Pemprov Baru Kumpulkan Rp 333 Miliar

DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali baru berhasil kumpulkan Rp 333 miliar hasil penyisiran SKPD, untuk mengatasi tertundanya pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pusat, yang membuat kalangan  pegawai terancam tak gajian. Meski sudah terkumpul Rp 333 miliar, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan masih ada kekurangan Rp 320 miliar lagi.

Hal ini terungkap dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran Pimpinan SKPD lingkup Pemprov Bali yang dihadiri langsung Gubernur Pastika di Ruang Rapat Praja Sabha Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Senin (29/8). Dalam rapat tersebut, Sekda Provinsi Tjokorda Ngurah Pemayun selaku Ketua TAPD Pemprov Bali melporkan sudah bisa berhemat Rp 333 miliar dari hasil penyisiran SKPD.

Uang yang terkumpul sebesar Rp 333 miliar itu berasal dari hibah sarana prasarana pendidikan sekitar Rp 118 miliar, belanja pegawai sekitar Rp 68 miliar, belanja langsung Rp 55 miliar, pendapatan daerah Rp 49 miliar, bansos pendidikan Rp 20 miliar, belanja tak terduga Rp 10 miliar, dan tambahan anggaran dari Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2015 sekitar Rp 13 miliar.

Menanggapi laporan Tjok Pemayun, Gubernur Pastika meminta agar dilakukan rasi-onalisasi lagi. Masalahnya, Pemprov Bali total kekurangan dana sebesar Rp 653 miliar. Rinciannya, Rp 500 miliar target pemasukan dari pajak yang meleset plus Rp 153 miliar DAU yang ditunda pusat.

“Kekurangan uang kita sekitar Rp 650 miliar lebih. Kalau saat ini TPAD baru merasiona-lisasi sekitar Rp 333 miliar, berarti masih ada Rp 320 miliar lagi yang harus dihemat. Tim saya minta agar upayakan lagi,” kata Pastika.

Pastika juga perintahkan tidak ada lagi penambahan pagu (budget) untuk APBD Perubahan 2016. “Kalau bisa, bukan hanya tidak ada tambahan, tapi bila perlu kurangi dari APBD Induk. Memang biasanya trend APBD Perubahan selalu ada penambahan, tapi sekarang kita harus kencangkan ikat pinggang,” pinta Pastika.

Menurut Pastika, langkah ini cukup beralasan. Sebab, selain adanya penundaan cairnya DAU dari pusat sebesar Rp 153 miliar untuk waktu yang tidak ditentukan, pendapatan pajak Pemprov Bali juga diperkirakan meleset dari target semula Rp 500 miliar. “Saya minta kita semua berhemat, kurangi perjalanan dinas dan rapat-rapat. Tapi, yang pasti, gaji dan tunjangan pegawai tetap harus dibayar, karena itu hak mereka,” imbuh mantan Kapolda Bali ini.

Pastika pun minta Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Bali, I Made Santha, supaya kerja keras lagi. Pastika berharap kondisi ekonomi Indonesia segera membaik, sehingga situasi ini bisa cepat terlewati. “Dinas Pendapatan Daerah kita sudah bekerja keras untuk menggenjot PAD dari pajak, seperti pelayanan samsat door to door dan menggenjot pajak di sektor lain. Tapi, ekonomi kita memang lesu, pajak dari pembelian kendaraan sangat sedikit tahun ini, sehingga tidak dapat sepenuhnya pajak BBN (bea balik nama),” tegas Pastika.

Sementara itu, rapat DPRD Bali dengan tim anggaran eksekutif di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin kemarin, berjalan alot. Rapat yang digelar selama 2 jam sejak pagi pukul 10.00 Wita itu untuk membahas Permenkeu Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan DAU bagi Pemprov Bali dan sejumlah kabupaten/kota di Bali.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Bali dipimpin Sekda Tjokorda Ngurah Pemayun, didampingi Karo Keuangan Setda Provinsi Bali IB Ngurah Arda. Sementara dari Dewan, antara lain, hadir Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar) dan Wakil Ketua DPRD Bali IGB Alit Putra (Fraksi Demokrat).

Tidak ada solusi yang disepakati dalam rapat anggaran eksekutif-leislatif kemarin. DPRD Bali pun gerah dan merasa eksekutif banyak alasan. DPRD Bali gerah rencana eksekutif yang ingin korbankan dana bansos, gara-gara ditundanya DAU dari pusat sebesar Rp 153 miliar. Ketua Pansus RAPBD 2016 DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, memstikan Dewan lebih memilih pencairan dana bansos/hibah untuk masyarakat, ketimbang terima gaji dalam kondisi seperti sekarang. Untuk tahun 2016, masing-masing anggota DPRD Bali memfasilitasi dana hibah/bansos senilai Rp 3,75 miliar.

“Kami lebih baik tunda terima gaji sebagai anggota Dewan ketimbang dana bansos dan hibah untuk masyarakat tidak dicairkan. DAU tertunda, bukan alasan untuk korbankan bansos. Tadi di rapat arahnya bansos/hibah mau dikorbankan,” ujar Kariyasa Adnyana seusai rapat kemarin. “Kita dahulukan rakyat saja, mereka sudah pada ngamprah (memesan) barang karena menunggu bansos/hibah. Masa pembangunan di desa adat mau distop?” lanjut anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng ini.

Kariyasa Adnyana menegaskan, DAU yang tertunda senilai Rp 153 miliar bisa ditalangi dengan dana atau pos lainnya. Gaji PNS Pemprov Bali pun bisa terbayarkan. “Bagi kami di Dewan, dana hibah harus dicairkan. Jangan DAU dipakai alasan. Di daerah lain, DAU tertunda nggak seruwet ini. Biasa saja, karena sudah ada dana talangan,” tegas politisi asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang sudah tiga periode duduk di DPRD Bali ini.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, Nengah Tamba, me-ngingatkan gaji pegawai harus dibayar, karena masih bisa ditalangi. “Yang lain tunda dulu, sementara gaji pegawai jangan dikorbankan,” katanya.

Sementara, Tjok Pemayun mengatakan hasil rapat dengan Dewan kemarin akan disampaikan kepada Gubernur Pastika. Menurut Tjok Pemayun, pihaknya taat dengan kebijakan nasional. “Yang ditunda itu hal-hal yang bersifat kurang urgent. Misalnya, perjalanan dinas, kunjungan kerja ke daerah,” ujar Tjok Pemayun seusai rapat kemarin.

Menurut Tjok Pemayun, program-program yang sudah berjalan tidak akan ada pemotongan atau rasionalisasi. Karenanya, tidak perlu ada kekhawatiran. “Yang sudah berjalan programnya, tidak ada pemotongan. Rasionalisasi ini nanti ada keputusan dari Pak Gubernur. Saya akan laporkan dulu,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Kadek Diana, mengatakan rasionalisasi bisa dilakukan dengan mengambil dana pos lain. “Pemprov Bali punya dana deposito senilai Rp 900 miliar. Pusat kan sudah berhitung terhadap penundaan ini. Bali ditunda karena dianggap masih mampu mentalangi kondisi ini. Artinya, Bali dinilai punya saldo lebih dan kemampuan fiskal yang cukup,” ujar Diana. * nat