Penanganan dengan Kebijakan di 4 Bidang
Tabanan Nihil Kasus Transmisi Lokal Covid-19
Dewan minta jangan merasa aman meski masih nihil transmisi lokal Covid-19, dan diminta waspada terhadap pendatang.
TABANAN, NusaBali
Kabupaten Tabanan satu-satunya kabupaten/kota di Bali yang belum terjadi transmisi lokal Covid-19. Bahkan jumlah kasusnya pun paling rendah dan masih didominasi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini tak terlepas dari Pemkab Tabanan sudah fokuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dalam empat bidang. Yakni bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang jaring pengamanan sosial, dan bidang penunjang.
Bidang kesehatan, kata Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, berbagai kebijakan telah dibuat. Seperti menambah satu rumah sakit (RS) yakni RS Nyitdah di Kecamatan Kediri digunakan sebagai RS penanganan pasien Covid-19. Hal itu dilakukan sebagai persiapan jika terjadi lonjakan kasus, karena di BRSU Tabanan daya tampungnya terbatas.
Kemudian Bupati Eka juga meminta BUMDes dan Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS) membuat APD, lantaran saat ini sulit membeli APD baik baju hazmat, masker, dan sejenisnya. “Termasuk rumah singgah PMI sudah kami siapkan dan keluarkan kebijakan agar hotel wajib menerima PMI sebagai tempat karantina,” tandas Bupati Eka, Selasa (28/4).
Di bidang ekonomi, agar masyarakat tidak kekurangan sandang pangan selama pandemi Covid-19, masyarakat sudah diimbau untuk memberdayakan pekarangan menanam sayur. Surat edaran pun telah disebar. Bahkan karyawan yang di-PHK atau dirumahkan saat Covid-19, BUMDes yang diajak bekerjasama dalam membuat APD, melibatkan mereka untuk membantu membuat masker. “Jadi di sini kita saling gotong royong, berusaha agar semua masyarakat yang terdampak pandemi tidak sampai terpuruk,” katanya.
Di bidang jaring pengaman sosial, Pemkab Tabanan juga sudah memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Seperti tukang suwun, sopir Trans Serasi, dan pedagang yang ada di Tanah Lot.
Tak hanya itu, kesulitan ekonomi yang berdampak pada kesulitan membayar utang bagi keluarga yang terdampak Covid-19 sebagai akibat adanya PHK, BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) diminta memberikan pinjaman lunak yang disalurkan melalui unit pengelola. Bahkan surat imbauan pun telah diedarkan ke masing-masing desa.
Di bidang jaring pengaman sosial adalah adanya stok ikan banyak karena tidak beroperasinya hotel dan restoran, Dinas Perikanan telah mendata dan menampung stok ikan hasil kelompok budidaya untuk dapat disalurkan ke masyarakat luas dan OPD di Pemkab Tabanan. “Kita juga akan melaksanakan pasar murah pola ganjil genap bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” beber Bupati Eka.
Dan terakhir di bidang penunjang, Bupati sudah merancang kebijakan strategis penanganan Covid-19, terus melakukan evaluasi terhadap program kegiatan, membuat kebijakan APBD Tahun 2020 terkait dengan Covid-19, dan melakukan pendampingan kegiatan dan alokasi anggaran. “Dalam pelayanan publik mencegah penyebaran virus kita lakukan lewat daring dan rapat pun melalui teleconference,” ucapnya.
Bupati Eka menambahkan, selain kebijakan tersebut, anggaran penanganan Covid-19 masih cukup. Karena dalam pengelolaan pihaknya tidak jor-joran. “Kita ada yang buat sendiri seperti alat-alat kelengkapan tenaga medis,” katanya.
Adapun anggaran yang dimaksud untuk di BRSU Tabanan disiapkan Rp 3,7 miliar di luar dana-dana rutin yang digunakan dalam penanganan Covid-19, di Dinas Kesehatan tersedia Rp 15,6 miliar, dan dari belanja tidak terduga sebesar Rp 39 miliar. “Astungkara masih cukup, kita tidak jor-joran menggunakan anggaran,” katanya.
