Rekrutmen Tenaga Kontrak Satu Pintu
Hindari Kasus Calo dan Penipuan
Komisi I DPRD Bali mendukung rekrutmen pegawai kontrak pada tahun 2020 dengan pola satu pintu melalui BKD.
DENPASAR, NusaBali
Selain merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020, Pemprov Bali juga rencananya merekrut sekitar 120 tenaga kontrak. Rekrutmen tenaga kontrak tersebut bakal dilakukan satu pintu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali. Selama ini rekrutmen selalu melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala BKD Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Jumat (20/2) mengatakan, rekrutmen tenaga kontrak tahun 2020 direncanakan sebanyak120 orang untuk memenuhi kebutuhan di beberapa OPD. Rekrutmen itu akan dilakukan satu pintu melalui BKD. "Mekanismenya adalah melalui usulan OPD dengan mengajukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Lalu kita kaji. Kalau memang itu memenuhi kajian dan layak diisi maka baru diajukan ke Gubernur Bali untuk diminta pertimbangan. Kalau sudah ada lampu hijau dari gubernur, rekrutmen tenaga kontrak yang diajukan OPD baru dilaksanakan," ujar Lihadnyana.
Kata dia, Pemprov Bali meminimalisir juga adanya peluang-peluang yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. "Ya sejatinya termasuk mencegah terjadinya oknum yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita satu pintu dan itu persetujuan dan pertimbangan pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur. Kita menganalisis kebutuhan tenaga kontrak dengan cermat, karena ini menyangkut anggaran juga," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu , Kabupaten Buleleng ini.
Saat ini, tenaga kontrak di Pemprov Bali berdasarkan data yang dikantongi NusaBali, sejumlah 7.212 orang dengan rincian tenaga kontrak guru 908 orang dan sisanya 6.304 tenaga teknis. Sementara jumlah PNS di lingkungan Pemprov Bali mencapai 12.103 orang. Paling banyak tersebar di Dinas Pendidikan yakni sejumlah 6.894 orang dengan didominasi tenaga kependidikan. Sementara sisanya tersebar merata di OPD lain. Selain itu, pada tahun 2020, sebanyak 760 PNS Pemprov Bali akan memasuki masa pensiun.
Atas rencana rekrutmen pegawai kontrak tahun depan, mendapatkan atensi Komisi I DPRD Bali membidangi aparatur daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Bali I Made Suparta secara terpisah menyebutkan, rekrutmen pegawai kontrak yang dilakukan untuk tahun 2020 sudah bagus dengan pola satu pintu. Apalagi ada kajian dulu oleh BKD dengan analisa kebutuhan tenaga kerja yang valid. "Kalau begitu polanya bagus. Apalagi OPD mengajukan kebutuhan dengan melengkapi analisis beban kerja. Kalau begini cermat dia BKD-nya. Sehingga mengurangi celah oknum tak bertanggungjawab untuk bermain-main," ujar Suparta.
Pria yang juga seorang advokat senior ini menegaskan, selama ini karena rekrutmen dibiarkan di masing-masing OPD yang berjumlah 49 itu maka banyak celah oknum bermain. Sehingga, kasus penipuan tenaga kontrak itu muncul dan mencoreng wajah Pemprov Bali. "Saya apresiasi karena dibawah kepemimpinan Pak Gubernur Koster ini penegakan disiplin sangat bagus. Tidak ada ampun kalau sudah main-main apalagi penipuan oleh oknum PNS dengan menjanjikan tenaga kontrak itu sudah diakui ada menerima uang oleh yang bersangkutan. Walaupun uangnya dikembalikan pidananya itu jalan terus. Saya akan kawal ini," ujar politisi asal Desa Dajan Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan ini.
