Disorot, Dokter Hewan Menjadi Kadis Koperasi
Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, minta lebih cermat dalam kocok ulang jabatan Eselon II Pemprov Bali di masa-masa datang.
DENPASAR, NusaBali
Dia soroti hasil kocok ulang pejabat Eselon II Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nomenklatur baru, di mana ada pejabat yang dianggap ti-dak kompeten dengan posisi barunya.
Nyoman Sugawa Korry menyoroti Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, Drh I Wayan Mardiana, yang dialihkan menjadi Kadis Koperasi dan UKM. Sedangkan Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Bali sebelumnya, I Gde Indra Dewa Putra, dimutasi menjadi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali. Sebagai seorang dokter hewan, Wayan Mardiana dianggap kurang kompeten urus Koperasi dan UKM.
Menurut Sugawa Korry, seharusnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali melihat basic pejabat yang akan dimutasi. "Sangat tidak kompeten seorang dokter hewan mengurusi Koperasi dan UKM. Pejabat baru ini (Drh Wayan Mardiana) menggusur pejabat yang sudah pengalaman memimpin Dinas Koperasi dan UKM," ujar Sugawa Korry kepada NusaBali di sela-sela acara resepsi pernikahan putra dari Plt Ketua DPD I Golkar Bali, I Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Jumat (3/1).
Sugawa Korry menyebutkan, Gde Indra Dewa Putra sudah jadi dedengkot di Dinas Koperasi dan UKM. Indra Dewa disebutnya sebagai pejabat yang meniti karier mulai dari jadi staf di Dinas Koperasi dan UKM. “Jadi, yang bersangkutan tahu betul Koperasi dan UKM," jelas politisi Golkar yang juga mantan Ketua Dewan Koperasi Provinsi Bali ini.
Sugawa Korry menegaskan, DPRD Bali dalam fungsi pengawasan dan kontrolnya akan melihat perkembangan selanjutnya terkait dengan masalah mutasi dan pengisian jabatan di Pemprov Bali. Yang jelas, ke depan tidak boleh dipaksakan mutasi, kalau memang belum ada orang. “Kan jadi pertanyaan menempatkan pejabat yang tidak kompeten," tegas Sugawa Korry yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali.
Politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini lebih sepakat kalau kesejahteraan ASN Pemprov Bali dinaikkan ketimbang mutasi pejabat yang tidak sesuai kompetensi. Dia sangat mendukung Pemprov Bali mensejahterakan ASN untuk peningkatan prestasi dan kinerja.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali (membidangi aparatur pemerintah), I Nyoman Adnyana, mengatakan langkah BKD Provinsi Bali dalam mutasi kemarin sudah ditegaskan oleh Gubernur Wayan Koster bahwa bahan dan ketersediaan SDM kurang memadai. "Kan Gubernur Wayan Koster sudah menyampaikan kalau soal mutasi kemarin, kurang puas. Bahkan sangat tidak puas karena SDM tidak ter-sedia. Itu pun sudah diusahakan supaya maksimal," tegas Adnyana saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat kemarin.
Adnyana pun terkesan pasang badan bahwa formasi pejabat yang disusun dalam mutasi pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV sudah maksimal. Lagipula, seorang pejabat Pemprov Bali harus siap ditempatkan di mana saja. Kinerjanya akan diukur sejak dia menjabat.
"Yang terpenting, dia paham dulu fungsi dan tugas, kinerjanya baik dan cakap. Nanti hasilnya akan ketahuan. Ketimbang pejabat yang disiplin ilmunya sesuai dengan jabatan yang diduduki, tetapi kinerjanya nggak maksimal, ya tidak bagus juga. Saya lihat sudah maksimal penyusunannya ini," tegas politisi senior PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Made Suparta, mengatakan dengan pernyataan Gubernur Wayan Koster yang merasa tidak puas atas formasi pejabat hasil kocok ulang, membuat lebih peka BKD dan Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi bali. "Ke depan, akan lebih dimaksimalkan dalam pengisian jabatan eselon. Apalagi, jabatan Eselon II yang menahkodai OPD. Jadi kandidat pejabat itu yang punya kompetensi dulu, sesuai dengan disiplin ilmunya," ujar Suparta.
