Bela Petani, Parta Minta Stop Impor Beras
Anggota Komisi VI DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta, meminta agar Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) tidak lagi mengimpor beras demi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
JAKARTA, NusaBali
Harusnya penyerapan beras petani lebih dimaksimalkan agar stok dalam negeri cukup. “Kepada Bulog secara khusus saya minta tidak impor beras lagi, impor beras bukan saja merugikan petani tapi juga menyakiti petani,” katanya saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Wamen 1 BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan BUMN sektor Pangan yakni Perum Bulog, PT Garam, Pertani, Perikanan serta 13 BUMN sektor pangan lainnya di Jakarta, Rabu (5/2).
Menurutnya, Indonesia dianugerahi tanah yang subur, tapi sayang sekali budaya impor telah menjauhkan cita cita negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan.
Selain soal beras, anggota Fraksi PDIP ini juga menyoroti masalah impor daging sapi. Padahal berdasarkan infomasi lapangan, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak swasembada sapi. “Itu berarti ada 33 Provinsi yang swasembada sapi, beras dan lainnya. Bahkan sejumlah daerah memiliki peternakan sapi yang yang berlimpah. Anehnya kita tetap impor daging sapi,” ungkapnya.
Kondisi inilah, lanjut Nyoman, yang membuat jumlah peternak sapi berkurang dan jumlah populasi sapi mengalami penurunan secara drastis. “Harga sapi lokal dibeli dengan harga yang lebih murah dari pada sapi impor, sehingga membuat para perternak kita mengalami kerugian dan memilih alih profesi,” tuturnya.
“Khusus untuk Bali, saya menyampaikan aspirasi dari para pengusaha UKM yang bergerak dalam pengolahan hasil laut, bahwa Bali kekurangan bahan baku. Hal ini karena ikan tuna yang diturunkan di Pelabuhan Benoa langsung diolah oleh pemilik kapal,” katanya.
Sementara itu Dirut Perum Bulog, Budi Wasesa (Buwas), menyambut soal usulan stop impor beras. Karena Bulog terus menerus menyerap beras petani dari berbagai daerah. “Bahkan sekitar bulan April akan mengekspor beras ke Arab Saudi,” ujarnya. *
Harusnya penyerapan beras petani lebih dimaksimalkan agar stok dalam negeri cukup. “Kepada Bulog secara khusus saya minta tidak impor beras lagi, impor beras bukan saja merugikan petani tapi juga menyakiti petani,” katanya saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Wamen 1 BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan BUMN sektor Pangan yakni Perum Bulog, PT Garam, Pertani, Perikanan serta 13 BUMN sektor pangan lainnya di Jakarta, Rabu (5/2).
Menurutnya, Indonesia dianugerahi tanah yang subur, tapi sayang sekali budaya impor telah menjauhkan cita cita negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan.
Selain soal beras, anggota Fraksi PDIP ini juga menyoroti masalah impor daging sapi. Padahal berdasarkan infomasi lapangan, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak swasembada sapi. “Itu berarti ada 33 Provinsi yang swasembada sapi, beras dan lainnya. Bahkan sejumlah daerah memiliki peternakan sapi yang yang berlimpah. Anehnya kita tetap impor daging sapi,” ungkapnya.
Kondisi inilah, lanjut Nyoman, yang membuat jumlah peternak sapi berkurang dan jumlah populasi sapi mengalami penurunan secara drastis. “Harga sapi lokal dibeli dengan harga yang lebih murah dari pada sapi impor, sehingga membuat para perternak kita mengalami kerugian dan memilih alih profesi,” tuturnya.
“Khusus untuk Bali, saya menyampaikan aspirasi dari para pengusaha UKM yang bergerak dalam pengolahan hasil laut, bahwa Bali kekurangan bahan baku. Hal ini karena ikan tuna yang diturunkan di Pelabuhan Benoa langsung diolah oleh pemilik kapal,” katanya.
Sementara itu Dirut Perum Bulog, Budi Wasesa (Buwas), menyambut soal usulan stop impor beras. Karena Bulog terus menerus menyerap beras petani dari berbagai daerah. “Bahkan sekitar bulan April akan mengekspor beras ke Arab Saudi,” ujarnya. *
Komentar