Boikot Rapid Test, Fraksi Golkar DPRD Bali Pun Dituding Cari Panggung Politik

Fraksi PDIP DPRD Bali tuding aksi boikot Fraksi Golkar ini adalah upaya cari panggung yang justru membuat kecemasan di kalangan Dewan. Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Nyoman Purwa Ngurah Arsana, mengatakan seharusnya semua anggota Dewan berjumlah 55 orang kompak menjalani rapid test. "Kalau tidak jalani rapid test, justru akan menjadi kekhawatiran, karena tak diketahui positif atau negatif Corona. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba menularkan ke orang lain? Ya, sama saja namanya tidak membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19," sindir Purwa Arsana di Denpasar, Rabu (1/4).

Menurut Purwa Arsana, kegiatan kunker anggota DPRD Bali ke Jakarta yang merupakan daerah terpapar Covid-19, menjadi salah satu tolok ukur bahwa bisa saja ada anggota terinfeksi. "Orang terinfeksi itu bisa lho tidak menunjukan gejala positif. Makanya, teman-teman lain harus ikut rapid test,” kata Purwa Arsana.

“Bagaimana kalau nanti ada kegiatan ketemu masyarakat atau konstituen, malah menularkan virus Corona? Ini harusnya tidak dianggap remeh oleh teman-teman. Jangan membuat kecemasan-lah," lanjut politisi asal Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem yang sempat menjabat Wakil Ketua DPRD Bali 2004-2009 saat masih bernaung di bawah bendera PKPB ini.

Purwa Arsana pun meminta Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali untuk mengagendakan rapid test terhadap 16 orang anggota Dewan yang belum menjalaninya, kecuali dua politisi PDIP yang diusulkan partainya untuk diberangus dari kursi legislatif: I Kadek Diana (Dapil Gianyar) dan Ni Luh Kadek Dwi Yustiawati (Dapil Klungkung)

"Kalau sampai tidak rapid test, saya pribadi juga cemas dengan teman-teman yang baru usai kunker ke Jakarta itu. Nggak bisa menjamin kok orang tanpa gejala, tidak kena Corona," tandas Purwa Arsana.

Kalau mereka tetap tidak mengikuti rapid test di DPRD Bali, menurut Purwa Arsana, itu juga sah-sah saja. Namun, tidak ikut rapid test ini mengesankan mereka mencari panggung politik. "Janganlah cari panggung di sini (terkait rapid test Covid-19, Red)," tohok Purwa Arsana yang kini duduk di Komisi III DPRD Bali (membidangi pembangunan, infrastruktur, lingkungan).

Sementara, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama sebelumnya mengatakan proses rapid test yang dilakukan Sekretariat Dewan ini bukannya tidak memperhatikan faktor lain, seperti kepentingan masyarakat dan kebutuhan tenaga medis. Tetapi, anggota DPRD Bali di-rapid test demi mencegah penularan virus Corona secara lebih luas. 

“Bagaimana tidak, kami anggota Dewan sebanyak 55 orang semuanya intens turun ke masyarakat dan berinteraksi. Kami khawatir juga, tidak tahu positif, kemudian malah menularkan Covid-19. Rapid test ini untuk lebih awal tahu kondisi diri sendiri, sehingga bisa cegah dini penularannya," tegas politisi senior PDIP yang juga mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini kepada NusaBali di sela kegiatan rapid test anggota Dewan, Selasa siang.

Sementara itu, kubu Golkar bantah cari panggung politik di balik aksi boikot rapid test Covid-19 yang digelar Sekretariat Dewan. Bantahan ini ditegaskan Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Rabu kemarin.

"Tidak ada kita cari panggung. Ngapaain cari panggung? Saya kan setuju rapid test buat teman-teman. Tapi, bagi kami di Fraksi Golkar, rapid test itu belum perlu. Sebab, yang lebih memerlukan itu adalah tenaga medis dan pasien dalam pengawasan (PDP)," dalih Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar.

Sugawa Korry mengaku justru mendukung dilakukan rapid test di DPRD Bali. "Lain soal kalau saya melarang atau mengatakan rapid test tidak bagus, itu mungkin bisa dituding cari panggung. Ini saya mendukung kok," tandas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng 2010-2015 dan Sekretaris DPD I Golkar Bali 2015-2020 ini.

Di sisi lain, Sekretariat Dewan DPRD Bali kemungkinan tidak akan kembali melaksanakan rapid test. Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) Gede Suralaga, sudah ada arahan dari Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Intinya, kalau memang anggota Dewan lainnya tidak mau rapid test, maka Setwan tidak mengagendakannya lagi. 

"Ya, tunggu perkembangan. Sebenarnya, kami menyiapkan rapid test untuk sisa anggota Dewan yang belum melakukannya. Termasuk, untuk anggota Fraksi Golkar DPRD Bali yang jumlahnya 8 orang," ujar Suralaga di Denpasar, Rabu kemarin.

Suralaga menegaskan, Sekretariat Dewan berupaya sebaik mungkin membantu dan pencegahan Covid-19. Selain protap bersih-bersih lingkungan di DPRD Bali, juga ada pemeriksaan terhadap lalulintas orang yang ikut kegiatan di Dewan. Misalnya, dengan pemeriksaan suhu tubuh.

"Rapid test ini juga sama tujuannya, yakni untuk mencegah penularan virus Corona," papar birokrat asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang mantan Kabag Umum Setwan DPRD Bali ini. *nat