Krisis Dokter Ahli Tetap Jadi Ganjalan
RSUD Sanjiwani Siapkan Program Jepun 2020
Dokter ahli Oncologi amat dipentingkan, namun RSUD ini baru punya seorang dari kebutuhan tiga orang.
GIANYAR, NusaBali
Tahun 2020, Pemkab Gianyar akan meluncurkan program Jepun (Jadwal Operasi Tanpa Undur). Program ini guna menyikapi keluhan banyak pasien di RSUD Sanjiwani Gianyar yang membutuhkan tindakan operasi, namun pihak RSUD tak punya kepastian kapan pengambilan operasi dimaksud.
Namun kendala pelaksanaan progam ini tak enteng. Karena RSUD Sanjiwani masih sangat mengalami kelangkaan dokter ahli untuk program Jepun itu. Dihubungi via WhatsApp, Senin (30/12), Dirut RSUD Sanjiwani Gianyar
dr Ida Komang Upeksa mengakui, rumah sakitnya akan menetapkan program Jepun 2020, sebagai wujud kepastian waktu penanganan pasien operasi. Terkait itu, dia mengaku managemen rumah sakit ini sedang
menyiapkan pelbagai bentuk dukungan pelayanan. Antara lain, sistem IT, remunerasi (peningkatan nafkah) petugas medis, SPO (standar operasi prosedur), SDM, sarpras (sarana dan prasarana). Jelas dia, karena perlu banyak kelengkapan tersebut, Jepun 2020 ini belum bisa diluncurkan awal 2020. Menurutnya, Jepun 2020 akan efektif berlaku setelah sistem digitalisasi pelayanan terintegrasi dengan gedung rawat inap yang baru. Dia menartegkan uji coba sistem digitalisasi dimulai April 2020, bukan Januari 2020.
Dokter Upeksa mengakui, RSUD rujukan Bali timur ini masih terkendala dalam penyediaan dokter ahli, terutama bedah Oncologi (bedah tumor dan sejenisnya,Red). Dokter ahli Oncologi amat dipentingkan, namun RSUD ini punya baru seorang dari kebutuhan tiga orang. ‘’Dokter ahli terbatas. Jadi, kalau ada dokter spesialis Oncologi yang mau kerja di RSUD Sanjiwani, kami akan terima,’’ jelas dokter asal Banjar, Buleleng ini.
Untuk diketahui, program Jepun 2020 tersebut sempat dipertegas Bupati Gianyar Made Mahayastra kepada awak media di Gianyar, Jumat (27/12). Dia mengakui program Jepun 2020 digarap menyusul banyaknya keluhan pasien yang membutuhkan tindakan operasi di RSUD Sanjiwani Gianyar. Namun pihak RSUD tak punya kepastian waktu tentang kapan seorang pasien yang antri menunggu operasi akan diambil tindakan. ‘’Dalam program Jepun 2020 ini akan kelihatan, semua pihak (dokter, tim medis, dan pesien, Red) akan taat pada jadwal. Ini program untuk menyongsong tahun 2020,’’ jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, RSUD Sanjiwani milik Pemkab Gianyar hingga kini belum punya standar operasional prosedur (SOP) terkait kapan pasien antri untuk diambil tindakan oleh tim medis, misalnya pasien yang harus dengan penanganan operasi. Ketiadaan SOP ini sering mengundang keluhan keluarga pasien, padahal usia RSUD ini relatif tua dan ‘amat gagah’ menyandang status sebagai rumah sakit rujukan Bali timur.
Hal itu terungkap saat managemen RSUD Sanjiwani Gianyar dan pihak Dinas Kesehatan (Diskes) Gianyar dipanggil oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar Ketut Sudarsana, di ruang ketua fraksi setempat, Kamis (12/12).
Pamanggilan tersebut menyusul langkah Fraksi PDIP menyikapi tudingan masyarakat terkait dugaan lemahnya pelayanan RSUD ini. *lsa
Tahun 2020, Pemkab Gianyar akan meluncurkan program Jepun (Jadwal Operasi Tanpa Undur). Program ini guna menyikapi keluhan banyak pasien di RSUD Sanjiwani Gianyar yang membutuhkan tindakan operasi, namun pihak RSUD tak punya kepastian kapan pengambilan operasi dimaksud.
Namun kendala pelaksanaan progam ini tak enteng. Karena RSUD Sanjiwani masih sangat mengalami kelangkaan dokter ahli untuk program Jepun itu. Dihubungi via WhatsApp, Senin (30/12), Dirut RSUD Sanjiwani Gianyar
dr Ida Komang Upeksa mengakui, rumah sakitnya akan menetapkan program Jepun 2020, sebagai wujud kepastian waktu penanganan pasien operasi. Terkait itu, dia mengaku managemen rumah sakit ini sedang
menyiapkan pelbagai bentuk dukungan pelayanan. Antara lain, sistem IT, remunerasi (peningkatan nafkah) petugas medis, SPO (standar operasi prosedur), SDM, sarpras (sarana dan prasarana). Jelas dia, karena perlu banyak kelengkapan tersebut, Jepun 2020 ini belum bisa diluncurkan awal 2020. Menurutnya, Jepun 2020 akan efektif berlaku setelah sistem digitalisasi pelayanan terintegrasi dengan gedung rawat inap yang baru. Dia menartegkan uji coba sistem digitalisasi dimulai April 2020, bukan Januari 2020.
Dokter Upeksa mengakui, RSUD rujukan Bali timur ini masih terkendala dalam penyediaan dokter ahli, terutama bedah Oncologi (bedah tumor dan sejenisnya,Red). Dokter ahli Oncologi amat dipentingkan, namun RSUD ini punya baru seorang dari kebutuhan tiga orang. ‘’Dokter ahli terbatas. Jadi, kalau ada dokter spesialis Oncologi yang mau kerja di RSUD Sanjiwani, kami akan terima,’’ jelas dokter asal Banjar, Buleleng ini.
Untuk diketahui, program Jepun 2020 tersebut sempat dipertegas Bupati Gianyar Made Mahayastra kepada awak media di Gianyar, Jumat (27/12). Dia mengakui program Jepun 2020 digarap menyusul banyaknya keluhan pasien yang membutuhkan tindakan operasi di RSUD Sanjiwani Gianyar. Namun pihak RSUD tak punya kepastian waktu tentang kapan seorang pasien yang antri menunggu operasi akan diambil tindakan. ‘’Dalam program Jepun 2020 ini akan kelihatan, semua pihak (dokter, tim medis, dan pesien, Red) akan taat pada jadwal. Ini program untuk menyongsong tahun 2020,’’ jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, RSUD Sanjiwani milik Pemkab Gianyar hingga kini belum punya standar operasional prosedur (SOP) terkait kapan pasien antri untuk diambil tindakan oleh tim medis, misalnya pasien yang harus dengan penanganan operasi. Ketiadaan SOP ini sering mengundang keluhan keluarga pasien, padahal usia RSUD ini relatif tua dan ‘amat gagah’ menyandang status sebagai rumah sakit rujukan Bali timur.
Hal itu terungkap saat managemen RSUD Sanjiwani Gianyar dan pihak Dinas Kesehatan (Diskes) Gianyar dipanggil oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar Ketut Sudarsana, di ruang ketua fraksi setempat, Kamis (12/12).
Pamanggilan tersebut menyusul langkah Fraksi PDIP menyikapi tudingan masyarakat terkait dugaan lemahnya pelayanan RSUD ini. *lsa
Komentar