Sayangnya, Kepala BKD Povinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, belum bisa dimintai komentar terkait soritan Dewan atas sejumlah posisi jabatan Eselon II yang dianggap kurang pas. Saat dihubungi melalui telepon, Jumat kemarin, terdengar nada sambung namun ponselnya tidak diangkat. Gubernur Wayan Koster juga belum berhasil dikonfirmasi masalah ini.
Gubernur Koster sebelumnya melantik 24 pejabat Eselon II lingkup Pemprov Bali, Kamis (2/1) pagi. Dari 24 pejabat Eselon II tersebut, 22 orang di antaranya menempati kursi pimpinan OPD hasil peleburan (nomenklatur baru) dan 2 orang memimpin OPD yang baru dibentuk.
Selain 24 pejabat Eselon II, dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Gedung Ksiarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Jalan Nusa Indah Denpasar, Kamis pagi, Gubernur Koster juga melantik 140 pejabat Eselon III dan 409 pejabat Eselon IV hasil peleburan. Walhasil, secara keseluruhan ada 573 pejabat yang dilatik dan diambil sumpahnya.
Dua (2) OPD yang baru dibentuk di era Gubernur Koster adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan Badan Riset & Inovasi Daerah Provinsi Bali. I Gusti Agung Kartika Jaya Saputra dilantik menjadi Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Sebelumnya, Kartika Jaya Saputra menduduki jabatan Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukvapil) dan KB Provinsi Bali. Sedangkan I Made Gunaja dilantik Gubernur Koster menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Sebelumnya, Made Gunaja menduduki jabatan Kadis Kehutanan Provinsi Bali.
Dalam arahannya saat pelantikan, Gubernur Koster secara tegas me-nyatakan hasil kocok ulang pejabat Pemprov Bali sudah maksimal, dengan berbagai kriteria dan pertimbangan. “Kalau ada yang kurang puas, ya bukan tugas saya untuk memuaskan saudara,” kelakar Koster.
Koster terang-terangan mengatakan bahwa secara pribadi, dirinya juga belum puas atas hasil kocok ulang pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Masalahnya, materi dan kualitas pejabatnya juga pas-pasan. “Namun, mau bagaimana lagi, nggak ada orang. Saya sebenarnya nggak puas. Sana-sini cari, sudah nggak ketemu lagi,” ujar Koster seakan mencontohkan seoranf Dokter Hewan terpaksa ditunjuk mengurus Koperasi dan UKM. *nat
Nyoman Sugawa Korry menyoroti Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, Drh I Wayan Mardiana, yang dialihkan menjadi Kadis Koperasi dan UKM. Sedangkan Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Bali sebelumnya, I Gde Indra Dewa Putra, dimutasi menjadi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali. Sebagai seorang dokter hewan, Wayan Mardiana dianggap kurang kompeten urus Koperasi dan UKM.
Menurut Sugawa Korry, seharusnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali melihat basic pejabat yang akan dimutasi. "Sangat tidak kompeten seorang dokter hewan mengurusi Koperasi dan UKM. Pejabat baru ini (Drh Wayan Mardiana) menggusur pejabat yang sudah pengalaman memimpin Dinas Koperasi dan UKM," ujar Sugawa Korry kepada NusaBali di sela-sela acara resepsi pernikahan putra dari Plt Ketua DPD I Golkar Bali, I Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Jumat (3/1).
Sugawa Korry menyebutkan, Gde Indra Dewa Putra sudah jadi dedengkot di Dinas Koperasi dan UKM. Indra Dewa disebutnya sebagai pejabat yang meniti karier mulai dari jadi staf di Dinas Koperasi dan UKM. “Jadi, yang bersangkutan tahu betul Koperasi dan UKM," jelas politisi Golkar yang juga mantan Ketua Dewan Koperasi Provinsi Bali ini.
Sugawa Korry menegaskan, DPRD Bali dalam fungsi pengawasan dan kontrolnya akan melihat perkembangan selanjutnya terkait dengan masalah mutasi dan pengisian jabatan di Pemprov Bali. Yang jelas, ke depan tidak boleh dipaksakan mutasi, kalau memang belum ada orang. “Kan jadi pertanyaan menempatkan pejabat yang tidak kompeten," tegas Sugawa Korry yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali.
Politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini lebih sepakat kalau kesejahteraan ASN Pemprov Bali dinaikkan ketimbang mutasi pejabat yang tidak sesuai kompetensi. Dia sangat mendukung Pemprov Bali mensejahterakan ASN untuk peningkatan prestasi dan kinerja.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali (membidangi aparatur pemerintah), I Nyoman Adnyana, mengatakan langkah BKD Provinsi Bali dalam mutasi kemarin sudah ditegaskan oleh Gubernur Wayan Koster bahwa bahan dan ketersediaan SDM kurang memadai. "Kan Gubernur Wayan Koster sudah menyampaikan kalau soal mutasi kemarin, kurang puas. Bahkan sangat tidak puas karena SDM tidak ter-sedia. Itu pun sudah diusahakan supaya maksimal," tegas Adnyana saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat kemarin.
Adnyana pun terkesan pasang badan bahwa formasi pejabat yang disusun dalam mutasi pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV sudah maksimal. Lagipula, seorang pejabat Pemprov Bali harus siap ditempatkan di mana saja. Kinerjanya akan diukur sejak dia menjabat.
"Yang terpenting, dia paham dulu fungsi dan tugas, kinerjanya baik dan cakap. Nanti hasilnya akan ketahuan. Ketimbang pejabat yang disiplin ilmunya sesuai dengan jabatan yang diduduki, tetapi kinerjanya nggak maksimal, ya tidak bagus juga. Saya lihat sudah maksimal penyusunannya ini," tegas politisi senior PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Made Suparta, mengatakan dengan pernyataan Gubernur Wayan Koster yang merasa tidak puas atas formasi pejabat hasil kocok ulang, membuat lebih peka BKD dan Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi bali. "Ke depan, akan lebih dimaksimalkan dalam pengisian jabatan eselon. Apalagi, jabatan Eselon II yang menahkodai OPD. Jadi kandidat pejabat itu yang punya kompetensi dulu, sesuai dengan disiplin ilmunya," ujar Suparta.
Sayangnya, Kepala BKD Povinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, belum bisa dimintai komentar terkait soritan Dewan atas sejumlah posisi jabatan Eselon II yang dianggap kurang pas. Saat dihubungi melalui telepon, Jumat kemarin, terdengar nada sambung namun ponselnya tidak diangkat. Gubernur Wayan Koster juga belum berhasil dikonfirmasi masalah ini.
Gubernur Koster sebelumnya melantik 24 pejabat Eselon II lingkup Pemprov Bali, Kamis (2/1) pagi. Dari 24 pejabat Eselon II tersebut, 22 orang di antaranya menempati kursi pimpinan OPD hasil peleburan (nomenklatur baru) dan 2 orang memimpin OPD yang baru dibentuk.
Selain 24 pejabat Eselon II, dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Gedung Ksiarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Jalan Nusa Indah Denpasar, Kamis pagi, Gubernur Koster juga melantik 140 pejabat Eselon III dan 409 pejabat Eselon IV hasil peleburan. Walhasil, secara keseluruhan ada 573 pejabat yang dilatik dan diambil sumpahnya.
Dua (2) OPD yang baru dibentuk di era Gubernur Koster adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan Badan Riset & Inovasi Daerah Provinsi Bali. I Gusti Agung Kartika Jaya Saputra dilantik menjadi Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Sebelumnya, Kartika Jaya Saputra menduduki jabatan Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukvapil) dan KB Provinsi Bali. Sedangkan I Made Gunaja dilantik Gubernur Koster menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Sebelumnya, Made Gunaja menduduki jabatan Kadis Kehutanan Provinsi Bali.
Dalam arahannya saat pelantikan, Gubernur Koster secara tegas me-nyatakan hasil kocok ulang pejabat Pemprov Bali sudah maksimal, dengan berbagai kriteria dan pertimbangan. “Kalau ada yang kurang puas, ya bukan tugas saya untuk memuaskan saudara,” kelakar Koster.
Koster terang-terangan mengatakan bahwa secara pribadi, dirinya juga belum puas atas hasil kocok ulang pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Masalahnya, materi dan kualitas pejabatnya juga pas-pasan. “Namun, mau bagaimana lagi, nggak ada orang. Saya sebenarnya nggak puas. Sana-sini cari, sudah nggak ketemu lagi,” ujar Koster seakan mencontohkan seoranf Dokter Hewan terpaksa ditunjuk mengurus Koperasi dan UKM. *nat
Komentar