Ditambahkan Suparta dalam dalam rekrutmen tenaga kontrak kedepan juga mengikuti formasi dan kompetensi. Tidak asal-asalan. "Apalagi era sekarang juga era teknologi. Tenaga kontrak juga harus yang kompeten. Mereka yang memang punya kualitas. Ini juga menyangkut beban anggaran daerah. Apalagi nanti akan ada juga program pemerintah merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ((P3K). Nah ini juga dipertimbangkan dengan analisis beban kerja dan SDM yang dibutuhkan," tegas Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini. *nat
Selain merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020, Pemprov Bali juga rencananya merekrut sekitar 120 tenaga kontrak. Rekrutmen tenaga kontrak tersebut bakal dilakukan satu pintu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali. Selama ini rekrutmen selalu melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala BKD Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Jumat (20/2) mengatakan, rekrutmen tenaga kontrak tahun 2020 direncanakan sebanyak120 orang untuk memenuhi kebutuhan di beberapa OPD. Rekrutmen itu akan dilakukan satu pintu melalui BKD. "Mekanismenya adalah melalui usulan OPD dengan mengajukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Lalu kita kaji. Kalau memang itu memenuhi kajian dan layak diisi maka baru diajukan ke Gubernur Bali untuk diminta pertimbangan. Kalau sudah ada lampu hijau dari gubernur, rekrutmen tenaga kontrak yang diajukan OPD baru dilaksanakan," ujar Lihadnyana.
Kata dia, Pemprov Bali meminimalisir juga adanya peluang-peluang yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. "Ya sejatinya termasuk mencegah terjadinya oknum yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita satu pintu dan itu persetujuan dan pertimbangan pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur. Kita menganalisis kebutuhan tenaga kontrak dengan cermat, karena ini menyangkut anggaran juga," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu , Kabupaten Buleleng ini.
Saat ini, tenaga kontrak di Pemprov Bali berdasarkan data yang dikantongi NusaBali, sejumlah 7.212 orang dengan rincian tenaga kontrak guru 908 orang dan sisanya 6.304 tenaga teknis. Sementara jumlah PNS di lingkungan Pemprov Bali mencapai 12.103 orang. Paling banyak tersebar di Dinas Pendidikan yakni sejumlah 6.894 orang dengan didominasi tenaga kependidikan. Sementara sisanya tersebar merata di OPD lain. Selain itu, pada tahun 2020, sebanyak 760 PNS Pemprov Bali akan memasuki masa pensiun.
Atas rencana rekrutmen pegawai kontrak tahun depan, mendapatkan atensi Komisi I DPRD Bali membidangi aparatur daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Bali I Made Suparta secara terpisah menyebutkan, rekrutmen pegawai kontrak yang dilakukan untuk tahun 2020 sudah bagus dengan pola satu pintu. Apalagi ada kajian dulu oleh BKD dengan analisa kebutuhan tenaga kerja yang valid. "Kalau begitu polanya bagus. Apalagi OPD mengajukan kebutuhan dengan melengkapi analisis beban kerja. Kalau begini cermat dia BKD-nya. Sehingga mengurangi celah oknum tak bertanggungjawab untuk bermain-main," ujar Suparta.
Pria yang juga seorang advokat senior ini menegaskan, selama ini karena rekrutmen dibiarkan di masing-masing OPD yang berjumlah 49 itu maka banyak celah oknum bermain. Sehingga, kasus penipuan tenaga kontrak itu muncul dan mencoreng wajah Pemprov Bali. "Saya apresiasi karena dibawah kepemimpinan Pak Gubernur Koster ini penegakan disiplin sangat bagus. Tidak ada ampun kalau sudah main-main apalagi penipuan oleh oknum PNS dengan menjanjikan tenaga kontrak itu sudah diakui ada menerima uang oleh yang bersangkutan. Walaupun uangnya dikembalikan pidananya itu jalan terus. Saya akan kawal ini," ujar politisi asal Desa Dajan Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan ini.
Ditambahkan Suparta dalam dalam rekrutmen tenaga kontrak kedepan juga mengikuti formasi dan kompetensi. Tidak asal-asalan. "Apalagi era sekarang juga era teknologi. Tenaga kontrak juga harus yang kompeten. Mereka yang memang punya kualitas. Ini juga menyangkut beban anggaran daerah. Apalagi nanti akan ada juga program pemerintah merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ((P3K). Nah ini juga dipertimbangkan dengan analisis beban kerja dan SDM yang dibutuhkan," tegas Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini. *nat
Komentar