Megawati Akan Beri Atensi Khusus
Gibran Resmi Daftar Pilkada Solo
Presiden Jokowi menegaskan pencalonan putra sulungnya sebagai calon Walikota Solo murni kompetisi dan sama sekali bukan penunjukan.
JAKARTA, NusaBali
Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, 32, di Pilkada Surakarta (Solo) 2020 bakal jadi atensi khusus sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Sebab, langkah Gibran itu dianggap berdampak secara nasional.
"Hari ini Gibran daftar pasti ibu ngikutin. Itu atas dasar kebiasaan yang beliau jalani. Yang berdampak pada politik nasional, pasti akan ada perhatian sendiri. Memberikan atensi khusus," kata Bambang di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12). Dia mencontohkan kala Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hendak maju di Pilgub DKI Jakarta 2016. Menurut Bambang, saat itu Mega akhirnya 'turun tangan' menyatakan pendapat. "Misal nih dulu seperti Ahok, ibu punya atensi khusus. Nah ibu langsung tuh pendapat ini," ujarnya.
Sementara itu, dalam kasus-kasus calon yang tidak meluas nasional, Bambang menyebut Mega tidak terlalu banyak memberikan pendapat. Meski demikian, dia mengatakan seluruh calon yang maju via PDIP diproses melalui mekanisme yang sama. Para calon mesti mendapatkan rekomendasi dari ketua umum dan sekjen. "Ya sama rapat DPP. Tapi biasanya ibu sudah oke saja (kalau yang tidak khusus). Pada tingkat kabupaten ibu oke. Tapi kalau yang berdampak nasional ya, pasti nggak bisa. Ibu pasti concern dan ngikutin," tutur Bambang. "Kalau yang berdampak nasional pasti ibu punya pendapat sendiri. Kita boleh saja berpendapat. Tapi kalau yang ada dampak skala nasional, ibu akan turun tangan sendiri," lanjut dia. Bambang menjamin PDIP melakukan proses seleksi yang adil. "Kalau dalam proses penjaringannya di partai ini equal treatment. Semua diperlakukan sama. Mohon izin, tentu Mas Gibran tidak diberikan karpet merah. Bahwa soal keputusan ketua umum ya, monggo," kata Bambang, seperti dilansir Kompas.com.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Walikota Surakarta murni kompetisi dan sama sekali bukan penunjukan. “Ini kompetisi bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di Km 38, wilayah Kabupaten Bekasi, Kamis (12/12), dilansir Antara.
Jokowi menegaskan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa hal tersebut sudah menjadi keputusan pribadi Gibran sehingga dirinya mempersilakan siapa pun untuk bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Namun, Jokowi menegaskan percaturan politik dalam Pilkada termasuk pemilihan walikota merupakan sebuah kompetisi. "Kan sudah saya sampaikan bolak-balik bahwa itu sudah menjadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya," ucapnya.
Sebagai sebuah kompetisi, maka kandidat bisa menang dan juga bisa kalah tergantung bagaimana rakyat menentukan hak pilihnya. "Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi bisa menang bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih bagaimana," tuturnya.
Saat ditanya soal politik dinasti karena sang menantu yakni Bobby Nasution juga dikabarkan mencalonkan diri dalam Pilkada 2020, Jokowi menyatakan bahwa siapa pun warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih maupun memilih. *
"Hari ini Gibran daftar pasti ibu ngikutin. Itu atas dasar kebiasaan yang beliau jalani. Yang berdampak pada politik nasional, pasti akan ada perhatian sendiri. Memberikan atensi khusus," kata Bambang di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12). Dia mencontohkan kala Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hendak maju di Pilgub DKI Jakarta 2016. Menurut Bambang, saat itu Mega akhirnya 'turun tangan' menyatakan pendapat. "Misal nih dulu seperti Ahok, ibu punya atensi khusus. Nah ibu langsung tuh pendapat ini," ujarnya.
Sementara itu, dalam kasus-kasus calon yang tidak meluas nasional, Bambang menyebut Mega tidak terlalu banyak memberikan pendapat. Meski demikian, dia mengatakan seluruh calon yang maju via PDIP diproses melalui mekanisme yang sama. Para calon mesti mendapatkan rekomendasi dari ketua umum dan sekjen. "Ya sama rapat DPP. Tapi biasanya ibu sudah oke saja (kalau yang tidak khusus). Pada tingkat kabupaten ibu oke. Tapi kalau yang berdampak nasional ya, pasti nggak bisa. Ibu pasti concern dan ngikutin," tutur Bambang. "Kalau yang berdampak nasional pasti ibu punya pendapat sendiri. Kita boleh saja berpendapat. Tapi kalau yang ada dampak skala nasional, ibu akan turun tangan sendiri," lanjut dia. Bambang menjamin PDIP melakukan proses seleksi yang adil. "Kalau dalam proses penjaringannya di partai ini equal treatment. Semua diperlakukan sama. Mohon izin, tentu Mas Gibran tidak diberikan karpet merah. Bahwa soal keputusan ketua umum ya, monggo," kata Bambang, seperti dilansir Kompas.com.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Walikota Surakarta murni kompetisi dan sama sekali bukan penunjukan. “Ini kompetisi bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di Km 38, wilayah Kabupaten Bekasi, Kamis (12/12), dilansir Antara.
Jokowi menegaskan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa hal tersebut sudah menjadi keputusan pribadi Gibran sehingga dirinya mempersilakan siapa pun untuk bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Namun, Jokowi menegaskan percaturan politik dalam Pilkada termasuk pemilihan walikota merupakan sebuah kompetisi. "Kan sudah saya sampaikan bolak-balik bahwa itu sudah menjadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya," ucapnya.
Sebagai sebuah kompetisi, maka kandidat bisa menang dan juga bisa kalah tergantung bagaimana rakyat menentukan hak pilihnya. "Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi bisa menang bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih bagaimana," tuturnya.
Saat ditanya soal politik dinasti karena sang menantu yakni Bobby Nasution juga dikabarkan mencalonkan diri dalam Pilkada 2020, Jokowi menyatakan bahwa siapa pun warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih maupun memilih. *
Komentar