Proyek Fisik Akan Diserahkan ke Dinas PU
SKPD terkait diharapkan konsentrasi sesuai bidangnya demi meningkatkan derajat kesejahteraan/kesehatan warga.
MANGUPURA, NusaBali
Rencana perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) akan membuat sejumlah SKPD melebur jadi satu. Berkaitan dengan kegiatan proyek fisik, kewenangan akhirnya di bawah dinas pekerjaan umum (PU), tidak lagi dinas cipta karya (DCK) maupun dinas bina marga dan pengairan (BMP) seperti saat ini.
Tidak hanya proyek fisik yang sebelumnya digawangi dua SKPD tersebut (DCK dan BMP), namun seluruh yang berhubungan dengan kegiatan fisik maka kewenangannya langsung di bawah dinas PU. Tradisi menghentikan ‘bagi-bagi’ proyek ini merupakan kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.
Selain itu, dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga (Disdikpora) serta dinas kesehatan juga cukup banyak mendapatkan proyek. Terutama proyek rehab dan pembangunan gedung sekolah, termasuk pengadaan mebeler juga akan diambil oleh dinas PU.
Disdikpora Badung untuk tahun anggaran 2017, mendapatkan ratusan kegiatan fisik dengan anggaran ratusan miliar rupiah. Di antaranya, yang anggaran cukup besar adalah pembangunan sarana dan prasarana SMPN 5 Kuta Selatan yang dianggarkan Rp 27,5 miliar lebih, pembangunan ruang kegiatan belajar (RKB) bertingkat SDN 1 Munggu yang dianggarkan Rp 4,5 miliar lebih, pembangunan kantor, rehab perpustakaan, lab SMPN 1 Kuta Utara Rp 3,4 miliar lebih. Sementara di dinas kesehatan, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya sebesar Rp 11,2 miliar
Bupati Giri Prasta beralasan, pengambilalihan kewenangan proyek ke dinas PU, agar SKPD lain bisa berkonsentrasi pada bidang tugasnya masing-masing. Misalkan, Disdikpora bisa fokus pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. “Jadi tidak lagi dipusingkan untuk urusan kegiatan teknis pembangunan,” tuturnya, beberapa waktu sebelumnya.
Demikian pula dengan dinas kesehatan, diharapkan bisa konsentrasi pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tapi dinas PU harus tetap berkoordinasi dengan SKPD terkait, agar sarana dan prasarana yang terbangun, sesuai dengan kebutuhan dan memiliki asas manfaat,” kata Bupati Giri Prasta.
Kepala Disdikpora Badung I Ketut Widya Astika yang dikonfirmasi terkait rencana ini, menyatakan sangat mendukung kebijakan bupati. Pasalnya, dinas yang dipimpinnya sangat kekurangan tenaga teknis, sedangkan kegiatan fisik mulai dari yang kecil sampai skala besar tiap tahun jumlahnya sangat banyak. “Jika semua kegiatan fisik nantinya ditangani oleh PU, maka kami lebih fokus dan berkonsentrasi terhadap peningkatan mutu pendidikan,” ucapnya, Minggu (21/8). * asa
Tidak hanya proyek fisik yang sebelumnya digawangi dua SKPD tersebut (DCK dan BMP), namun seluruh yang berhubungan dengan kegiatan fisik maka kewenangannya langsung di bawah dinas PU. Tradisi menghentikan ‘bagi-bagi’ proyek ini merupakan kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.
Selain itu, dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga (Disdikpora) serta dinas kesehatan juga cukup banyak mendapatkan proyek. Terutama proyek rehab dan pembangunan gedung sekolah, termasuk pengadaan mebeler juga akan diambil oleh dinas PU.
Disdikpora Badung untuk tahun anggaran 2017, mendapatkan ratusan kegiatan fisik dengan anggaran ratusan miliar rupiah. Di antaranya, yang anggaran cukup besar adalah pembangunan sarana dan prasarana SMPN 5 Kuta Selatan yang dianggarkan Rp 27,5 miliar lebih, pembangunan ruang kegiatan belajar (RKB) bertingkat SDN 1 Munggu yang dianggarkan Rp 4,5 miliar lebih, pembangunan kantor, rehab perpustakaan, lab SMPN 1 Kuta Utara Rp 3,4 miliar lebih. Sementara di dinas kesehatan, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya sebesar Rp 11,2 miliar
Bupati Giri Prasta beralasan, pengambilalihan kewenangan proyek ke dinas PU, agar SKPD lain bisa berkonsentrasi pada bidang tugasnya masing-masing. Misalkan, Disdikpora bisa fokus pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. “Jadi tidak lagi dipusingkan untuk urusan kegiatan teknis pembangunan,” tuturnya, beberapa waktu sebelumnya.
Demikian pula dengan dinas kesehatan, diharapkan bisa konsentrasi pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tapi dinas PU harus tetap berkoordinasi dengan SKPD terkait, agar sarana dan prasarana yang terbangun, sesuai dengan kebutuhan dan memiliki asas manfaat,” kata Bupati Giri Prasta.
Kepala Disdikpora Badung I Ketut Widya Astika yang dikonfirmasi terkait rencana ini, menyatakan sangat mendukung kebijakan bupati. Pasalnya, dinas yang dipimpinnya sangat kekurangan tenaga teknis, sedangkan kegiatan fisik mulai dari yang kecil sampai skala besar tiap tahun jumlahnya sangat banyak. “Jika semua kegiatan fisik nantinya ditangani oleh PU, maka kami lebih fokus dan berkonsentrasi terhadap peningkatan mutu pendidikan,” ucapnya, Minggu (21/8). * asa
Komentar