Inspektorat Bali Bidik 12 SKPD di Pemkab Jembrana
Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali melakukan audit kinerja di lingkungan Pemkab Jembrana mulai 8 Agustus hingga 29 Agustus 2016 nanti.
NEGARA, NusaBali
Sebanyak 12 SKPD menjadi sasaran sample audit Inspektorat Pemprov Bali sebagai bahan evaluasi sekaligus pengawasan. Audit untuk 12 SKPD terungkap saat silaturahmi Kepala Inspektur Inspektorat Bali, I Ketut Teneng, dengan Bupati Jembrana I Putu Artha di ruang rapat Bupati Jembrana, Selasa (9/8).
Diterangkan, 12 SKPD yang jadi sasaran tembak Inspektorat Pemprov Bali itu diseuaikan dengan beberapa fokus objek pemeriksaan. Di antaranya mengenai pengelolaan keuangan, aset daerah, aset sekolah dan desa, urusan kepegawaian hingga pelayanan publik. Dalam penyisiran selama hampir sebulan itu, turut diidentifikasi berbagai kelemahan atas penyelenggaraan pemerintahan sehingga memudahkan melakukan pembenahan. Meski bersifat pemeriksaan, Teneng menegaskan timnya lebih banyak melakukan pembinaan. “Kita akan lebih banyak diskusi dengan SKPD dan memberikan semangat kepada mereka agar semakin baik,” ujarnya.
Bupati Artha menyambut baik audit yang dilakukan Inspektorat Pemrov Bali. Apalagi selain pengawasan akan dilakukan pembinaan agar seluruh tata kelola pemerintahan di Jembrana bisa taat aturan. Sesuai dengan komitmennya, untuk senantiasa memperhatikan pengelolaan keaungan yang dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan pengelolaan keuangan dari BPK selama dua tahun berurut-turut yakni Tahun Anggaran (TA) tahun 2014 dan Tahun Anggaran 2015. * ode
Sebanyak 12 SKPD menjadi sasaran sample audit Inspektorat Pemprov Bali sebagai bahan evaluasi sekaligus pengawasan. Audit untuk 12 SKPD terungkap saat silaturahmi Kepala Inspektur Inspektorat Bali, I Ketut Teneng, dengan Bupati Jembrana I Putu Artha di ruang rapat Bupati Jembrana, Selasa (9/8).
Diterangkan, 12 SKPD yang jadi sasaran tembak Inspektorat Pemprov Bali itu diseuaikan dengan beberapa fokus objek pemeriksaan. Di antaranya mengenai pengelolaan keuangan, aset daerah, aset sekolah dan desa, urusan kepegawaian hingga pelayanan publik. Dalam penyisiran selama hampir sebulan itu, turut diidentifikasi berbagai kelemahan atas penyelenggaraan pemerintahan sehingga memudahkan melakukan pembenahan. Meski bersifat pemeriksaan, Teneng menegaskan timnya lebih banyak melakukan pembinaan. “Kita akan lebih banyak diskusi dengan SKPD dan memberikan semangat kepada mereka agar semakin baik,” ujarnya.
Bupati Artha menyambut baik audit yang dilakukan Inspektorat Pemrov Bali. Apalagi selain pengawasan akan dilakukan pembinaan agar seluruh tata kelola pemerintahan di Jembrana bisa taat aturan. Sesuai dengan komitmennya, untuk senantiasa memperhatikan pengelolaan keaungan yang dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan pengelolaan keuangan dari BPK selama dua tahun berurut-turut yakni Tahun Anggaran (TA) tahun 2014 dan Tahun Anggaran 2015. * ode
Komentar