Mobil Operasional FKUB Gianyar Ditarik
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali mengevaluasi kinerja FKUB Kabupaten Gianyar, Selasa (17/12) di Aula Kesbangpol Gianyar.
GIANYAR, NusaBali
Dalam evaluasi tersebut, disampaikan bahwa mobil operasional masing-masing ketua majelis agama ditarik oleh Pemkab Gianyar dengan alasan dan kebijakan tertentu.
Dalam kunjungan itu, Sekretaris FKUB Gianyar Ida Bagus Viprajana menyampaikan bahwa anggaran setiap tahun yang didapatkan oleh FKUB sudah memadai. Namun disayangkan, untuk mobil operasional yang sebelumnya diberikan kepada setiap ketua majelis agama tahun ini ditarik. Sedangkan untuk penggantinya akan diberikan kendaraan sesuai kebutuhan FKUB, dengan sistem pinjam pakai.
“Mobil oeperasional FKUB ditarik karena ada kebijakan dan lain hal. Diganti formatnya. Pemkab katanya akan siap sedia kendaraan umum sesuai kebutuhan yang akan dipergunakan oleh FKUB. Caranya harus kontak lebih dulu dengan orang di bagian umum, baru mobil keluar tanpa surat permohonan,” bebernya.
Dia berharap agar tahun berikutnya pengadaan mobil operasional bagi masing-masing ketua majelis umat diadakan kembali. Mengingat untuk pelayanan umat ketua majelis kegiatannya cukup padat. Terlebih usia dari setiap ketua majelis juga memasuki usia lanjut.
Dikatakan, sebelumnya masing-masing ketua majelis agama diberikan satu unit mobil berjenis mini bus dengan kapasitas delapan orang. Ditarikya mobil operasional itu menjadi tanda tanya, terhadap kinerja FKUB Gianyar. Namun alasan penarikan mobil tidak diketahui secara pasti.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Gianyar Wayan Eko Suwarjawa mengaku selalu mendampingi FKUB Gianyar. Terlebih memang ada program kerja unggulan yang setiap tahun dilakukannya dengan FKUB. “Tahun 2020 ini dianggarkan sebesar Rp 288 juta untuk FKUB Gianyar, semuanya itu untuk mendukung kegiatan dalam menjaga dan merawat kerukunan agama di Gianyar,” jelasnya.
Wakil Ketua FKUB Provinsi Bali I Gusti Made Ngurah menjelaskan kunjungan dan evaluasi tersebut memang dilakukan ke setiap kabupaten/kota yang ada di Bali. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan maupun usul saran yang ada di masing-masing FKUB Kabupaten/Kota. Selanjutnya akan disuarakan pada musyawarah FKUB se-Indonesia nanti. “Ini langkah kita dalam melakukan koordinasi dan menampung suara maupun pendapat yang datang dari FKUB se-Bali. Karena tali kerukunan harus tetap dijaga dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan berama saat ini,” ungkap mantan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tersebut.
Sebelumnya Ketua FKUB Gianyar Tjokorda Gede Partasuniya membenarkan mobil operasional masing-masing majelis agama ditarik. “Sekarang malahan lebih bagus bagi saya, karena pemerintah menyediakan kendaraan sesuai kebutuhan umat. Jika perlunya bus, bisa. Bak terbuka atau mini bus juga bisa sesuai keperluan umat,” bebernya.
Pria asal Puri Payangan itu pun mengaku berbedanya hanya tempat meminjamnya saja. Lantaran dulu cukup meminjam kepada ketua lembaga umat, namun sekarang pihaknya harus meminjam di Bagian Umum Pemkab Gianyar. Kelebihannya, umat yang memerlukan operasioanal untuk sembahyang, kematian hingga pernikahan dapat meminta sesuai kebutuhan maupun jumlah umat yang akan menggunakannya. “Jika mini bus dengan kapasitas delapan orang itu kan sangat sedikit, harus lagi menyewa bus. Nah, sekarang sudah bisa kami sesuaikan dengan jumlah yang kami perlukan. Bahkan ini sudah beberapa kali dilakukan oleh masing-masing umat, sejak pemerintahan Bupati Mahayastra,” bebernya.*nvi
Dalam evaluasi tersebut, disampaikan bahwa mobil operasional masing-masing ketua majelis agama ditarik oleh Pemkab Gianyar dengan alasan dan kebijakan tertentu.
