SBY Ingin Pansus Tuntaskan Masalah Jiwasraya
Presiden ke-6 RI sekaligus Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan dua menteri akan dijatuhkan lewat pansus Jiwasraya.
JAKARTA, NusaBali
Anggota Komisi VI DPR F-Demokrat, Herman Khaeron, menilai maksud SBY adalah ingin mendorong pansus segera mengusut tuntas permasalahan di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.
"Jika membaca secara utuh artikel tersebut, saya memahaminya bahwa Pak SBY ingin pansus Jiwasraya secara objektif menyelidiki berbagai permasalahanya dan melahirkan solusi yang komprehensif dan tuntas," ujar Herman lewat pesan singkat, Rabu (29/1).
Menurut Herman, pansus akan bisa meluruskan spekulasi yang terkait kasus Jiwasraya. Herman meminta jika ada pihak yang bersalah dalam kasus tersebut ditindak secara adil. "Meski kalau ada yang bersalah harus ditindak secara adil. Tentu banyak informasi dan bahkan boleh jadi spekultif, oleh karenanya harus diluruskan terkait dengan esensi dibentuknya pansus di DPR," tuturnya.
Sebelumnya, SBY mengaku mendengar ada niat menjatuhkan sejumlah menteri melalui parlemen dengan menggunakan isu Jiwasraya. Informasi itu disampaikan SBY lewat tulisan panjang di akun Facebook resminya. "Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," ucap SBY.
"Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," imbuh dia
Terpisah Partai Gerindra mengatakan parlemen saling menjaga tidak untuk menjatuhkan. "Kita nggak dengar, dan kita nggak adalah jatuh menjatuhkan itu, kita kan saling jaga ngapain kita jatuh-jatuhin menteri," kata Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ketika dihubungi, Rabu kemarin. Dasco mengatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi jauh terkait pernyataan itu. Yang terpenting baginya, seluruh Gerindra bekerja secara profesional untuk mengembalikan kembali martabat Jiwasraya.
Sementara Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai pernyataan SBY itu belum tentu benar. "Itu dugaan. Analisanya Pak SBY yang belum tentu benar," ujar Andreas dilansir detik.com. Dia menuturkan pemberhentian para menteri adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andreas menilai SBY masih 'terjebak' dalam bayang-bayang masa lalu.
"Mungkin Pak SBY masih dalam bayang-bayang masa lalu," kata Andreas. Mengeluarkan pandangan-pandangan analitis, sebut Andreas, sudah menjadi kebiasaan SBY. Andreas mengatakan pernyataan SBY berkaitan erat dengan keputusan politik masa lalu. "Tentu dalam kapasitas ini, analisa SBY tidak bisa lepas dari subjektivitas dirinya sebagai ketua partai dan sebagai mantan presiden yang erat kaitan dengan keputusan-keputusan politik masa lalu," ungkap Andreas. *
"Jika membaca secara utuh artikel tersebut, saya memahaminya bahwa Pak SBY ingin pansus Jiwasraya secara objektif menyelidiki berbagai permasalahanya dan melahirkan solusi yang komprehensif dan tuntas," ujar Herman lewat pesan singkat, Rabu (29/1).
Menurut Herman, pansus akan bisa meluruskan spekulasi yang terkait kasus Jiwasraya. Herman meminta jika ada pihak yang bersalah dalam kasus tersebut ditindak secara adil. "Meski kalau ada yang bersalah harus ditindak secara adil. Tentu banyak informasi dan bahkan boleh jadi spekultif, oleh karenanya harus diluruskan terkait dengan esensi dibentuknya pansus di DPR," tuturnya.
Sebelumnya, SBY mengaku mendengar ada niat menjatuhkan sejumlah menteri melalui parlemen dengan menggunakan isu Jiwasraya. Informasi itu disampaikan SBY lewat tulisan panjang di akun Facebook resminya. "Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," ucap SBY.
"Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," imbuh dia
Terpisah Partai Gerindra mengatakan parlemen saling menjaga tidak untuk menjatuhkan. "Kita nggak dengar, dan kita nggak adalah jatuh menjatuhkan itu, kita kan saling jaga ngapain kita jatuh-jatuhin menteri," kata Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ketika dihubungi, Rabu kemarin. Dasco mengatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi jauh terkait pernyataan itu. Yang terpenting baginya, seluruh Gerindra bekerja secara profesional untuk mengembalikan kembali martabat Jiwasraya.
Sementara Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai pernyataan SBY itu belum tentu benar. "Itu dugaan. Analisanya Pak SBY yang belum tentu benar," ujar Andreas dilansir detik.com. Dia menuturkan pemberhentian para menteri adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andreas menilai SBY masih 'terjebak' dalam bayang-bayang masa lalu.
"Mungkin Pak SBY masih dalam bayang-bayang masa lalu," kata Andreas. Mengeluarkan pandangan-pandangan analitis, sebut Andreas, sudah menjadi kebiasaan SBY. Andreas mengatakan pernyataan SBY berkaitan erat dengan keputusan politik masa lalu. "Tentu dalam kapasitas ini, analisa SBY tidak bisa lepas dari subjektivitas dirinya sebagai ketua partai dan sebagai mantan presiden yang erat kaitan dengan keputusan-keputusan politik masa lalu," ungkap Andreas. *
Komentar