Kebijakan Gubernur soal Angkutan Online Dikritik
Kepala Biro Angkutan Sewa Organda Badung, Wayan Suata mengkritik kebijakan Gubernur Made Mangku Pastika terkait masalah transportasi di Bali terutama soal angkutan umum dengan aplikasi online yang kini masih menjadi polemik.
DENPASAR, NusaBali
“Munculnya kebijakan Gubernur (SK Gubernur No.551/2783/ DPIK yang melarang angkutan berbasis aplikasi beroperasi di Bali) itu telah memicu munculnya ego sektoral sopir pangkalan yang sudah berani menilang angkutan online tanpa izin,” ujar Wayan Suata kepada awak media di Denpasar, Rabu (3/8).
Menurutnya, kebijakan Gubernur Pastika itu malah makin membuat gaduh keadaan."Gubernur kan sempat meminta masyarakat agar tidak alergi terhadap perkembangan teknologi. Tapi sekarang malah melarang angkutan online dengan SK Gubernur. Itulah yang membuat kegaduhan antar sopir selama ini. Driver pangkalan sudah mulai berani ‘menilang’, bahkan di Canggu sopir saya disita SIM Umum-nya dan STNK. Bahkan merampas handphone milik anak buah saya itu, apa ada kewenangan seperti itu?," kritiknya.
Pria yang juga Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Pariwisata Freelance Bali (ASAPFB) itu juga menyentil kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali. “Dishub seharusnya menindak tegas ratusan mobil tak berizin di Airport Ngurah Rai, seperti kendaraan yang bernaung di bawah Koperasi Lintas Dewata. Kadis Perhubungan yang tidak becus melaksanakan pekerjaan dengan baik," sentil Suata seraya meminta kepada Dishub Bali agar mengundang pengusaha yang memiliki izin di setiap rapat konsolidasi agar ada keseimbangan antara yang tidak berizin dan yang berizin.
Suata kemarin juga sempat menyinggung kisruh di pengurus Organda Bali akibat dari polemik angkutan online di Bali. Diakuinya, kekisruhan dan perpecahan itu sudah tidak ada lagi. Dirinya juga sudah mengklarifikasi dan meminta maaf atas kejadian yang mengakibatkan konflik antar pengurus organisasi yang membidangi transportasi tersebut. "Intinya saya meminta maaf kepada DPC, DPD maupun DPP Organda yang selama ini terpecah. Saya menginginkan Organda kembali bersatu lagi dan tidak ada konflik lagi terkait angkutan yang ada di Bali," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kini di tubuh Organda Bali kompak dan sepakat mengurusi masalah angkutan di Bali secara bersama-sama, termasuk menyangkut angkutan online yang kini menuai kontroversi. "Selama ini konflik yang terjadi akibat miss komunikasi kita di Organda. Klarifikasi dan persamaan persepsi ini juga sudah disampaikan sebelumnya saat rapat pleno Organda Bali di Kantor Hino Denpasar," tandasnya. * cr63
Menurutnya, kebijakan Gubernur Pastika itu malah makin membuat gaduh keadaan."Gubernur kan sempat meminta masyarakat agar tidak alergi terhadap perkembangan teknologi. Tapi sekarang malah melarang angkutan online dengan SK Gubernur. Itulah yang membuat kegaduhan antar sopir selama ini. Driver pangkalan sudah mulai berani ‘menilang’, bahkan di Canggu sopir saya disita SIM Umum-nya dan STNK. Bahkan merampas handphone milik anak buah saya itu, apa ada kewenangan seperti itu?," kritiknya.
Pria yang juga Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Pariwisata Freelance Bali (ASAPFB) itu juga menyentil kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali. “Dishub seharusnya menindak tegas ratusan mobil tak berizin di Airport Ngurah Rai, seperti kendaraan yang bernaung di bawah Koperasi Lintas Dewata. Kadis Perhubungan yang tidak becus melaksanakan pekerjaan dengan baik," sentil Suata seraya meminta kepada Dishub Bali agar mengundang pengusaha yang memiliki izin di setiap rapat konsolidasi agar ada keseimbangan antara yang tidak berizin dan yang berizin.
Suata kemarin juga sempat menyinggung kisruh di pengurus Organda Bali akibat dari polemik angkutan online di Bali. Diakuinya, kekisruhan dan perpecahan itu sudah tidak ada lagi. Dirinya juga sudah mengklarifikasi dan meminta maaf atas kejadian yang mengakibatkan konflik antar pengurus organisasi yang membidangi transportasi tersebut. "Intinya saya meminta maaf kepada DPC, DPD maupun DPP Organda yang selama ini terpecah. Saya menginginkan Organda kembali bersatu lagi dan tidak ada konflik lagi terkait angkutan yang ada di Bali," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kini di tubuh Organda Bali kompak dan sepakat mengurusi masalah angkutan di Bali secara bersama-sama, termasuk menyangkut angkutan online yang kini menuai kontroversi. "Selama ini konflik yang terjadi akibat miss komunikasi kita di Organda. Klarifikasi dan persamaan persepsi ini juga sudah disampaikan sebelumnya saat rapat pleno Organda Bali di Kantor Hino Denpasar," tandasnya. * cr63
Komentar