Prof Wita Kembali Pimpin MGPSSR
Ada tiga calon yang muncul untuk menjadi ketua periode 2019-2024 yakni Prof Dr dr I Wayan Wita SpJP, Prof I Gede Pitana, dan Wisnu Bawa Temaja.
DENPASAR, NusaBali
Prof Dr dr I Wayan Wita SpJP kembali mendapat mandat sebagai Ketua Umum Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) pada Mahasabha X MGPSSR di di Graha Kepasekan, Sekretariat MGPSSR Pusat, Jalan Cekomaria, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Rabu (25/12). Prof Wita kembali terpilih secara aklamasi setelah adanya keputusan yang melibatkan perwakilan 9 provinsi di Indonesia.
Mahasabha X MGPSSR, kemarin, dihadiri Menteri Agama Fachrul Razi, Gubernur Bali I Wayan Koster, Anggota DPD RI Made Mangku Pastika, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana, perwakilan MGPSSR dari 9 provinsi, Majelis Luhur, Pengurus Pura Catur Parhyangan, Pengurus Pusat Maha Yoana Sapta Putra, Pengurus Pusat Darma Patni, serta ratusan anggota MGPSSR.
Pemilihan Ketua Umum MGPSSR berlangsung alot, karena masing-masing perwakilan provinsi memiliki kandidat yang diajukan sebagai pemimpin. Ada tiga calon yang muncul untuk menjadi ketua periode 2019-2024 yakni Prof Dr dr I Wayan Wita SpJP, Prof I Gede Pitana, dan Wisnu Bawa Temaja. Ketiganya dijadikan kandidat karena dianggap mampu berkontribusi terhadap MGPSSR dan berpengalaman berkarir di kancah nasional.
Akhirnya, dari 9 provinsi yang mengikuti Mahasabha, 8 provinsi masih mempercayakan kepengurusan MGPSSR dipimpin oleh Prof Dr dr I Wayan Wita SpJP. Dengan kembali terpilih sebagai ketua umum periode 2019-2024, berarti Prof Wita berturut-turut selama 4 periode memimpin MGPSSR.
Setelah terpilih, Prof Wita menyatakan akan melanjutkan program yang sudah ada saat ini yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam organisasi MGPSSR. Selain program yang sudah ada, yang menjadi tantangan menurutnya adalah mengembangkan MGPSSR hingga ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Saat ini menurutnya, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, MGPSSR baru memiliki sekretariat di 9 provinsi. Itu artinya ada 25 provinsi lagi yang menjadi tantangan baginya agar bisa membentuk sekretaris di seluruh Indonesia. "Iya saya dipercaya kembali memimpin periode 2019-2024. Tantangan saat ini bukan hanya mengembangkan dan meningkatkan SDM, tetapi juga bisa membentuk kepengurusan pasemetonan di seluruh Indonesia," ungkap dokter spesialis jantung ini.
Prof Wita mengungkapkan, untuk membentukan pengurus provinsi, pihaknya menargetkan dalam jangka waktu 5 tahun seluruh provinsi sudah ada kepengurusan MGPSSR. Dimana setiap tahunnya, diterget harus bisa membentuk di 3-4 provinsi, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun semua bisa terselesaikan. "Dalam 5 tahun ini harus selesai. Terutama terbentuk di Ibu Kota yang baru di Kalimantan," ujarnya.
Program lainnya yang muncul dari Prof Wita yakni membangun pura di setiap provinsi yang juga bisa dijadikan obyek wisata. Khusus pembentukan penceramah yang berkualitas sesuai dengan etika dan tata cara penyampaiannya, dan melaksanakan upacara massal agar pasemetonan dapat diringankan secara ekonomi.
Sementara itu, Ketua Panitia Mahasabha X, yang sekaligus Sekretaris Jenderal MGPSSR, I Wayan Winatha mengatakan, Mahasabha X ini fokus untuk pemilihan ketua yang baru. Pemilihan ini dilakukan secara musyawarah mufakat agar tidak ada kericuhan yang terjadi antara pasemetonan.
Tokoh yang muncul merupakan calon yang khusus dari 9 provinsi yang dimandatkan. Nama-nama yang muncul langsung saat dilakukan musyawarah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) yang sudah disepakati. Dengan munculnya kepengurusan baru, maka akan ada pembahasan kembali terkait AD/ART untuk 2019-2024.
