Tender, Tunggu Tandatangan Walikota dan Gubernur Bali

Namun, saat ini hanya tinggal menunggu tandatangan dari Walikota dan Gubernur Bali untuk melakukan tender pembangunan.  Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar, Komang Audi Brawijaya saat dihubungi, Kamis (12/3) mengungkapkan, untuk masalah SMPN 14 Denpasar, aset tanah milik Pemprov Bali yang akan ditempati saat ini sudah disetujui dan berkas sudah masuk dalam proses tandatangan Walikota Denpasar.

Setelah ditandatangani, baru bisa diajukan kembali ke Pemprov Bali untuk mencari tandatangan Gubernur Bali. Setelah ada tandatangan Gubernur lahan tersebut baru bisa dilakukan pembangunan untuk sekolah. Pihaknya menargetkan, penyelesaian berkas hibah lahan akan tuntas dalam seminggu ini.  

"Sudah disetujui, sekarang berkas masih ada di Walikota Denpasar. Dan sekarang tinggal turun dari Walikota langsung ke Gubernur. Kalau sudah diteken sudah dah langsung bisa diproses tender," jelasnya.

Sementara Kabid Pembangunan Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, Agus Sudarmo mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan pemberkasan untuk lelang. Lelang yang akan dilakukan ditarget bulan Maret 2020 ini atau paling lambat awal April 2020. Jika tidak, maka proses lelang akan mundur.

Hal itu akan berimbas pada waktu pengerjaan yang diperpendek. Sebab, target waktu pengerjaan standar yang diberikan oleh Dinas PUPR hingga bulan Desember atau 150 hari. Jika diperpendek, kata Agus Sudarmo, pihaknya khawatir akan keteteran dalam pengawasannya. Sementara, proses hibah belum ada informasi dari BPKAD kapan turun dan dilakukan tender.

Pihaknya berharap, BPKAD bisa mempercepat proses penyelesaian hibah agar proses tender dan pengerjaan proyek bisa tepat waktu. "Kami tetap mempersiapkan berkas saja dulu. Kami targetkan sih akhir bulan Maret paling lambat April 2020 sudah dilakukan tender. Kalau tidak waktu pengerjaan akan diperpendek dan pengawasannya akan cukup berat. Kami harap ini cepat diproses," tegasnya. *mis