RSD Mangusada: Pemotongan Jasa Pelayanan Sesuai Ketentuan
Pihak RSD Mangusada di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung klarifikasi masalah pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dokter, yang kini menjadi atensi Polda Bali.
MANGUPURA, NusaBali
Direksi RSD Mangusada tegaskan pemotongan Jaspel dokter ini sudah sesuai dengan ketentuan. Dirut RSD Mangusada, dr Ketut Japa, menyatakan ketentuan dimaksud adalah Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 54 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah. “Dalam Bab IV Pasal 8 Perbup ini disebutkan, distribusi dari Jaspel tersebut, baik untuk direktur, manajemen, maupun staf fungsional,” jelas dr Ketut Japa saat jumpa pers di Ruang Humas Setda Kabupaten Badung, Jumat (31/1) siang pukul 14.00 Wita.
Dari ketentua itu, lalu keluarlah kesepakatan bersama antara manajemen dengan staf fungsional serta kepala ruangan tanggal 13 Februari 2014, untuk mereview distribusi Jaspel tersebut hingga diberlakukan mulai saat itu. Selanjutnya, tanggal 4 Juli 2014 keluar Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Badung Nomor 471 Tahun 2014 tentang Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang intinya menetapkan besaran Jaspel JKN.
Nah, pada tahun 2019, hasil kesepakatan 13 Februari 2014 itu diperkuat dengan Perbup Badung Nomor 72 tahun 2019 tentang Remunerasi RSD Mangusada. “Jadi, kami selama ini hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” tegas dr Ketut Japa.
Menurut dr Japa, kalaupun ada pemotongan Jaspel, itu sudah sesuai kesepakatan. Nilainya pun hanya Rp 1.500 per Jaspel, baik Jaspel untuk program JKN, program Krama Badung Sehat (KBS), maupun Jaspel Umum. Pemotongan Jaspel tersebut berdasarkan kesepakatan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Suka Duka Pegawai RSUD Kabupaten Badung tanggal 23 Desember 2014.
“Jadi, pemotongan itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Dana itu pun digunakan untuk suka duka, seperti jika ada pegawai yang meninggal dan menikah,” terang dr Japa.
Disebutkan, daftar penerimaan disusun sesuai Perbup dan ditandatangani oleh masing-masing penerima, selanjutnya dipotong, baru kemudian ditransfer ke rekening masing-masing. Hasil pemotongan disetor ke Bendahara Suka Duka RSD Mangusada. Pemotongan Rp 1.500 per Jaspel itu juga semua ada buktinya.
Ditanya jumlah total dari Jaspel dimaksud, menurut dr Japa, nominalnya berbeda-beda. Untuk total uang Jaspel JKN, per bulan rata-rata Rp 3,5 miliar, sementara jaspel KBS mencapai Rp 1,2 miliar per bulan, dan Jaspel Umum sekitar Rp 600 juta sebulan. Nah, Jaspel yang terkumpul ini kemudian dibagikan ke seluruh karyawan RSD Mangusada yang berjumlah 1.063 orang, di luar tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. Nominal yang diterima satu sama lain berbeda-beda.
Disinggung soal adanya pemotongan Jaspel dokter sekitar Rp 1 miliar yang masuk ke manajemen, dr Japa dengan tegas membantahnya. “Kami tidak tahu itu (ada pemotongan sebesar Rp 1 miliar, Red),” tukas dr Japa yang kemarin didampingi Kabag Humas Setda Badung Made Suardita, Kabid Pelayanan RSD Mangusada dr Made Nurija, Ketua Tim Remunerasi RSD Mangusada dr Wayan Suda SpB, Sekretaris I Suka Duka RSD Mangusada 2018-2021 I Ketut Buana Yasa, Sekretaris I Su-ka Duka RSD Mangusada 2015-2018 I Ketut Astawa, Komite Keperawatan RSD Mangusada Oka Wasuda, dan Kasubag Sunprog Keuangan dan Akuntasi RSD mangusada Ketut Indrawan.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta menyatakan pihaknya akan turun melakukan hearing ke RSD Mangusada. "Kita kan tidak tahu bagaimana persoalannya, apakah yang sudah berjalan berdasarkan perjanjian atau tidak? Makanya, kita akan melakukan hearing untuk mengetahui duduk seperti apa pastinya," ujar politisi PDIP ini saat hubungi NusaBali terpisah terkait kisruh pemotongan Jaspel dokter di RSD Mangusada, Jumat kemarin.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dr Nyoman Gunarta, menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak Direksi RSD Mangusada. “Biar langsung Direksi RSD Mangusada saja yang menjelaskan,” elak birokrat asal Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Badung ini.