Untuk saat ini kata dia, pemilihan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa ada hal yang dapat memecah belah persatuan paguyuban MGPSSR. "Sudah terpilih sesuai kesepakatan yakni incumbent. Dan untuk selanjutnya tinggal menjalankan sesuai AD/ART. Tadi juga ada Gubernur Bali, Ketua PHDI, dan Menteri Agama yang membuka langsung Mahasabha ini," jelasnya. *mis
Mahasabha X MGPSSR, kemarin, dihadiri Menteri Agama Fachrul Razi, Gubernur Bali I Wayan Koster, Anggota DPD RI Made Mangku Pastika, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana, perwakilan MGPSSR dari 9 provinsi, Majelis Luhur, Pengurus Pura Catur Parhyangan, Pengurus Pusat Maha Yoana Sapta Putra, Pengurus Pusat Darma Patni, serta ratusan anggota MGPSSR.
Pemilihan Ketua Umum MGPSSR berlangsung alot, karena masing-masing perwakilan provinsi memiliki kandidat yang diajukan sebagai pemimpin. Ada tiga calon yang muncul untuk menjadi ketua periode 2019-2024 yakni Prof Dr dr I Wayan Wita SpJP, Prof I Gede Pitana, dan Wisnu Bawa Temaja. Ketiganya dijadikan kandidat karena dianggap mampu berkontribusi terhadap MGPSSR dan berpengalaman berkarir di kancah nasional.
Akhirnya, dari 9 provinsi yang mengikuti Mahasabha, 8 provinsi masih mempercayakan kepengurusan MGPSSR dipimpin oleh Prof Dr dr I Wayan Wita SpJP. Dengan kembali terpilih sebagai ketua umum periode 2019-2024, berarti Prof Wita berturut-turut selama 4 periode memimpin MGPSSR.
Setelah terpilih, Prof Wita menyatakan akan melanjutkan program yang sudah ada saat ini yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam organisasi MGPSSR. Selain program yang sudah ada, yang menjadi tantangan menurutnya adalah mengembangkan MGPSSR hingga ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Saat ini menurutnya, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, MGPSSR baru memiliki sekretariat di 9 provinsi. Itu artinya ada 25 provinsi lagi yang menjadi tantangan baginya agar bisa membentuk sekretaris di seluruh Indonesia. "Iya saya dipercaya kembali memimpin periode 2019-2024. Tantangan saat ini bukan hanya mengembangkan dan meningkatkan SDM, tetapi juga bisa membentuk kepengurusan pasemetonan di seluruh Indonesia," ungkap dokter spesialis jantung ini.
Prof Wita mengungkapkan, untuk membentukan pengurus provinsi, pihaknya menargetkan dalam jangka waktu 5 tahun seluruh provinsi sudah ada kepengurusan MGPSSR. Dimana setiap tahunnya, diterget harus bisa membentuk di 3-4 provinsi, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun semua bisa terselesaikan. "Dalam 5 tahun ini harus selesai. Terutama terbentuk di Ibu Kota yang baru di Kalimantan," ujarnya.
Program lainnya yang muncul dari Prof Wita yakni membangun pura di setiap provinsi yang juga bisa dijadikan obyek wisata. Khusus pembentukan penceramah yang berkualitas sesuai dengan etika dan tata cara penyampaiannya, dan melaksanakan upacara massal agar pasemetonan dapat diringankan secara ekonomi.
Sementara itu, Ketua Panitia Mahasabha X, yang sekaligus Sekretaris Jenderal MGPSSR, I Wayan Winatha mengatakan, Mahasabha X ini fokus untuk pemilihan ketua yang baru. Pemilihan ini dilakukan secara musyawarah mufakat agar tidak ada kericuhan yang terjadi antara pasemetonan.
Tokoh yang muncul merupakan calon yang khusus dari 9 provinsi yang dimandatkan. Nama-nama yang muncul langsung saat dilakukan musyawarah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) yang sudah disepakati. Dengan munculnya kepengurusan baru, maka akan ada pembahasan kembali terkait AD/ART untuk 2019-2024.
Untuk saat ini kata dia, pemilihan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa ada hal yang dapat memecah belah persatuan paguyuban MGPSSR. "Sudah terpilih sesuai kesepakatan yakni incumbent. Dan untuk selanjutnya tinggal menjalankan sesuai AD/ART. Tadi juga ada Gubernur Bali, Ketua PHDI, dan Menteri Agama yang membuka langsung Mahasabha ini," jelasnya. *mis
Komentar