Kaum Milenial Tolak Bertani, Keberadaan Subak Terancam
Organisasi tradisional subak di Bali tumbuh sejak 4.000 tahun lalu, jauh lebih tua dari desa adat. Namun keberadaan subak saat ini mulai terancam.
GIANYAR, NusaBali
Penyebabnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Kondisi ini diperparah oleh SDM pertanian di Bali sangat lemah. Generasi milenial yang seharusnya melanjutkan pertanian tersebut, kurang berminat terjun langsung di sektor pertanian. “Dengan demikian, keberadaan subak sangat penting untuk diberdayakan kembali sebagai organisasi sosial religious di Bali,” ujar Ketua Yayasan Mandhara Research Indonesia (MRI) MRI Ir Ida Bagus Sukarya, saat Yayasan MRI bekerjasama dengan Subak Gede Masceti menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD), Kamis (23/1), di Museum Subak Masceti, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.
Topik diskusi ‘Mengawal Budaya Bali Memberdayakan Subak’. Hadir dalam diskusi unsur Pertanian Provinsi Bali, Kelompok Ahli Gubernur Bali Prof I Wayan Supartha, Kepala Pusat Kajian Subak Unud Prof Wayan Windia, Ketua Yayasan Korpri DR Drs AA Oka Wisnumurti, serta Penyuluh Pertanian senior BPTP Bali DR Alit Artha Wiguna.
Ketua Yayasan MRI Ir Ida Bagus Sukarya didampingi Pekaseh Subak Gede Masceti I Ketut Sugata, Kamis (30/1) mengaku, FGD telah merangkum sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Bali beserta jajaran.
Guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan posisi tawar subak, sudah seharusnya memberi peran yang lebih besar kepada subak agar dapat mengemban fungsinya lebih masksimal. “Perlu mengangkat dan mengembangkan Forum Subak di setiap desa dalam wadah/lembaga Tri Baga Upadesa. Dengan demikian, diharapkan peran perbekel dapat mensinergikan desa adat dan forum subak di desa untuk membantu memberikan solusi terhadap permasalahan alih fungsi lahan,” jelasnya.
Guna memperkuat kelembagaan subak, jelas dia, majelis subak alit, madya, dan utama, agar menyosialisasikan Tri Baga Upadesa, Selanjutnya,perlu diadakan kongres petani tingkat Provinsi Bali yang dimediasi Dinas Pertanian Provinsi Bali. Selain itu, diperlukan upaya meningkatkan kompetensi SDM pekaseh, petani, dan generasi milenial. Kompetensi ini agar dilanjutkan ke seluruh pekaseh, kelompok tani, dan generasi milenial Saka Wanabhakti/Kalpataru Se-Provinsi Bali, dengan dukungan pendanaan APBD II dan APBD I. “Bisa dikembangkan koperasi tani di setiap subak, sebagaimana halnya desa adat punya LPD (Labda Pacingkreman Desa). Perda tentang subak agar direvisi dengan ditambahkan dukungan pendanaan kepada subak,” pintanya. *nvi
Topik diskusi ‘Mengawal Budaya Bali Memberdayakan Subak’. Hadir dalam diskusi unsur Pertanian Provinsi Bali, Kelompok Ahli Gubernur Bali Prof I Wayan Supartha, Kepala Pusat Kajian Subak Unud Prof Wayan Windia, Ketua Yayasan Korpri DR Drs AA Oka Wisnumurti, serta Penyuluh Pertanian senior BPTP Bali DR Alit Artha Wiguna.
Ketua Yayasan MRI Ir Ida Bagus Sukarya didampingi Pekaseh Subak Gede Masceti I Ketut Sugata, Kamis (30/1) mengaku, FGD telah merangkum sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Bali beserta jajaran.
Guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan posisi tawar subak, sudah seharusnya memberi peran yang lebih besar kepada subak agar dapat mengemban fungsinya lebih masksimal. “Perlu mengangkat dan mengembangkan Forum Subak di setiap desa dalam wadah/lembaga Tri Baga Upadesa. Dengan demikian, diharapkan peran perbekel dapat mensinergikan desa adat dan forum subak di desa untuk membantu memberikan solusi terhadap permasalahan alih fungsi lahan,” jelasnya.
Guna memperkuat kelembagaan subak, jelas dia, majelis subak alit, madya, dan utama, agar menyosialisasikan Tri Baga Upadesa, Selanjutnya,perlu diadakan kongres petani tingkat Provinsi Bali yang dimediasi Dinas Pertanian Provinsi Bali. Selain itu, diperlukan upaya meningkatkan kompetensi SDM pekaseh, petani, dan generasi milenial. Kompetensi ini agar dilanjutkan ke seluruh pekaseh, kelompok tani, dan generasi milenial Saka Wanabhakti/Kalpataru Se-Provinsi Bali, dengan dukungan pendanaan APBD II dan APBD I. “Bisa dikembangkan koperasi tani di setiap subak, sebagaimana halnya desa adat punya LPD (Labda Pacingkreman Desa). Perda tentang subak agar direvisi dengan ditambahkan dukungan pendanaan kepada subak,” pintanya. *nvi
1
Komentar