Simakrama Gubernur dengan Masyarakat di Wantilan DPRD Bali Pastika Sesalkan Penyuluh Bahasa Bali Mundur
Alasan yang mengemuka, puluhan calon penyuluh Bahasa Bali mundur karena tidak bersedia ditempatkan di luar daerah asalnya.
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyesalkan sikap 65 penyuluh Bahasa Bali yang mengundurkan diri setelah lulus proses seleksi di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Padahal, kebijakan pemprov merekrut mereka merupakan jawaban atas aspirasi para Sarjana Bahasa Bali.
Hal itu diungkapkan Pastika di sela-sela Simakrama Pemprov Bali di Wantilan DPRD Bali di Denpasar, Sabtu (30/7) siang. Simakrama kemarin dihadiri Inspektorat I Ketut Teneng dan sejumlah SKPD Pemprov Bali, Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Ketua MUDP Jro Gede Suwena Putus Upadesa, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Simakrama dimulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00 Wita.
Persoalan penyuluh Bahasa Bali muncul ketika masyarakat, Made Mariyana Abbas, dari Bangli mempertanyakan pelestarian Bahasa Bali dan adanya penyuluh yang direkrut malah mengundurkan diri. Nah, saat itulah Pastika langsung menyebutkan yang demo-demo ke kantor gubernur meminta rekrutmen tenaga penyuluh Bahasa Bali, sok.
“Gimana tuh sekarang? Yang demo-demo ke saya minta penyuluh Bahasa Bali diangkat. Sudah direkrut, sekarang mundur,” tandas Pastika.
Menurut Pastika, selain membuka lapangan pekerjaan bagi para lulusan Sarjana Bahasa Bali, kebijakan ini juga berkatian erat dengan upaya pelestarian Bahasa Bali. “Karena banyak yang ribut dan menyuarakan tentang pentingnya upaya pelestarian Bahasa Bali, makanya kita buat kebijakan merekrut mereka menjadi penyuluh,” ujarnya.
Pastika menyebut, proses seleksi sudah dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Dari proses seleksi dan penilaian yang cukup ketat, 716 orang dinyatakan lulus. Namun persoalan muncul dalam proses penempatan, karena ada yang mengundurkan diri ketika ditempatkan di luar daerah asal mereka. “Tak ada yang salah dalam proses seleksi. Bahkan mereka sudah menandatangani surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja,” tegasnya.
Pastika mengaku tak habis pikir dengan sikap mereka. “Mana fighting spiritnya, mana militansinya, mana sikap jengahnya,” tutur Pastika.
Menurutnya, inilah cermin dan hasil didikan yang cenderung memanjakan anak. Sehingga mereka menjadi generasi yang hanya jago kandang. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Pastika mengingatkan para orangtua mengevaluasi kembali pola mereka dalam mendidik anak. “Saya sependapat kalau anak memang harus mendapat perhatian, tetapi jangan terlalu dimanja,” imbuhnya.
Terkait dengan kasus pengunduran diri 65 penyuluh Bahasa Bali yang telah lulus seleksi, Pemprov Bali akan melakukan pengecekan kembali untuk mengetahui apa alasan mereka.
Sebagaimana penjelasan Kadis Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha kepada sejumlah media, beberapa waktu yang lalu, 65 penyuluh Bahasa Bali dari 716 orang yang lulus proses rekrutmen tak datang menandatangani kontrak kerja sehingga dinyatakan mundur.
Terbanyak yang mundur adalah mereka yang ditempatkan di Buleleng yaitu sebanyak 20 orang, disusul Tabanan dan Jembrana masing-masing 15 orang, Gianyar 5 orang, Bangli 3 orang, Denpasar dan Badung masing-masing 2 orang. Kadisbud sangat menyayangkan hal tersebut karena para penyuluh Bahasa Bali itu nantinya akan menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian Bahasa Bali.
Kata Pastika, rekrutmen penyuluh Bahasa Bali dibiayai dengan APBD Bali.
