Golkar Dukung Pembatasan Kunker Pejabat
Golkar Bali Juga Didorong Keluarkan Instruksi untuk Kader
Selain mencegah penularan virus Corona, pembatasan kunker juga bisa membatasi pengeluaran anggaran daerah.
DENPASAR, NusaBali
Adanya surat edaran dari Pemprov Bali melalui Sekda Provinsi Bali supaya pejabat di lingkungan Pemprov Bali membatasi kunjungan keluar daerah baik kunker dalam negeri maupun luar negeri mendapatkan dukungan Partai Golkar. Anggota Departemen Pariwisata DPP Golkar/Korwil Bali, Dewa Made Widiyasa Nida, di Denpasar, Minggu (16/3) meminta DPD I Golkar Bali mengeluarkan instruksi resmi kepada kader untuk mengurangi kegiatan kunker anggota Fraksi Golkar di Bali.
Dewa Nida mengatakan kader Golkar harus menunjukkan empati kepada rakyat yang sedang melakukan upaya perlawanan terhadap dampak virus Corona. Salah satunya dampak ekonomi karena pariwisata Bali lagi lesu. Satu sisi pemerintah daerah juga sedang berusaha kencangkan ikat pinggang dengan efisiensi anggaran.
"Saya sebagai kader Golkar mendorong Ketua DPD I Golkar Bali instruksikan kepada jajaran anggota Fraksi Golkar di DPRD se Bali baik level provinsi dan kabupaten/kota membatasi kegiatan kunker menggunakan dana APBD. Kita harus empati dengan kondisi sulit ini," ujar Dewa Nida. Menurut Dewa Nida, pihaknya mendukung instruksi Pemprov Bali yang meminta pejabat di daerah batasi kunjungan keluar Bali. "Selain mencegah penularan virus Corona juga membatasi pengeluaran anggaran daerah. "Anggaran yang efisien ini bisa dipakai untuk kepentingan rakyat, terutama penanganan virus Corona. Wakil rakyat harus terdepan memberikan contoh dan menunjukan empatinya," tegas politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung ini.
Dewa Nida mengatakan apresiasinya kepada DPD I Golkar Bali yang bergerak untuk membantu pemerintah guna mencegah penularan virus dengan edukasi kepada masyarakat soal hidup bersih.
"Tetapi alangkah bagusnya kalau kader elite juga tunjukkan sikap elegan. Kita membantu pemerintah irit anggaran dengan kurangi kunker. Kalau kemarin setiap minggu kunker sekarang kader Golkar harus berani tidak kunker selama virus Corona ini merebak," tegas mantan Anggota Bappilu DPP Golkar ini.
Terkait dengan dorongan DPP Golkar ini Ketua DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, secara terpisah dikonfirmasi NusaBali, mengatakan dirinya bersama partai sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam membatasi kunjungan keluar daerah bagi pejabat. "Kita kan sejak awal menyatakan mendukung kebijakan itu. Cuman kan harus dipilah-pilah. Masak kalau ada yang mendesak kita tunda berangkat keluar daerah. Kan tidak melaksanakan tugas jadinya. Misalnya harus konsultasi ke Jakarta kan nggak mungkin tidak jalan," ujar Sugawa Korry.
Menurut Sugawa Korry, DPD I Golkar Bali tidak perlu keluarkan instruksi resmi kepada kader yang duduk di legislatif. "Aturan kan sudah ada. Kami di Golkar sependapat dengan instruksi pemerintah daerah membatasi kunker. Kader kita juga sudah nggak antusias untuk keluar daerah. Jadi nggak perlu lagi instruksi resmi," tegas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang menjabat Wakil Ketua DPRD Bali ini.
Sebelumnya Pemprov Bali keluarkan kebijakan melarang pejabatnya bepergian keluar Bali. Dalam surat Nomor 02/Satgascovid-19/III/2020 yang diterbitkan Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 yang juga Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Jumat (13/3) perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas luar daerah dibatasi.
Dalam surat yang ditembuskan kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Kepala OPD Pemprov Bali, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se Bali, Bupati dan Walikota se Bali pembatasan kegiatan kunjungan keluar negeri dan kunjungan dalam negeri (keluar Bali) ini terkait dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia dan dunia. *nat
Dewa Nida mengatakan kader Golkar harus menunjukkan empati kepada rakyat yang sedang melakukan upaya perlawanan terhadap dampak virus Corona. Salah satunya dampak ekonomi karena pariwisata Bali lagi lesu. Satu sisi pemerintah daerah juga sedang berusaha kencangkan ikat pinggang dengan efisiensi anggaran.
"Saya sebagai kader Golkar mendorong Ketua DPD I Golkar Bali instruksikan kepada jajaran anggota Fraksi Golkar di DPRD se Bali baik level provinsi dan kabupaten/kota membatasi kegiatan kunker menggunakan dana APBD. Kita harus empati dengan kondisi sulit ini," ujar Dewa Nida. Menurut Dewa Nida, pihaknya mendukung instruksi Pemprov Bali yang meminta pejabat di daerah batasi kunjungan keluar Bali. "Selain mencegah penularan virus Corona juga membatasi pengeluaran anggaran daerah. "Anggaran yang efisien ini bisa dipakai untuk kepentingan rakyat, terutama penanganan virus Corona. Wakil rakyat harus terdepan memberikan contoh dan menunjukan empatinya," tegas politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung ini.
Dewa Nida mengatakan apresiasinya kepada DPD I Golkar Bali yang bergerak untuk membantu pemerintah guna mencegah penularan virus dengan edukasi kepada masyarakat soal hidup bersih.
"Tetapi alangkah bagusnya kalau kader elite juga tunjukkan sikap elegan. Kita membantu pemerintah irit anggaran dengan kurangi kunker. Kalau kemarin setiap minggu kunker sekarang kader Golkar harus berani tidak kunker selama virus Corona ini merebak," tegas mantan Anggota Bappilu DPP Golkar ini.
Terkait dengan dorongan DPP Golkar ini Ketua DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, secara terpisah dikonfirmasi NusaBali, mengatakan dirinya bersama partai sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam membatasi kunjungan keluar daerah bagi pejabat. "Kita kan sejak awal menyatakan mendukung kebijakan itu. Cuman kan harus dipilah-pilah. Masak kalau ada yang mendesak kita tunda berangkat keluar daerah. Kan tidak melaksanakan tugas jadinya. Misalnya harus konsultasi ke Jakarta kan nggak mungkin tidak jalan," ujar Sugawa Korry.
Menurut Sugawa Korry, DPD I Golkar Bali tidak perlu keluarkan instruksi resmi kepada kader yang duduk di legislatif. "Aturan kan sudah ada. Kami di Golkar sependapat dengan instruksi pemerintah daerah membatasi kunker. Kader kita juga sudah nggak antusias untuk keluar daerah. Jadi nggak perlu lagi instruksi resmi," tegas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang menjabat Wakil Ketua DPRD Bali ini.
Sebelumnya Pemprov Bali keluarkan kebijakan melarang pejabatnya bepergian keluar Bali. Dalam surat Nomor 02/Satgascovid-19/III/2020 yang diterbitkan Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 yang juga Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Jumat (13/3) perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas luar daerah dibatasi.
Dalam surat yang ditembuskan kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Kepala OPD Pemprov Bali, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se Bali, Bupati dan Walikota se Bali pembatasan kegiatan kunjungan keluar negeri dan kunjungan dalam negeri (keluar Bali) ini terkait dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia dan dunia. *nat
Komentar