DPRD Badung Sampaikan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Badung 2019

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta, dilakukan secara teleconference sebagai upaya memutus pandemi virus Corona (Covid-19). Walau begitu rapat paripurna tetap digelar di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD, Puspem Badung.

Rapat paripurna dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup I Ketut Suiasa, Sekda Adi Arnawa. Hadir pula Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Sekwan I Gusti Agung Wardika, Kadiskominfo IGN Gede Jaya Saputra, dan Kabag Humas Made Suardita.

Rekomendasi Dewan No 11 Tahun 2020 tentang Rekomendasi DPRD Badung atas LKPJ Bupati Badung 2019, disampaikan oleh Wayan Suyasa. Terhadap LKPJ ini, DPRD sudah melakukan pembahasan secara maraton, sehingga rekomendasi dapat difinalkan. Dalam rekomendasi tersebut ada sejumlah catatan strategis yang mencakup usulan dan saran dewan guna perbaikan kinerja Pemkab Badung.

“Rekomendasi tersebut berupa catatan-catatan strategis, terhadap arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan termasuk desentralisasi penyelenggaraan tugas umum Pemkab Badung yang berisi saran-saran, masukan atau koreksi untuk ditindaklanjuti oleh kepala daerah dalam rangka perbaikan kinerja ke depan,” jelasnya.

Guna meningkatkan pembangunan ekonomi, Dewan merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan investasi daerah atau pengembangan usaha melalui BUMD. “Pemerintah juga agar segera menyelesaikan kewajiban penyertaan modal ke PT BPD Bali sesuai yang telah disepakati,” kata Suyasa.

Pada bidang tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, Dewan mendorong Pemkab Badung melalui perangkat daerah meningkatkan nilai lakip dari BB menjadi A. Di bidang pariwisata, karena adanya pandemi Covid-19, saat ini perlu ditentukan topik kerja pariwisata 2020 ‘Partnership for Success Tourism in 2020’, kerjasama dan sinergi pemangku kepentingan untuk sukses pariwisata 2020.

“Untuk peningkatan pendapatan daerah, pemerintah agar membentuk satuan tugas khusus ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah terintegrasi yang bertanggung jawab untuk proses pelaksanaannya,” kata politisi asal Desa Penarungan, Mengwi, ini.

Putu Parwata usai rapat menegaskan beberapa catatan strategis yang disampaikan kepada pemda yaitu mendorong peningkatan pendidikan, peningkatan SDM melalui bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi di tingkat strata 1, 2, dan 3. Di bidang kesehatan, dititikberatkan pada peningkatan pelayanan. Oleh karenanya alat kelengkapan pada sarana dan prasarana RSD Mangusada supaya dilengkapi.

Kemudian, dari sisi ekonomi, Dewan ingin agar pemerintah membantu ekonomi mikro seperti industri rumah tangga dan UMKM diberi dukungan modal minimal Rp 5 juta, serta menggerakkan sektor pertanian dan sekunder di tiap wilayah secara maksimal. Terakhir, pemerintah diminta menyiapkan dana cadangan demi pembangunan Badung berkelanjutan.

Pemerintah juga harus menggerakkan sektor pertanian dan sekunder setiap wilayah. Sehingga, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini ekonomi masyarakat tertolong. “Ada jualan ubi, sayur, tapi secara online yang didukung pemerintah sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” kata Parwata.

Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja Dewan terlebih di masa pandemi Covid-19. “Rekomendasi tersebut merupakan amanat konstitusi sebagai sebuah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD,” tegasnya.

Bupati telah mencatat usulan strategis yang perlu dikaji dan dibahas untuk ditindaklanjuti. Yaitu usulan pembuatan data statistik maupun laporan kinerja di bidang pembangunam secara rinci dari masing-masing wilayah. “Tentunya tindaklanjut usulan tersebut akan menjadi momentum strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembanguan wilayah,” ujar Bupati Giri Prasta. *asa