnya Saka BPOM merupakan simboisis mutualisme, saling menguntungkan diantara keduanya. Salah satunya Program yang di miliki BPOM yaitu cek KLIK akan sangat efektif untuk disosialisasikan di kalangan pramuka. “Pramuka Bali bisa menjadi pelopor cerdas memilih produk obat dan makanan yang hendak dikonsumsi,” ucapnya. *ind
Komentar