Dorong Keterwakilan Perempuan 30 Persen di Parlemen 2024

Hal itu dikatakan Bintang usai menjadi pembicara dalam workshop Penguatan Kapasitas Perempuan Politik di Jawa Barat di Hotel Harris, Citylink, Kota Bandung, Rabu (11/3). "Ini salah satu mendukung fungsi dari kementerian ya, tentunya harapan kami dari workshop ini bagaimana keterampilan di parlemen khususnya yang jadi tema 2024 ini bisa terwujud ya, mudah-mudahan tidak hanya sekedar mimpi," ujar Bintang.

Menurutnya, banyak kendala yang mungkin selama ini dialami perempuan untuk menyuarakan pendapatnya di panggung politik. "Satu mungkin budaya kita, yang kedua perlu dorongan juga dari partai-partai sendiri untuk memberikan peluang selebar-lebarnya pada perempuan, demikian juga dukungan dari kementerian," katanya.

"Mudah-mudahan lah nanti dari hasil workshop ini ada satu rekomendasi yang kami dari Kementerian PPPA, kami menunggu apa yang bisa kita bisa laksanakan untuk mendukung perempuan di parlemen ini," ujar Bintang dilansir detik.com. Dorongan ini juga, kata Bintang, tak hanya berkutat di bidang politik saja. Namun juga di berbagai sektor lainnya yang membuat Kaum Hawa lebih berdaya di ranah publik. "Model sekolah perempuan juga direplikasi di wilayah masing-masing, memberikan ruang bagi ibu-ibu untuk meningkatkan kualitas diri daripada perempuan," katanya.

Sementara itu Ketua KPPI Jabar, Ratnaningsih, mengatakan keterwakilan perempuan dalam parlemen ini penting. Pasalnya, politik merupakan akar kebijakan yang dibuat. "Tidak ada satupun kebijakan yang tidak berkaitan dengan politik, bupati, presiden berasal dari pemilihan politik. ini akarnya, kebijakan tenaga kerja, kesehatan dan lainnya juga berasal dari politik," ujar Ratnaningsih. Menurutnya, dari hasil Rakernas KPPI pada 2030 nanti, KPPI menargetkan 50 persen keterwakilan perempuan dalam politik. "Kami harus membuat gerakan, tak hanya di legislatif, kami juga menargetkan di eksekutif dan yudikatif juga," katanya. *