Jokowi Resmikan Universitas Hindu Negeri
UHN I Gusti Bagus Sugriwa Pertama di Indonesia
Perpres ini mengubah status kampus dari yang sebelumnya bernama Institus Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar.
JAKARTA, NusaBali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar. UIH Denpasar ini merupakan universitas Hindu pertama di Indonesia.
"Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Hindu dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Ragus Sugriwa Denpasar," demikian bunyi pertimbangan Jokowi dalam Perpres 20/2020 yang dikutip detikcom, Minggu (2/2/2020).
Perpres ini mengubah status kampus dari yang sebelumnya bernama Institus Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar. UHN Denpasar ini merupakan perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
"Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Hindu, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu agama Hindu," demikian bunyi Pasal 2 ayat 2.
Semua mahasiswa dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar otomatis dialihkan menjadi mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Untuk penataan organisasi, kepegawaian dan anggaran menjadi tanggung jawab menteri/nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi Pasal 6.
Nama I Gusti Bagus Sugriwa (almarhum) sebagai nama kampus, sebelumnya memang diusulkan oleh tokoh-tokoh di IHDN Denpasar. Karena IGB Sugriwa relatif dekat dengan sejarah lahirnya kampus setempat. Disamping itu, pemikiran beliau jelas diwarisi sampai sekarang. Mulai dari pemikiran keagamaannya maupun kebangsaan. Pemikiran itu sangat relevan dengan kondisi keagamaan sekarang.
Pemikiran-pemikiran IGB Sugriwa yang telah berpulang pada 22 November 1977 itu (dalam usia 77 tahun) masih sangat relevan untuk direalisasikan dalam era Revolusi Industri 4.0. Salah satunya beliau mengajarkan agar jangan sampai kita kehilangan unsur ke-Baliannya. IGB Sugriwa bukan saja sosok pendidik, tetapi sekaligus politikus, seniman, budayawan dan tokoh agama. Sebagai seniman, Beliau pun sangat fasih menembangkan kidung dan kekawih.
IGB Sugriwa semasa hidupnya merupakan sosok penulis yang produktif, tercatat ada 68 judul buku yang ditulis di 115 publikasi dan diterjemahkan dalam 10 bahasa serta disimpan oleh 351 perpustakaan di seluruh dunia. Di bidang pemerintahan, dan organisasi IGB Sugriwa pernah menjabat anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Bali bidang agama, kebudayaan, kehakiman, keuangan, pertanahan dan balai kemasyarakatan, anggota Dewan Nasional, anggota DPA, Front Nasional dan Kwarnas Pramuka. *
"Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Hindu dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Ragus Sugriwa Denpasar," demikian bunyi pertimbangan Jokowi dalam Perpres 20/2020 yang dikutip detikcom, Minggu (2/2/2020).
Perpres ini mengubah status kampus dari yang sebelumnya bernama Institus Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar. UHN Denpasar ini merupakan perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
"Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Hindu, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu agama Hindu," demikian bunyi Pasal 2 ayat 2.
Semua mahasiswa dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar otomatis dialihkan menjadi mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Untuk penataan organisasi, kepegawaian dan anggaran menjadi tanggung jawab menteri/nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi Pasal 6.
Nama I Gusti Bagus Sugriwa (almarhum) sebagai nama kampus, sebelumnya memang diusulkan oleh tokoh-tokoh di IHDN Denpasar. Karena IGB Sugriwa relatif dekat dengan sejarah lahirnya kampus setempat. Disamping itu, pemikiran beliau jelas diwarisi sampai sekarang. Mulai dari pemikiran keagamaannya maupun kebangsaan. Pemikiran itu sangat relevan dengan kondisi keagamaan sekarang.
Pemikiran-pemikiran IGB Sugriwa yang telah berpulang pada 22 November 1977 itu (dalam usia 77 tahun) masih sangat relevan untuk direalisasikan dalam era Revolusi Industri 4.0. Salah satunya beliau mengajarkan agar jangan sampai kita kehilangan unsur ke-Baliannya. IGB Sugriwa bukan saja sosok pendidik, tetapi sekaligus politikus, seniman, budayawan dan tokoh agama. Sebagai seniman, Beliau pun sangat fasih menembangkan kidung dan kekawih.
IGB Sugriwa semasa hidupnya merupakan sosok penulis yang produktif, tercatat ada 68 judul buku yang ditulis di 115 publikasi dan diterjemahkan dalam 10 bahasa serta disimpan oleh 351 perpustakaan di seluruh dunia. Di bidang pemerintahan, dan organisasi IGB Sugriwa pernah menjabat anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Bali bidang agama, kebudayaan, kehakiman, keuangan, pertanahan dan balai kemasyarakatan, anggota Dewan Nasional, anggota DPA, Front Nasional dan Kwarnas Pramuka. *
Komentar