Kisruh pemotongan Jaspel dokter di Borok RSD Mangusada ini, sebagaimana diberitakan, terungkap setelah sejumlah dokter dipanggil penyidik Subdit III Tipikor Polda Bali, untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan beberapa dokter yang dilakukan periode Desember 2019 hingga Januari 2020 ini, penyidik kepolisian yang dikomando Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Bagus Putu Wedana Jati, melakukan klarifikasi terkait dugaan pemotongan dan hak yang diterima dokter.
Penyidik Subdit III Dit Reskrimsus Polda Bali sudah melakukan penyitaan 5 dus dokumen dan soft copy dokumen dari RSD Mangusada. Selain itu, jajaran Direksi mulai Direktur Utama hingga Dewan Pengawas RSD Mangusada juga sudah diperiksa terkait kasus ini. Bahkan, mantan Dirut RSUD Mangusada dr I Nyoman Gunarta dan Dirut RSD Mangusada saat ini, dr I Ketut Japa, juga kabarnya sudah diperiksa penyidik Polda Bali.
Sementara itu, Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Bagus Putu Wedana Jati, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih mengumpulkan data dan dokumen terkait kisruh pemotongan Jaspel dokter di RSD Mangusada. Selanjutnya, data dan dokumen itu akan dianalisa apakah dalam dugaan itu ada tindak pidana korupsi atau tidak.
AKBP Wedana Jati juga mengakui telah menyita 5 dus dokumen dan soft copy dokumen dari RSD Mangusada. “Apa isi dokumen yang kami sita itu, untuk sementara hanya kami yang boleh mengetahuinya. Karena berbicara tentang isi dokumen adalah berbicara materi. Sementara prosenya belum sampai ke sana. Saat ini belum tahap penyelidikan. Orang yang kami panggil untuk dimintai klarifikasi pun belum berstatus saksi,” tandas AKBP Wedana Jati saat dikonfirmasi NusaBali, Jumat ke-marin.
Kalau dari hasil analisanya nanti ‘patut diduga ada tindak pidana korupsi’, maka selanjutnya akan dilakukan penyelidikan. Sejauh ini, belum sampai pada tahap penyelidikan. “Nantilah kita bicara materi. Saat ini masih tahap pengaduan masyarakat. Proses masih terus berlangsung,” katanya. *asa,pol
Dari ketentua itu, lalu keluarlah kesepakatan bersama antara manajemen dengan staf fungsional serta kepala ruangan tanggal 13 Februari 2014, untuk mereview distribusi Jaspel tersebut hingga diberlakukan mulai saat itu. Selanjutnya, tanggal 4 Juli 2014 keluar Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Badung Nomor 471 Tahun 2014 tentang Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang intinya menetapkan besaran Jaspel JKN.
Nah, pada tahun 2019, hasil kesepakatan 13 Februari 2014 itu diperkuat dengan Perbup Badung Nomor 72 tahun 2019 tentang Remunerasi RSD Mangusada. “Jadi, kami selama ini hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” tegas dr Ketut Japa.
Menurut dr Japa, kalaupun ada pemotongan Jaspel, itu sudah sesuai kesepakatan. Nilainya pun hanya Rp 1.500 per Jaspel, baik Jaspel untuk program JKN, program Krama Badung Sehat (KBS), maupun Jaspel Umum. Pemotongan Jaspel tersebut berdasarkan kesepakatan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Suka Duka Pegawai RSUD Kabupaten Badung tanggal 23 Desember 2014.
“Jadi, pemotongan itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Dana itu pun digunakan untuk suka duka, seperti jika ada pegawai yang meninggal dan menikah,” terang dr Japa.
Disebutkan, daftar penerimaan disusun sesuai Perbup dan ditandatangani oleh masing-masing penerima, selanjutnya dipotong, baru kemudian ditransfer ke rekening masing-masing. Hasil pemotongan disetor ke Bendahara Suka Duka RSD Mangusada. Pemotongan Rp 1.500 per Jaspel itu juga semua ada buktinya.
