Supadma Rudana: Jangan Sampai Ada PHK di Bali

Dampak Covid-19 ini pun mengancam lumpuhnya perekonomian Indonesia termasuk di Bali. Terkait dengan kondisi itu anggota Komisi VI DPR RI membidangi industri, perdagangan dan BUMN, Putu Supadma Rudana, Jumat (27/3) mengingatkan pemerintah jangan ada PHK (pemutusan hubungan kerja) bagi pekerja di sektor swasta serta UMKM.

Supadma Rudana yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini mengatakan di Provinsi Bali mengandalkan industri pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah. Karena itu juga sektor ini menyerap tenaga kerja paling besar.

"Meningkatnya wabah Virus Corona ini pasti akan menjadikan perekonomian kita lumpuh. Sekarang dengan kondisi pariwisata lesu kita harapkan tidak ada PHK untuk pekerja pariwisata dan sektor swasta lainnya di Provinsi Bali," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Untuk mencegah penyebaran virus Corona di Bali, Supadma Rudana mendesak Pemprov Bali berani tegas memberlakukan ‘local lockdown’ seperti yang diterapkan pada, Kamis (26/3). "Kalau saya sudah sejak Februari lalu mendesak pemerintah melakukan lockdown. Termasuk di Provinsi Bali. Tetapi pemerintah enggan melakukan itu. Ya karena kita tidak mau terlambat mencegah wabah ini makan banyak korban," ujar Supadma Rudana.

Pembatasan lalulintas orang seperti yang diberlakukan pada, Kamis (26/3) di Provinsi Bali oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dinilai sudah masuk lokal lockdown. Artinya membatasi lalulintas orang, kecuali untuk kepentingan yang urgen dan darurat. "Karena penyebaran Virus Corona makin mengganas. Paling tidak lokal lockdown ini untuk 14 hari ke depan seperti 26 Maret kemarin. Saya apresiasi petugas kepolisian dengan pola lebih soft membatasi lalulintas orang di tempat umum. Tetapi alangkah baiknya kalau ditegaskan lagi dengan lockdown. Membatasi orang keluar masuk itu tujuannya agar masyarakat tetap berdiam diri di rumah," ujar Wasekjen DPP Demokrat ini.

Ketika ditanya lokal lockdown perlu kesiapan dan maping terutama kebutuhan logistik sembako masyarakat setiap harinya, menurut Supadma Rudana hal itu tentu harus sudah direncanakan sebelumnya. Ada sosialisasi dan pemetaan kebutuhan logistik sembako bagi masyarakat ketika diberlakukan lockdown. "Kita punya 716 desa dan kelurahan di Bali. Kita memiliki sistem Banjar di Bali. Dengan pola distribusi sembako berbasis desa dan Banjar penyaluran sembako kepada masyarakat bisa dilaksanakan. Tidak harus berkerumun. Karena bisa mengerahkan prajuru Banjar door to door. Kan ini hanya sementara waktu guna mencegah penularan Virus Corona," ujar Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ini.

Supadma Rudana mengapresiasi pemerintah yang sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat di tengah wabah Virus Corona. Namun hal itu akan makin membantu kalau pemerintah juga menyalurkan sembako door to door kepada masyarakat yang berstatus pekerja harian, buruh dan masyarakat kurang mampu.

"Memang di tengah badai Virus Corona ini membuat situasi dan kondisi makin sulit. Tetapi saya yakin kalau kita semua peduli maka masalah krisis di tengah wabah ini bisa diatasi," ujar mantan anggota Komisi X DPR RI membidangi pariwisata ini.

Soal adanya test Covid-19 bagi anggota DPR RI dan keluarganya, Supadma Rudana sendiri telah menegaskan penolakannya untuk test Covid-19 bagi anggota DPR RI. Karena  itu tidaklah menunjukkan empati di tengah kondisi wabah di mana masyarakat lebih memerlukan test Covid-19 tersebut. Di samping itu dengan pola hidup sehat, olahraga, menjaga stamina, asupan gizi yang baik dan vitamin sudah dirasakan cukup.

"Semoga kita semua selamat. Kalau ada gejala barulah memeriksakan diri dan dilakukan test Covid-19. Sementara ini kita prioritaskan kepada masyarakat yang lebih memerlukan. Kita berharap badai ini cepat berlalu, dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala," ujar Supadma Rudana. *nat