Sementara Ketua Pansus APBD 2016 DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana, yang meloloskan APBD Bali senilai Rp 1,2 miliar untuk rekrutmen penyuluh Bahasa Bali, dikonfirmasi secara terpisah, mengatakan kalau ada penyuluh yang mundur, bisa direkrut ranking berikutnya.
“Kan ada ranking berikutnya yang bisa diluluskan sebagai pengganti. Kami sebagai penyusun anggaran sudah selesai tugasnya,” kata Kariyasa Adnyana.
Politisi asal Buleleng ini menjelaskan, penyuluh Bahasa Bali yang diplot untuk 716 desa dinas tersebut dianggarkan Rp 1,2 miliar untuk gaji sampai 2016. Nanti akan dianggarkan setiap tahun.
“Bagi kami kalau ada yang mundur, jangan dibesar-besarkan dan diperpanjang. Pola rekrutmennya kan sudah ada. Sama dengan seleksi komsioner. Kalau ada yang mundur, kasih ke ranking berikutnya,” ucap mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali, ini.
Seperti diberitakan sebelumnya sebanyak 65 orang penyuluh Bahasa Bali mundur setelah dinyatakan lulus seleksi. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha menengarai mereka mundur dengan alasan tidak bersedia ditempatkan di luar daerah asalnya.
Mengenai kegiatan simakrama, Pastika mengatakan simakrama yang digelar sejak 2008 semenjak dirinya menjabat gubernur adalah saluran yang disiapkan buat rakyat yang merasa aspirasinya buntu.
Kata Pastika, sejak 2008 kepemimpinannya simakrama dilaksanakan untuk membuktikan pemerintahan yang transparan. “Saluran aspirasi buntu bisa jadi kemarahan bagi rakyat. Karena tidak semua rakyat bisa langsung bertemu gubernur. Saluran buntu buat rakyat bertanya. Ini ciri good government. Ciri negara demokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik ya ini, transparan,” ujar Pastika.
Di samping simakrama, implementasi negara demokrasi juga dilakukan Pemprov Bali dengan menggelar PB3AS (Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja) yang dilaksanakan setiap hari Minggu di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. “Jadi kalau nggak bisa di simakrama, saluran rakyat yang buntu itu bisa disampaikan di PB3AS setiap Minggu,” tutur Pastika seraya menyebutkan PB3AS baru ada di Bali dan London, Inggris. * nat
Hal itu diungkapkan Pastika di sela-sela Simakrama Pemprov Bali di Wantilan DPRD Bali di Denpasar, Sabtu (30/7) siang. Simakrama kemarin dihadiri Inspektorat I Ketut Teneng dan sejumlah SKPD Pemprov Bali, Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Ketua MUDP Jro Gede Suwena Putus Upadesa, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Simakrama dimulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00 Wita.
Persoalan penyuluh Bahasa Bali muncul ketika masyarakat, Made Mariyana Abbas, dari Bangli mempertanyakan pelestarian Bahasa Bali dan adanya penyuluh yang direkrut malah mengundurkan diri. Nah, saat itulah Pastika langsung menyebutkan yang demo-demo ke kantor gubernur meminta rekrutmen tenaga penyuluh Bahasa Bali, sok.
“Gimana tuh sekarang? Yang demo-demo ke saya minta penyuluh Bahasa Bali diangkat. Sudah direkrut, sekarang mundur,” tandas Pastika.
Menurut Pastika, selain membuka lapangan pekerjaan bagi para lulusan Sarjana Bahasa Bali, kebijakan ini juga berkatian erat dengan upaya pelestarian Bahasa Bali. “Karena banyak yang ribut dan menyuarakan tentang pentingnya upaya pelestarian Bahasa Bali, makanya kita buat kebijakan merekrut mereka menjadi penyuluh,” ujarnya.
Pastika menyebut, proses seleksi sudah dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Dari proses seleksi dan penilaian yang cukup ketat, 716 orang dinyatakan lulus. Namun persoalan muncul dalam proses penempatan, karena ada yang mengundurkan diri ketika ditempatkan di luar daerah asal mereka. “Tak ada yang salah dalam proses seleksi. Bahkan mereka sudah menandatangani surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja,” tegasnya.