Dan terpenting, pesan Bupati Eka, agar kasus transmisi lokal tidak terjadi, masyarakat diminta selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, tidak keluar rumah jika tidak penting, dan selalu berpikir positif.
Kemudian yang paling penting dilakukan adalah koordinasi masyarakat di masing-masing wilayah desa. Dan perketat protap satgas desa supaya orang yang keluar masuk bisa dipantau. “Koordinasi terus ditingkatkan, patroli di masing-masing desa digalakkan agar masyarakat yang keluar masuk desa bisa dipantau,” pesan Bupati Eka.
Bupati Eka mengatakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Tabanan, pihaknya mengutamakan gotong royong antarinstansi baik dengan polisi, TNI, eksekutif, dan legislatif. “Tabanan juga bekerjasama dengan adat dan desa dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.
Kata Bupati Eka, menangani Covid-19 di Tabanan yang terpenting adalah bersinergi dan saling menjaga. Serta mengatur pola kerjasama dan mekanisme APBD dan pelaksanaan di lapangan dengan pola darurat. “Jadi kami di Tabanan satu komando, dan satu kekuatan menjaga Tabanan dalam penanganan Covid-19,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi bersyukur atas Tabanan masih nihil kasus transmisi lokal Covid-19. Ini tak terlepas dari karantina PMI di masing-masing desa sudah dilakukan dengan baik apalagi sekarang karantina PMI juga sudah terfokus. “Namun sekarang kita tidak boleh merasa aman, terus lakukan sosialisasi ke desa-desa dalam penanganan Covid-19 di Tabanan,” tegasnya.
Untuk mempertahankan agar transmisi lokal di Tabanan tidak terjadi, harus waspada terhadap pendatang. Sehingga Satgas Gotong Royong di desa diminta betul-betul membangun sistem terpadu. Pendatang didata dengan baik, pengecekan lalu lintas rutin dilakukan. “Kita juga harapkan desa dinas dan desa adat lewat posko gotong royong yang terpadu, terus melakukan pendataan baik pendatang dan PMI warga kita yang masih di luar,” kata Eka Nurcahyadi.
Karena tidak menutup kemungkinan, selain PMI warga pendatang juga bisa membawa Covid-19 sehingga transmisi lokal terjadi. “Tentu ini tidak kita inginkan, maka dari itu koordinasi patrol di masing-masing desa dinas dan desa adat harus betul-betul terpadu,” tandas Eka Nurcahyadi yang juga Ketua Komisi I DPRD Tabanan. *des
Bidang kesehatan, kata Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, berbagai kebijakan telah dibuat. Seperti menambah satu rumah sakit (RS) yakni RS Nyitdah di Kecamatan Kediri digunakan sebagai RS penanganan pasien Covid-19. Hal itu dilakukan sebagai persiapan jika terjadi lonjakan kasus, karena di BRSU Tabanan daya tampungnya terbatas.
Kemudian Bupati Eka juga meminta BUMDes dan Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS) membuat APD, lantaran saat ini sulit membeli APD baik baju hazmat, masker, dan sejenisnya. “Termasuk rumah singgah PMI sudah kami siapkan dan keluarkan kebijakan agar hotel wajib menerima PMI sebagai tempat karantina,” tandas Bupati Eka, Selasa (28/4).
Di bidang ekonomi, agar masyarakat tidak kekurangan sandang pangan selama pandemi Covid-19, masyarakat sudah diimbau untuk memberdayakan pekarangan menanam sayur. Surat edaran pun telah disebar. Bahkan karyawan yang di-PHK atau dirumahkan saat Covid-19, BUMDes yang diajak bekerjasama dalam membuat APD, melibatkan mereka untuk membantu membuat masker. “Jadi di sini kita saling gotong royong, berusaha agar semua masyarakat yang terdampak pandemi tidak sampai terpuruk,” katanya.
Di bidang jaring pengaman sosial, Pemkab Tabanan juga sudah memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Seperti tukang suwun, sopir Trans Serasi, dan pedagang yang ada di Tanah Lot.
Tak hanya itu, kesulitan ekonomi yang berdampak pada kesulitan membayar utang bagi keluarga yang terdampak Covid-19 sebagai akibat adanya PHK, BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) diminta memberikan pinjaman lunak yang disalurkan melalui unit pengelola. Bahkan surat imbauan pun telah diedarkan ke masing-masing desa.
