Bupati Harapkan Anggota DPD Kawal Kepentingan Bangli

Bupati Made Gianyar mengatakan, Bangli memiliki Danau Batur, namun masih tercemar. Selain untuk penyelamatan danau, Bupati juga menyampaikan kendala pemeliharaan dan kewenangan penuh Kabupaten Bangli atas kepemilikan PLTS. Pemeliharaan sangat penting, lambat laun peralatan PLTS akan rusak. Apalagi penjualan energi listrik ke PLN masih rendah, Rp 750 per KWH. Imbasnya, Perusda yang menangani PLTS mengalami kerugian. “Kami berharap diperjuangkan oleh anggota DPD sehingga disentuh pusat,” harap Bupati Made Gianyar.

Bupati Made Gianyar juga menyinggung air. Bangli menjadi daerah penyangga air, namun belum mendapatkan kontribusi dari daerah yang menggunakan air dari Kabupaten Bangli. Bupati mengharapkan Mangku Pastika memperjuangkan aspirasi ataupun kepentingan-kepentingan untuk kemajuan bersama agar masalah yang dihadapi Bangli bisa terselesaikan. “Harapan kami, melalui Bapak Made  Mangku Pastika sebagai jembatan kami di daerah untuk bisa memperjuangkan usulan ke pusat,” imbuhnya.

Mangku Pastika mengungkapkan, PLTS yang dibangun pemerintah pusat hingga kini masalah kewenangannya belum diserahkan kepada pemerintah daerah. Sehingga pengganggarannya menjadi masalah dan akhirnya terbengkalai. “Kondisi ini menyebabkan tidak jelas pengelolaannya, sedangkan pusat seakan-akan lepas tangan dan daerah pun tidak berani mengambil alih,” ungkap mantan Kapolda Bali ini. Dikatakan, PLTS saat ini sudah bisa dikelola oleh perusda. Persoalannya terkait tarif listrik yang masih rendah tidak cukup untuk membiayai operasional PLTS. “Ini harus diperjuangkan ke pusat,” tegas mantan Gubernur Bali ini.

Pejabat asal Buleleng ini juga menyampaikan Kabupaten Bangli sebenarnya sudah memiliki sumber daya untuk menambah penghasilan. Bangli memiliki dua kekayaan yang sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu air dan energi. Menurutnya dua komuditas ini makin lama makin mahal, bahkan dari 61% masyarakat Bali menggunakan air dari Kabupaten Bangli. “Ini yang perlu diperjuangkan agar Bangli mendapatkan kontribusi dari kabupaten lain yang menggunakan air itu,” tegasnya. Pemerintah pusat diminta tidak menyamaratakan peraturan-peraturan yang dibuatnya, sebab permasalahan di masing-masing kabupaten berbeda-beda. *esa