Komisi II Tuding Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Optimal

Alasannya, anggaran untuk penanggulangan penyebaran corona belum terealisasi. Padahal, DPRD Bangli telah mendesak eksekutif siapkan anggaran untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketut Mastrem didampingi Dewa Agung Suamba Adnyana, I Made Sudiasa, dan Mangku Kariasa menyebutkan, saat ini ada anggaran termasuk anggaran tak terduga sebesar Rp 1 miliar. “Jika anggaran tak terduga tidak mencukupi, bisa dilakukan pergeseran anggaran. Kami di dewan pasti setuju anggaran manapun yang digeser termasuk anggaran untuk perjalanan dinas,” ujar politisi PDIP ini usai sidak di RSU Bangli, Jumat (3/4).  

Terkait sidak di RSU Bangli, Ketut Mastrem mengungkapkan ruang isolasi peruntukannya hanya untuk dua pasien. RSU Bangli juga tidak memiliki alat pengukur suhu tubuh (thermo scanner) untuk pasien dan pengantar pasien. Seharusnya saat menjalankan tugas harus didukung alat perlindungan diri (APD) sesuai standar WHO. Terungkap jika Dinas Kesehatan meminjan APD di RSU  Bangli. “Ini kan aneh, Disas Kesehatan sampai  meminjam APD,” ujarnya.

APD di RSU Bangli merupakan bantuan dari  provinsi sebanyak 100 unit. “Kami juga berharap paramedis diberikan insentif karena melihat risiko pekerjaan,” pinta politisi asal Kintamani ini. Dia menegaskan akan memberikan saran kepada pimpinan untuk meminta bupati segera merelokasikan anggaran penanganan Covid- 19. Sementara Direktur RSU Bangli, dr Nyoman Arsana, mengatakan ruang isolasi memang dilengkapi dua bed dan thermo scanner belum tersedia. “Ruang isolasi terbentur ruangan dan alat penunjangnya, begitupula untuk pengukur suhu tubuh. Kami anggarkan, begitu mau beli harganya sudah naik,” bebernya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Bangli, dr I Nengah Nadi, saat dikonfirmasi mengakui berencana meminjam APD di RSU Bangli. “Tapi batal karena ternyata masih ada APD yang tersisa di Dinas Kesehatan. APD yang ada kami optimalkan,” akunya. Pengadaan APD masih dalam proses dan nantinya disebar ke tiap-tiap Puskesmas. Sedangkan Bupati Bangli, I Made Gianyar, mengatakan tidak ada istilah kurang anggaran untuk penanganan Covid-19. Bupati Made Gianyar sudah menandatangani pembelian APD untuk rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Ada pula anggaran untuk pengadaan disinfektan. Sesuai instruksi presiden, semua anggaran dapat digunakan untuk penangan Covid-19.

Bupati Made Gianyar menyebutkan, jika anggaran yang pertama dialihkan adalah anggaran perjalanan dinas. “Anggaran diambil dari pengalihan/pembatalan kegiatan. Ini dilakukan secara bertahap. Pertama anggaran perjalanan dinas yang dirasionalisasi,” jelas bupati. Penggunaan disinfektan harus terkontrol, jangan sampai niat baik justru menimbulkan dampak lain. “Disinfektan jangan terlalu sering dipergunakan ke tubuh. Yang perlu disemprot adalah barang-barang yang banyak disentuh orang. Yang tidak perlu tidak usah disemprot. Tidak perlu lagi penyemprotan di jalan, namun pada objek yang sering digunakan atau dimanfaatkan banyak orang,” tegasnya. *esa