Ditanya jumlah total dari Jaspel dimaksud, menurut dr Japa, nominalnya berbeda-beda. Untuk total uang Jaspel JKN, per bulan rata-rata Rp 3,5 miliar, sementara jaspel KBS mencapai Rp 1,2 miliar per bulan, dan Jaspel Umum sekitar Rp 600 juta sebulan. Nah, Jaspel yang terkumpul ini kemudian dibagikan ke seluruh karyawan RSD Mangusada yang berjumlah 1.063 orang, di luar tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. Nominal yang diterima satu sama lain berbeda-beda.
Disinggung soal adanya pemotongan Jaspel dokter sekitar Rp 1 miliar yang masuk ke manajemen, dr Japa dengan tegas membantahnya. “Kami tidak tahu itu (ada pemotongan sebesar Rp 1 miliar, Red),” tukas dr Japa yang kemarin didampingi Kabag Humas Setda Badung Made Suardita, Kabid Pelayanan RSD Mangusada dr Made Nurija, Ketua Tim Remunerasi RSD Mangusada dr Wayan Suda SpB, Sekretaris I Suka Duka RSD Mangusada 2018-2021 I Ketut Buana Yasa, Sekretaris I Su-ka Duka RSD Mangusada 2015-2018 I Ketut Astawa, Komite Keperawatan RSD Mangusada Oka Wasuda, dan Kasubag Sunprog Keuangan dan Akuntasi RSD mangusada Ketut Indrawan.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta menyatakan pihaknya akan turun melakukan hearing ke RSD Mangusada. "Kita kan tidak tahu bagaimana persoalannya, apakah yang sudah berjalan berdasarkan perjanjian atau tidak? Makanya, kita akan melakukan hearing untuk mengetahui duduk seperti apa pastinya," ujar politisi PDIP ini saat hubungi NusaBali terpisah terkait kisruh pemotongan Jaspel dokter di RSD Mangusada, Jumat kemarin.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dr Nyoman Gunarta, menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak Direksi RSD Mangusada. “Biar langsung Direksi RSD Mangusada saja yang menjelaskan,” elak birokrat asal Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Badung ini.
Kisruh pemotongan Jaspel dokter di Borok RSD Mangusada ini, sebagaimana diberitakan, terungkap setelah sejumlah dokter dipanggil penyidik Subdit III Tipikor Polda Bali, untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan beberapa dokter yang dilakukan periode Desember 2019 hingga Januari 2020 ini, penyidik kepolisian yang dikomando Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Bagus Putu Wedana Jati, melakukan klarifikasi terkait dugaan pemotongan dan hak yang diterima dokter.
Penyidik Subdit III Dit Reskrimsus Polda Bali sudah melakukan penyitaan 5 dus dokumen dan soft copy dokumen dari RSD Mangusada. Selain itu, jajaran Direksi mulai Direktur Utama hingga Dewan Pengawas RSD Mangusada juga sudah diperiksa terkait kasus ini. Bahkan, mantan Dirut RSUD Mangusada dr I Nyoman Gunarta dan Dirut RSD Mangusada saat ini, dr I Ketut Japa, juga kabarnya sudah diperiksa penyidik Polda Bali.
Sementara itu, Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Bagus Putu Wedana Jati, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih mengumpulkan data dan dokumen terkait kisruh pemotongan Jaspel dokter di RSD Mangusada. Selanjutnya, data dan dokumen itu akan dianalisa apakah dalam dugaan itu ada tindak pidana korupsi atau tidak.
AKBP Wedana Jati juga mengakui telah menyita 5 dus dokumen dan soft copy dokumen dari RSD Mangusada. “Apa isi dokumen yang kami sita itu, untuk sementara hanya kami yang boleh mengetahuinya. Karena berbicara tentang isi dokumen adalah berbicara materi. Sementara prosenya belum sampai ke sana. Saat ini belum tahap penyelidikan. Orang yang kami panggil untuk dimintai klarifikasi pun belum berstatus saksi,” tandas AKBP Wedana Jati saat dikonfirmasi NusaBali, Jumat ke-marin.
Kalau dari hasil analisanya nanti ‘patut diduga ada tindak pidana korupsi’, maka selanjutnya akan dilakukan penyelidikan. Sejauh ini, belum sampai pada tahap penyelidikan. “Nantilah kita bicara materi. Saat ini masih tahap pengaduan masyarakat. Proses masih terus berlangsung,” katanya. *asa,pol
Komentar