Dalam kunjungan itu, Sekretaris FKUB Gianyar Ida Bagus Viprajana menyampaikan bahwa anggaran setiap tahun yang didapatkan oleh FKUB sudah memadai. Namun disayangkan, untuk mobil operasional yang sebelumnya diberikan kepada setiap ketua majelis agama tahun ini ditarik. Sedangkan untuk penggantinya akan diberikan kendaraan sesuai kebutuhan FKUB, dengan sistem pinjam pakai.
“Mobil oeperasional FKUB ditarik karena ada kebijakan dan lain hal. Diganti formatnya. Pemkab katanya akan siap sedia kendaraan umum sesuai kebutuhan yang akan dipergunakan oleh FKUB. Caranya harus kontak lebih dulu dengan orang di bagian umum, baru mobil keluar tanpa surat permohonan,” bebernya.
Dia berharap agar tahun berikutnya pengadaan mobil operasional bagi masing-masing ketua majelis umat diadakan kembali. Mengingat untuk pelayanan umat ketua majelis kegiatannya cukup padat. Terlebih usia dari setiap ketua majelis juga memasuki usia lanjut.
Dikatakan, sebelumnya masing-masing ketua majelis agama diberikan satu unit mobil berjenis mini bus dengan kapasitas delapan orang. Ditarikya mobil operasional itu menjadi tanda tanya, terhadap kinerja FKUB Gianyar. Namun alasan penarikan mobil tidak diketahui secara pasti.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Gianyar Wayan Eko Suwarjawa mengaku selalu mendampingi FKUB Gianyar. Terlebih memang ada program kerja unggulan yang setiap tahun dilakukannya dengan FKUB. “Tahun 2020 ini dianggarkan sebesar Rp 288 juta untuk FKUB Gianyar, semuanya itu untuk mendukung kegiatan dalam menjaga dan merawat kerukunan agama di Gianyar,” jelasnya.
Wakil Ketua FKUB Provinsi Bali I Gusti Made Ngurah menjelaskan kunjungan dan evaluasi tersebut memang dilakukan ke setiap kabupaten/kota yang ada di Bali. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan maupun usul saran yang ada di masing-masing FKUB Kabupaten/Kota. Selanjutnya akan disuarakan pada musyawarah FKUB se-Indonesia nanti. “Ini langkah kita dalam melakukan koordinasi dan menampung suara maupun pendapat yang datang dari FKUB se-Bali. Karena tali kerukunan harus tetap dijaga dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan berama saat ini,” ungkap mantan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tersebut.
Sebelumnya Ketua FKUB Gianyar Tjokorda Gede Partasuniya membenarkan mobil operasional masing-masing majelis agama ditarik. “Sekarang malahan lebih bagus bagi saya, karena pemerintah menyediakan kendaraan sesuai kebutuhan umat. Jika perlunya bus, bisa. Bak terbuka atau mini bus juga bisa sesuai keperluan umat,” bebernya.
Pria asal Puri Payangan itu pun mengaku berbedanya hanya tempat meminjamnya saja. Lantaran dulu cukup meminjam kepada ketua lembaga umat, namun sekarang pihaknya harus meminjam di Bagian Umum Pemkab Gianyar. Kelebihannya, umat yang memerlukan operasioanal untuk sembahyang, kematian hingga pernikahan dapat meminta sesuai kebutuhan maupun jumlah umat yang akan menggunakannya. “Jika mini bus dengan kapasitas delapan orang itu kan sangat sedikit, harus lagi menyewa bus. Nah, sekarang sudah bisa kami sesuaikan dengan jumlah yang kami perlukan. Bahkan ini sudah beberapa kali dilakukan oleh masing-masing umat, sejak pemerintahan Bupati Mahayastra,” bebernya.*nvi
Komentar