Di bidang jaring pengaman sosial adalah adanya stok ikan banyak karena tidak beroperasinya hotel dan restoran, Dinas Perikanan telah mendata dan menampung stok ikan hasil kelompok budidaya untuk dapat disalurkan ke masyarakat luas dan OPD di Pemkab Tabanan. “Kita juga akan melaksanakan pasar murah pola ganjil genap bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” beber Bupati Eka.
Dan terakhir di bidang penunjang, Bupati sudah merancang kebijakan strategis penanganan Covid-19, terus melakukan evaluasi terhadap program kegiatan, membuat kebijakan APBD Tahun 2020 terkait dengan Covid-19, dan melakukan pendampingan kegiatan dan alokasi anggaran. “Dalam pelayanan publik mencegah penyebaran virus kita lakukan lewat daring dan rapat pun melalui teleconference,” ucapnya.
Bupati Eka menambahkan, selain kebijakan tersebut, anggaran penanganan Covid-19 masih cukup. Karena dalam pengelolaan pihaknya tidak jor-joran. “Kita ada yang buat sendiri seperti alat-alat kelengkapan tenaga medis,” katanya.
Adapun anggaran yang dimaksud untuk di BRSU Tabanan disiapkan Rp 3,7 miliar di luar dana-dana rutin yang digunakan dalam penanganan Covid-19, di Dinas Kesehatan tersedia Rp 15,6 miliar, dan dari belanja tidak terduga sebesar Rp 39 miliar. “Astungkara masih cukup, kita tidak jor-joran menggunakan anggaran,” katanya.
Dan terpenting, pesan Bupati Eka, agar kasus transmisi lokal tidak terjadi, masyarakat diminta selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, tidak keluar rumah jika tidak penting, dan selalu berpikir positif.
Kemudian yang paling penting dilakukan adalah koordinasi masyarakat di masing-masing wilayah desa. Dan perketat protap satgas desa supaya orang yang keluar masuk bisa dipantau. “Koordinasi terus ditingkatkan, patroli di masing-masing desa digalakkan agar masyarakat yang keluar masuk desa bisa dipantau,” pesan Bupati Eka.
Bupati Eka mengatakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Tabanan, pihaknya mengutamakan gotong royong antarinstansi baik dengan polisi, TNI, eksekutif, dan legislatif. “Tabanan juga bekerjasama dengan adat dan desa dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.
Kata Bupati Eka, menangani Covid-19 di Tabanan yang terpenting adalah bersinergi dan saling menjaga. Serta mengatur pola kerjasama dan mekanisme APBD dan pelaksanaan di lapangan dengan pola darurat. “Jadi kami di Tabanan satu komando, dan satu kekuatan menjaga Tabanan dalam penanganan Covid-19,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi bersyukur atas Tabanan masih nihil kasus transmisi lokal Covid-19. Ini tak terlepas dari karantina PMI di masing-masing desa sudah dilakukan dengan baik apalagi sekarang karantina PMI juga sudah terfokus. “Namun sekarang kita tidak boleh merasa aman, terus lakukan sosialisasi ke desa-desa dalam penanganan Covid-19 di Tabanan,” tegasnya.
Untuk mempertahankan agar transmisi lokal di Tabanan tidak terjadi, harus waspada terhadap pendatang. Sehingga Satgas Gotong Royong di desa diminta betul-betul membangun sistem terpadu. Pendatang didata dengan baik, pengecekan lalu lintas rutin dilakukan. “Kita juga harapkan desa dinas dan desa adat lewat posko gotong royong yang terpadu, terus melakukan pendataan baik pendatang dan PMI warga kita yang masih di luar,” kata Eka Nurcahyadi.
Karena tidak menutup kemungkinan, selain PMI warga pendatang juga bisa membawa Covid-19 sehingga transmisi lokal terjadi. “Tentu ini tidak kita inginkan, maka dari itu koordinasi patrol di masing-masing desa dinas dan desa adat harus betul-betul terpadu,” tandas Eka Nurcahyadi yang juga Ketua Komisi I DPRD Tabanan. *des
Komentar