Putri Suastini Koster: PKK Bukan Hanya Tukang Buat Kopi
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Bali, Ny Putri Suastini Koster, punya terobosan supaya PKK Provinsi Bali lebih berperan maksimal mendukung program Pemprov Bali dengan kerja nyata.
DENPASAR, NusaBali
Karena selama ini PKK kesannya hanya menjadi pembantu bapak-bapak saja. Hal itu diungkapkan Putri Suastini Koster di sela-sela sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerakan PKK Provinsi Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Minggu (2/2) pukul 09.00 Wita. Suastini Koster yang notabene istri Gubernur Bali, Wayan Koster, ini mengatakan PKK harus lebih berperan secara aktif dan nyata. Stigma bahwa Ibu PKK itu hanya bisanya membuat kopi sudah harus dihapus.
"Ibu PKK itu bukan tukang buat kopi. Sekali-sekali kalau buat kopi untuk suami di rumah bolehlah. Tapi kalau ada kegiatan bapak-bapak di pemerintahan masak juga tetap ngurusi dapur. Ya yang berperan lebih cerdas lah ke depan," ujar Putri Suastini Koster didampingi Kadis Kominfo Provinsi Bali, Gede Pramana dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali, Putu Anom Agustina. Putri Koster menegaskan pentingnya tatap muka dengan PKK yang selama ini mungkin tidak pernah dilaksanakan.
"Kita mau mendorong dan mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dipadukan dengan Visi Misi PKK. Karena ini sangat terkait dengan program pemerintah, maka PKK dan pemerintah harus jalan bergandengan tangan," ujar dramawati yang selalu tampil membawakan puisi dalam setiap acara Pemprov Bali ini.
Putri Suastini Koster mengajak Tim Penggerak PKK melakukan aksi nyata. Contohnya mengajak pengimplementasian dan pelaksanaan Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. "Sampah itu selama ini kan polanya dibuang di satu tempat. Tidak diolah dulu di sumber. Kasihan kan kalau kita buang sampah di tetangga, di TPA Suwung cepat penuh. Minimal di rumah tangga dulu selesaikan. Di sini PKK juga berperan," tegasnya.
Ditegaskan Putri Suastini Koster, dalam penanganan dan pengelolaan sampah PKK supaya mau berperan mengajak masyarakat kreatif dan berinovasi dengan mulai kurangi sampah plastik. "Mulai dari yang kecil dulu. Jangan pakai bahan plastik. Belanja tas yang ramah lingkungan, maka sampah plastik akan terkurangi," ujarnya.
Tidak hanya masalah isu lingkungan peran PKK dalam dukungan kepada program Pemprov Bali. Untuk hal-hal menyangkut pendidikan budi pekerti juga peran PKK sangat besar. Bagaimana pengamalan Pancasila, UU Dasar 1945, menjaga NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Putri Suastini mengatakan lost generation terjadi kalau Pancasila dan NKRI ini keropos. Maka PKK harus berperan juga menanamkan budi pekerti. "Makanya saya rasa penting kita ketemu dengan PKK. PKK itu harus bergerak bagi saya," ujar aktivis di KNPI Bali ini.
Putri Suastini mengatakan dirinya kumpulkan PKK supaya lebih efektif. Kalau datangi satu satu di kecamatan waktunya habis. "Maka kita satukan sekalian di Jayasabha. PKK Provinsi Bali ke depan harus tunjukkan kecerdasan. Tak hanya pintar buat kopi," tegasnya.
Sementara terkait dengan dana hibah untuk PKK menurut Putri Suastini Koster juga sudah meningkat di tahun 2020 dengan pemanfaatan yang riil. Kata dia, anggaran PKK yang tahun sebelumnya hanya sekitar Rp 2,6 miliar habis untuk lomba nasional. "Sekarang sudah dianggarkan Rp 10 miliar. Dari sejumlah Rp 10 miliar itu digelontor untuk kabupaten dan kota Rp 5 miliar. Dana ini yang mengelola Dinas PMD.
"Kami belum bisa ketika ada komponen masyarakat atau kelompok meminta anggaran langsung. Kami bisa menggeliatkan anggaran dengan program. Itu ditangani PMD," ujarnya.
Ketika ditanya peran PKK dalam menbantu dalam penanganan kasus-kasus sosial seperti kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang belakangan makin tinggi di Bali, Putri Suastini Koster mengatakan posisi PKK bukan sentuh ke teknis.
"Kami akan sentuh dengan pola pencegahan. Kami sentuh sosialisasi. Ketika PKK bersuara itu untuk mencegah. Penanganannya kepada profesional ada lembaga pemberdayaan anak dan perempuan. Seperti kasus fedofilia kita sosialisasikan dan mencegahnya. Kita tidak terjebak dengan persoalan yang teknis. PKK menangani bedah rumah ya nggak. Itu teknis. Tapi membina dan melayani bagaimana bedah rumah itu tersalurkan iya kita ikut berperan," ujar Putri Suastini.
Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster, saat berbicara di hadapan 1.500 pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK se Bali di Gedung Jayasabha, Minggu kemarin mengatakan PKK memiliki legalitas, yakni Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan PKK."PKK ini dibentuk oleh negara. PKK organisasi penting dengan keberadaan dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai ke desa. Bahkan sampai ke rumah tangga. "Jadi sampai ke grassroot," ujar Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster pun menekankan salah satu program PKK yang paling penting adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila. "Tugasnya memperkuat jalannya ideologi negara. Di samping tugas yang lain yang saya harapkan bisa mendukung dan sinergi dengan Program Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui program pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru," tegas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini. *nat
"Ibu PKK itu bukan tukang buat kopi. Sekali-sekali kalau buat kopi untuk suami di rumah bolehlah. Tapi kalau ada kegiatan bapak-bapak di pemerintahan masak juga tetap ngurusi dapur. Ya yang berperan lebih cerdas lah ke depan," ujar Putri Suastini Koster didampingi Kadis Kominfo Provinsi Bali, Gede Pramana dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali, Putu Anom Agustina. Putri Koster menegaskan pentingnya tatap muka dengan PKK yang selama ini mungkin tidak pernah dilaksanakan.
"Kita mau mendorong dan mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dipadukan dengan Visi Misi PKK. Karena ini sangat terkait dengan program pemerintah, maka PKK dan pemerintah harus jalan bergandengan tangan," ujar dramawati yang selalu tampil membawakan puisi dalam setiap acara Pemprov Bali ini.
Putri Suastini Koster mengajak Tim Penggerak PKK melakukan aksi nyata. Contohnya mengajak pengimplementasian dan pelaksanaan Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. "Sampah itu selama ini kan polanya dibuang di satu tempat. Tidak diolah dulu di sumber. Kasihan kan kalau kita buang sampah di tetangga, di TPA Suwung cepat penuh. Minimal di rumah tangga dulu selesaikan. Di sini PKK juga berperan," tegasnya.
Ditegaskan Putri Suastini Koster, dalam penanganan dan pengelolaan sampah PKK supaya mau berperan mengajak masyarakat kreatif dan berinovasi dengan mulai kurangi sampah plastik. "Mulai dari yang kecil dulu. Jangan pakai bahan plastik. Belanja tas yang ramah lingkungan, maka sampah plastik akan terkurangi," ujarnya.
Tidak hanya masalah isu lingkungan peran PKK dalam dukungan kepada program Pemprov Bali. Untuk hal-hal menyangkut pendidikan budi pekerti juga peran PKK sangat besar. Bagaimana pengamalan Pancasila, UU Dasar 1945, menjaga NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Putri Suastini mengatakan lost generation terjadi kalau Pancasila dan NKRI ini keropos. Maka PKK harus berperan juga menanamkan budi pekerti. "Makanya saya rasa penting kita ketemu dengan PKK. PKK itu harus bergerak bagi saya," ujar aktivis di KNPI Bali ini.
Putri Suastini mengatakan dirinya kumpulkan PKK supaya lebih efektif. Kalau datangi satu satu di kecamatan waktunya habis. "Maka kita satukan sekalian di Jayasabha. PKK Provinsi Bali ke depan harus tunjukkan kecerdasan. Tak hanya pintar buat kopi," tegasnya.
Sementara terkait dengan dana hibah untuk PKK menurut Putri Suastini Koster juga sudah meningkat di tahun 2020 dengan pemanfaatan yang riil. Kata dia, anggaran PKK yang tahun sebelumnya hanya sekitar Rp 2,6 miliar habis untuk lomba nasional. "Sekarang sudah dianggarkan Rp 10 miliar. Dari sejumlah Rp 10 miliar itu digelontor untuk kabupaten dan kota Rp 5 miliar. Dana ini yang mengelola Dinas PMD.
"Kami belum bisa ketika ada komponen masyarakat atau kelompok meminta anggaran langsung. Kami bisa menggeliatkan anggaran dengan program. Itu ditangani PMD," ujarnya.
Ketika ditanya peran PKK dalam menbantu dalam penanganan kasus-kasus sosial seperti kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang belakangan makin tinggi di Bali, Putri Suastini Koster mengatakan posisi PKK bukan sentuh ke teknis.
"Kami akan sentuh dengan pola pencegahan. Kami sentuh sosialisasi. Ketika PKK bersuara itu untuk mencegah. Penanganannya kepada profesional ada lembaga pemberdayaan anak dan perempuan. Seperti kasus fedofilia kita sosialisasikan dan mencegahnya. Kita tidak terjebak dengan persoalan yang teknis. PKK menangani bedah rumah ya nggak. Itu teknis. Tapi membina dan melayani bagaimana bedah rumah itu tersalurkan iya kita ikut berperan," ujar Putri Suastini.
Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster, saat berbicara di hadapan 1.500 pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK se Bali di Gedung Jayasabha, Minggu kemarin mengatakan PKK memiliki legalitas, yakni Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan PKK."PKK ini dibentuk oleh negara. PKK organisasi penting dengan keberadaan dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai ke desa. Bahkan sampai ke rumah tangga. "Jadi sampai ke grassroot," ujar Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster pun menekankan salah satu program PKK yang paling penting adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila. "Tugasnya memperkuat jalannya ideologi negara. Di samping tugas yang lain yang saya harapkan bisa mendukung dan sinergi dengan Program Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui program pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru," tegas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini. *nat
Komentar