Pastika mengaku tak habis pikir dengan sikap mereka. “Mana fighting spiritnya, mana militansinya, mana sikap jengahnya,” tutur Pastika.
Menurutnya, inilah cermin dan hasil didikan yang cenderung memanjakan anak. Sehingga mereka menjadi generasi yang hanya jago kandang. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Pastika mengingatkan para orangtua mengevaluasi kembali pola mereka dalam mendidik anak. “Saya sependapat kalau anak memang harus mendapat perhatian, tetapi jangan terlalu dimanja,” imbuhnya.
Terkait dengan kasus pengunduran diri 65 penyuluh Bahasa Bali yang telah lulus seleksi, Pemprov Bali akan melakukan pengecekan kembali untuk mengetahui apa alasan mereka.
Sebagaimana penjelasan Kadis Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha kepada sejumlah media, beberapa waktu yang lalu, 65 penyuluh Bahasa Bali dari 716 orang yang lulus proses rekrutmen tak datang menandatangani kontrak kerja sehingga dinyatakan mundur.
Terbanyak yang mundur adalah mereka yang ditempatkan di Buleleng yaitu sebanyak 20 orang, disusul Tabanan dan Jembrana masing-masing 15 orang, Gianyar 5 orang, Bangli 3 orang, Denpasar dan Badung masing-masing 2 orang. Kadisbud sangat menyayangkan hal tersebut karena para penyuluh Bahasa Bali itu nantinya akan menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian Bahasa Bali.
Kata Pastika, rekrutmen penyuluh Bahasa Bali dibiayai dengan APBD Bali.
Sementara Ketua Pansus APBD 2016 DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana, yang meloloskan APBD Bali senilai Rp 1,2 miliar untuk rekrutmen penyuluh Bahasa Bali, dikonfirmasi secara terpisah, mengatakan kalau ada penyuluh yang mundur, bisa direkrut ranking berikutnya.
“Kan ada ranking berikutnya yang bisa diluluskan sebagai pengganti. Kami sebagai penyusun anggaran sudah selesai tugasnya,” kata Kariyasa Adnyana.
Politisi asal Buleleng ini menjelaskan, penyuluh Bahasa Bali yang diplot untuk 716 desa dinas tersebut dianggarkan Rp 1,2 miliar untuk gaji sampai 2016. Nanti akan dianggarkan setiap tahun.
“Bagi kami kalau ada yang mundur, jangan dibesar-besarkan dan diperpanjang. Pola rekrutmennya kan sudah ada. Sama dengan seleksi komsioner. Kalau ada yang mundur, kasih ke ranking berikutnya,” ucap mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali, ini.
Seperti diberitakan sebelumnya sebanyak 65 orang penyuluh Bahasa Bali mundur setelah dinyatakan lulus seleksi. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha menengarai mereka mundur dengan alasan tidak bersedia ditempatkan di luar daerah asalnya.
Mengenai kegiatan simakrama, Pastika mengatakan simakrama yang digelar sejak 2008 semenjak dirinya menjabat gubernur adalah saluran yang disiapkan buat rakyat yang merasa aspirasinya buntu.
Kata Pastika, sejak 2008 kepemimpinannya simakrama dilaksanakan untuk membuktikan pemerintahan yang transparan. “Saluran aspirasi buntu bisa jadi kemarahan bagi rakyat. Karena tidak semua rakyat bisa langsung bertemu gubernur. Saluran buntu buat rakyat bertanya. Ini ciri good government. Ciri negara demokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik ya ini, transparan,” ujar Pastika.
Di samping simakrama, implementasi negara demokrasi juga dilakukan Pemprov Bali dengan menggelar PB3AS (Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja) yang dilaksanakan setiap hari Minggu di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. “Jadi kalau nggak bisa di simakrama, saluran rakyat yang buntu itu bisa disampaikan di PB3AS setiap Minggu,” tutur Pastika seraya menyebutkan PB3AS baru ada di Bali dan London, Inggris. * nat
Komentar