DPR RI Sikapi Kelangkaan Gas LPG di Lembongan
Anggota DPR RI dapil Bali I Nyoman Parta turun ke Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, untuk menyikapi masalah kelangkaan gas LPG (elpiji) 12 kg.
SEMARAPURA, NusaBali
Dia menggelar pertemuan dengan aparat desa, pelaku pariwisata dan masyarakat di Wantilan Desa Lembogan, Minggu (16/2) malam.
Kelangkaan gas itu terjadi pasca penangkapan boat milik warga Desa Lembongan yang mengangkut gas elpiji 12 kg yang diduga oplosan oleh Polairud Polda Bali sekitar seminggu lalu. Kelangkaan juga karena harga gas 12 kg cukup tinggi, kisaran Rp 155.000, Rp 157.000, Rp 162.000 dan Rp 167.000.
Rapat tersebut dipandu Perbekel Desa Lembongan, Ketut Gede Arjaya sekitar pukul 19.00 Wita-21.45 Wita. Dalam rapat terungkap, permasalahan kelangkaan gas LPG ini sudah terjadi 2 bulan lalu, baik elpiji 3 kg, 12 kg dan 50 kg. Penyebab kelangkaan gas tersebut, antara lain karena
Kapal Tanker Gas LPG mengalami kendala menuju SPPBE dan SPBU Nusa Ceningan (Dusun Ceningan, Desa Lembongan). Kapal tersebut tidak bisa bersandar ketika air laut surut dan faktor cuaca tidak bersahabat. Kemudian terjadinya penindakan oleh Polairud secara tiba-tiba yang menyebabkan kekhawatiran pemilik kapal dan nakhoda saat membawa gas LPG dari Desa Kusamba, Klungkung. Masalah infrastruktur jembatan penghubung Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, menyebabkan lambatnya dan tidak efektifnya pendistribusian gas elpigi. "Warga yang akan mengangkut gas elpiji ke Lembongan merasa khawatir diamankan petugas, karena mereka kan tidak mengetahui gas yang diangkut dioplos atau tidak," ujar Gede Arjaya.
Anggota Komisi VI DPR-RI I Nyoman Parta mengharapkan ada perlakuan khusus terhadap Nusa Lembongan sebagai daerah kepulauan dan jangan Nusa Lembongan disamakan dengan di daratan yang serba lancar. Sedangkan di Nusa Lembongan kondisinya terbalik seperti pengaruh cuaca yang tidak menentu hingga musim pasang surut yang terjadi sampai 2 bulan (September dan November, Red). Hal itulah yang menjadikan, Kapal Tangker tidak bisa bersandar. “Kami akan mengundang pihak Pertamina agar hadir untuk memberikan solusi. Kemudian pihak Syahbandar agar mempermudah proses perizinan kapal berlayar,” katanya. Parta juga mengaku akan menyampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster dan pemerintah Pusat agar jembatan penghubung Nusa Penida dan Nusa Ceningan bisa dibangun agar akses kendaraan roda empat bisa berjalan lancar. *wan,nat
Kelangkaan gas itu terjadi pasca penangkapan boat milik warga Desa Lembongan yang mengangkut gas elpiji 12 kg yang diduga oplosan oleh Polairud Polda Bali sekitar seminggu lalu. Kelangkaan juga karena harga gas 12 kg cukup tinggi, kisaran Rp 155.000, Rp 157.000, Rp 162.000 dan Rp 167.000.
Rapat tersebut dipandu Perbekel Desa Lembongan, Ketut Gede Arjaya sekitar pukul 19.00 Wita-21.45 Wita. Dalam rapat terungkap, permasalahan kelangkaan gas LPG ini sudah terjadi 2 bulan lalu, baik elpiji 3 kg, 12 kg dan 50 kg. Penyebab kelangkaan gas tersebut, antara lain karena
Kapal Tanker Gas LPG mengalami kendala menuju SPPBE dan SPBU Nusa Ceningan (Dusun Ceningan, Desa Lembongan). Kapal tersebut tidak bisa bersandar ketika air laut surut dan faktor cuaca tidak bersahabat. Kemudian terjadinya penindakan oleh Polairud secara tiba-tiba yang menyebabkan kekhawatiran pemilik kapal dan nakhoda saat membawa gas LPG dari Desa Kusamba, Klungkung. Masalah infrastruktur jembatan penghubung Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, menyebabkan lambatnya dan tidak efektifnya pendistribusian gas elpigi. "Warga yang akan mengangkut gas elpiji ke Lembongan merasa khawatir diamankan petugas, karena mereka kan tidak mengetahui gas yang diangkut dioplos atau tidak," ujar Gede Arjaya.
Anggota Komisi VI DPR-RI I Nyoman Parta mengharapkan ada perlakuan khusus terhadap Nusa Lembongan sebagai daerah kepulauan dan jangan Nusa Lembongan disamakan dengan di daratan yang serba lancar. Sedangkan di Nusa Lembongan kondisinya terbalik seperti pengaruh cuaca yang tidak menentu hingga musim pasang surut yang terjadi sampai 2 bulan (September dan November, Red). Hal itulah yang menjadikan, Kapal Tangker tidak bisa bersandar. “Kami akan mengundang pihak Pertamina agar hadir untuk memberikan solusi. Kemudian pihak Syahbandar agar mempermudah proses perizinan kapal berlayar,” katanya. Parta juga mengaku akan menyampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster dan pemerintah Pusat agar jembatan penghubung Nusa Penida dan Nusa Ceningan bisa dibangun agar akses kendaraan roda empat bisa berjalan lancar. *wan,nat
Komentar