DPRD Bali Coba Arahkan Isolasi PMI ke Hotel Melati

Mereka diusulkan untuk jalani karantina di hotel melati, dengan anggaran Rp 32 miliar yang merupakan sharing antara Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot asal PMI bersangkutan. Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan pihaknya telah menghubungi Gubernur Wayan Koster untuk untuk memperketat pintu-pintu masuk Bali, sebagai upaya mencegah semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19 (virus Coro-na). Bukan hanya pelabuhan laut yang diperketat penjagaannya, tetapi juga Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Badung.

Khusus untuk PMI yang datang dari negara terjangkit, kata Sugawa Korry, juga harus diketatkan pengecekan kondisi kesehatannya. Para PMI ini wajib menjalani rapid test dan isolasi di tempat yang sudah disediakan pemerintah dalam kondisi layak.

“Saya dapat informasi, diperkirakan masih ada sekitar 13.000 PMI akan masuk Bali. Mereka adalah warga kita yang harus diterima dan dapat penanganan," tandas Sugawa Korry di Denpasar, Minggu (12/4).

Menurut Sugawa Korry, Pemprov Bali bekerja sama dengan stakeholder bisa menyewa hotel melati yang murah untuk tempat isolasi PMI. Biaya hotel dan konsumsinya ditanggung Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot asal PMI bersangkutan.

Sugawa Korry asumsikan kebutuhan kebutuhan biaya untuk 13.000 PMI selama isolasi, mencapai sekitar Rp 32 miliar. “Biayanya bisa sharing antara Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot. Katakanlah Pemprov Bali tanggung 60 persen, sementara Pemkab/Pemkot asal PMI tanggung 40 persen. Jadi, Pemprov Bali hanya perlu Rp 19 miliar," jelas Sugawa Korry yang juga Ketua DPD I Golkar Bali.

Sugawa Korry juga meminta Pemprov Bali segera usulkan kepada DPRD Bali terkait anggaran yang diperlukan ketika harus melaksanakan realokasi untuk mendukung penanggulangan Covid-19, melalui APBD Perubahan 2020.

Pemprov Bali juga disarankan agar memberikan arahan yang jelas kepada desa adat dan desa/kelurahan, soal penggunaan anggaran desa adat dan dana desa dalam menanggulangi Covid-19. Selain itu, masalah penanganan Covid-19 juga perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di rumah sakit. "Tersedianya APD yang memadai, sangatlah penting," katanya.

Pada bagian lain, Sugawa Korry juga meminta Gubernur Koster supaya menindaklanjuti implementasi kebijakan pusat, seperti masalah bantuan tunai, kartu pra kerja, dan program padat karya di Bali. "Ya, dipercepat secara administrasi, sehingga dapat diimplementasikan di lapangan."

Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Minggu kemarin, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, I Nyoman Suyasa, juga meminta pengawasan PMI yang baru pulang dari luar negeri harus diperketat, dengan pola karantina dan isolasi di tempat yang sudah ditentukan. Masalahnya, banyak PMI yang tidak menunjukan gejala alias orang tanpa geala (OTG).

"Sudah ada kejadian di Karangasem, PMI OTG tiba-tiba jadi positif Covid-19. Nah, ini kan harus diwaspadai. Maka, jangan ambil risiko. PMI yang masuk Bali harus dicek betul di pintu masuk dan isolasi mereka. Kita nggak tahu PMI ini sempat transit di negara-negara terjangkit. Kan bisa saja saat dalam perjalanan ke Bali, mereka terkontaminasi virus Corona, tetapi tidak menunjukan gejala," tegas Suyasa yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem.

Menurut Suyasa, pengawasan dan pengamanan ketat lalulintas orang masuk Bali juga harus diberlakukan secara ketat oleh jajaran Pemprov Bali dan stakeholder terkait. "Sekarang penyebaran Covid-19 di Bali sudah semakin mengkhawatirkan. Harus tegas dan ketat kita," katanya.

Suyasa mengingatkan kebijakan physical distancing oleh pemerintah agar benar-benar ditegakkan. Masalahnya, saat ini masih banyak masyarakat yang bengkung (bandel). "Sosialiasi physical distancing ini juga digencarkan, selain gencarkan pola hidup bersih dan sehat ke masyarakat," beber Suyasa.

Lain lagi Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati alias Tkok Asmara. Menurut Tjok Asmara, PMI yang masuk Bali banyak tidak menunjukan gejala. PMI sendiri adalah krama Bali harus pulang dari tempatnya kerja ke kampung halaman, karena wabah Covid-19. Karena itu, harus ada kesadaran PMI untuk melakukan isolasi, baik difasilitasi oleh pemerintah maupun secara mandiri.

"PMI sebenarnya sudah membawa sertifikat sehat dari negara tempatnya bekerja. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka transit, siapa jamin nggak tertular? Maka kita berharap PMI dengan kesadaran sendiri mau diisolasi selama 14 hari," pinta Tjok Asmara yang juga Ketua DPC Demokrat Gianyar.

Menurut Tjok Asmara, wabah Covid-19 yang semakin masif penyebaran di Bali, sudah ditangani secara maksimal dengan segala daya upaya oleh pemerintah. "Jangan sampai masyarakat tidak membantu dengan mengikuti imbauan pemerintah. Misalnya, wajib isolasi bagi PMI. Kemudian, penerapan physical distancing oleh masyarakat harus benar-benar jalan. Kalau tidak, akan semakin susah pengendalian wabah ini," telas politisi asal Puri Agung Ubud, Gianyar ini. *nat