Singaraja Didorong Jadi Kota Pusaka
Buleleng disebut layak karena sebagai kota tua banyak memiliki pusaka dari yang berwujud hingga non fisik.
SINGARAJA, NusaBali
Singaraja ibukota Kabupaten Buleleng didorong menjadi Kota Pusaka. Hanya saja sejauh ini banyak yang hancur dan hilang karena tergerus zaman dan perubahan hingga pembangunan baru. Pemerintah Pusat melalui Jaringan Kota Pusaka, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI mendorong Pemkab Buleleng segera bentuk tim ahli cagar budaya untuk melindungi aset pusaka yang dimiliki selama ini.
Direktur Eksekutif Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Nanang Asfarinal yang hadir dalam diskusi akhir tahun Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) Jumat (20/12/2019) kemarin menegaskan, sebagai kota tua yang dulu pernah menjadi ibu kota Soenda Ketjil, Buleleng sangat kaya dengan tinggalan pusaka, baik bangunan kolonial, arsitektur Bali, tari-tarian, upacara adat, kuliner, hingga tinggalan perpaduan budaya dan alam seperti Pantai Lovina dan yang lainnya.
“Ternyata setelah ditelusuri, Singaraja ini banyak sekali memiliki tinggalan yang mendukung sebagai Kota Pusaka. Padahal Buleleng sudah menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) tahun 2011 lalu tetapi tidak banyak dilibatkan. Padahal di Singaraja ini punya kontribusi besar terkait jejak Bung Karno dilihat dari sejarah orang tuanya,” jelas Nanang Asfarinal.
Dirinya pun menjelaskan Kabupaten Buleleng bisa ditetapkan sebagai Kota Pusaka oleh Pemerintah Pusat dengan modal kepada daerah yang komitmen menjaga dan memanfaatkan tinggalan yang dimiliki, sehingga proses di pemerintah pisat diklaimnya lebih mudah. Selain itu penetapan Kota Pusaka harus memiliki legalisasi sesuai dengan undang-undang cagar budaya, yang dikuatkan oleh tim cagar budaya yang disertifikasi oleh kementerian. “Selain itu ada produk hukum, menetapkan kawasan batasan seperti apa, zona pusaka seperti apa, kalau bisa sesuai konteks RTRW dan RDTR. Kalau bisa masuk juga ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN,red), lebih cepat lagi untuk menjadikan destinasi berkelas dunia,” jelas dia.
Nanang pun mengatakan dari segi modal, Buleleng sangat mempuni hanya menunggu komitmen kepala daerahnya untuk bersama mewujudkan Singaraja Kota Pusaka.
Sementara itu Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana mengatakan soal pencanangan Singaraja Kota Pusaka akan didiskusikan dulu untuk memantapkan rancangan. Selain membentuk tim cagar budaya yang bernaung di bawah Dinas Kebudayaan tahun depan dirinya mengaku akan membuat tim khusus untuk mengkaji pencanangan ini. “Kita belum tahu nanti buat tim dulu tunggu sekda baru dilantik dulu. Ini dipastikan dulu mau kemana karena harus ada pilihan, Kalau Singaraja Kota Pusaka harus yang kolonial,” jelas Bupati Putu Agus Suradnyana.
Menurutnya untuk mendukung hal itu, Buleleng tak kehabisan bukti riil. Bahkan bangunan kolonial Belanda hampir ditemukan dari Kantor Bupati membujur ke utara sepanjang jalan Ngurah Rai hingga eks Pelabuhan Buleleng. “Toko-toko di sekitar eks Pelabuhan Buleleng bisa diperbaiki atau dikembalikan seperti zaman dulu. Secara prinsip lahir batin Pemkab akan mengawal terus pembangunan ini,” jelas dia.*k23
Direktur Eksekutif Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Nanang Asfarinal yang hadir dalam diskusi akhir tahun Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) Jumat (20/12/2019) kemarin menegaskan, sebagai kota tua yang dulu pernah menjadi ibu kota Soenda Ketjil, Buleleng sangat kaya dengan tinggalan pusaka, baik bangunan kolonial, arsitektur Bali, tari-tarian, upacara adat, kuliner, hingga tinggalan perpaduan budaya dan alam seperti Pantai Lovina dan yang lainnya.
“Ternyata setelah ditelusuri, Singaraja ini banyak sekali memiliki tinggalan yang mendukung sebagai Kota Pusaka. Padahal Buleleng sudah menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) tahun 2011 lalu tetapi tidak banyak dilibatkan. Padahal di Singaraja ini punya kontribusi besar terkait jejak Bung Karno dilihat dari sejarah orang tuanya,” jelas Nanang Asfarinal.
Dirinya pun menjelaskan Kabupaten Buleleng bisa ditetapkan sebagai Kota Pusaka oleh Pemerintah Pusat dengan modal kepada daerah yang komitmen menjaga dan memanfaatkan tinggalan yang dimiliki, sehingga proses di pemerintah pisat diklaimnya lebih mudah. Selain itu penetapan Kota Pusaka harus memiliki legalisasi sesuai dengan undang-undang cagar budaya, yang dikuatkan oleh tim cagar budaya yang disertifikasi oleh kementerian. “Selain itu ada produk hukum, menetapkan kawasan batasan seperti apa, zona pusaka seperti apa, kalau bisa sesuai konteks RTRW dan RDTR. Kalau bisa masuk juga ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN,red), lebih cepat lagi untuk menjadikan destinasi berkelas dunia,” jelas dia.
Nanang pun mengatakan dari segi modal, Buleleng sangat mempuni hanya menunggu komitmen kepala daerahnya untuk bersama mewujudkan Singaraja Kota Pusaka.
Sementara itu Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana mengatakan soal pencanangan Singaraja Kota Pusaka akan didiskusikan dulu untuk memantapkan rancangan. Selain membentuk tim cagar budaya yang bernaung di bawah Dinas Kebudayaan tahun depan dirinya mengaku akan membuat tim khusus untuk mengkaji pencanangan ini. “Kita belum tahu nanti buat tim dulu tunggu sekda baru dilantik dulu. Ini dipastikan dulu mau kemana karena harus ada pilihan, Kalau Singaraja Kota Pusaka harus yang kolonial,” jelas Bupati Putu Agus Suradnyana.
Menurutnya untuk mendukung hal itu, Buleleng tak kehabisan bukti riil. Bahkan bangunan kolonial Belanda hampir ditemukan dari Kantor Bupati membujur ke utara sepanjang jalan Ngurah Rai hingga eks Pelabuhan Buleleng. “Toko-toko di sekitar eks Pelabuhan Buleleng bisa diperbaiki atau dikembalikan seperti zaman dulu. Secara prinsip lahir batin Pemkab akan mengawal terus pembangunan ini,” jelas dia.*k23
Komentar