Puluhan Pejabat di Bangli Terancam Kehilangan Jabatan
Sebanyak 33 pejabat di lingkup Pemkab Bangli terancam kehilangan jabatan. Pasalnya, ekskutif merencanakan merampingkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Organisasi Perangkat Daerah.
BANGLI, NusaBali
Ada beberapa dinas yang akan digabung dan dihapus. Hitungan-hitungan sementara, 4 orang eselon IIIA, 10 orang eselon IV, dan 20 orang eselon IVB.
Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwatha mengatakan, dewan telah menerima draft Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Bupati Bangli. Dikatakan, pembahasan akan diagendakan secepatnya. “Menurut rencana Senin (5/9) depan kami bahas,” ujar Kutha Parwata, Selasa (1/9). Diterangkannya, rancangan OPD yakni 17 dinas, 3 badan, 3 sekretariat, dan 4 kecamatan. Meski terjadi perampingan yang berimbas kepada sejumlah pejabat kehilangan posisi, mereka tetap diminta tunjukkan kerja keras dan prestasi.
Terpisah, Kabag Organisasi I Made Kirmanjaya membenarkan telah menyerahkan draf OPD kepada Dewan. Dikatakan, ada perubahan OPD dalam rancangan yang diajukan ke wakil rakyat. Ditegaskan, rancangan OPD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Pengaturannya disesuaikan dengan tipe daerah. Bangli, kata Kirmanjaya, masuk katogori tipe B (sedang). *
Ada beberapa dinas yang akan digabung dan dihapus. Hitungan-hitungan sementara, 4 orang eselon IIIA, 10 orang eselon IV, dan 20 orang eselon IVB.
Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwatha mengatakan, dewan telah menerima draft Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Bupati Bangli. Dikatakan, pembahasan akan diagendakan secepatnya. “Menurut rencana Senin (5/9) depan kami bahas,” ujar Kutha Parwata, Selasa (1/9). Diterangkannya, rancangan OPD yakni 17 dinas, 3 badan, 3 sekretariat, dan 4 kecamatan. Meski terjadi perampingan yang berimbas kepada sejumlah pejabat kehilangan posisi, mereka tetap diminta tunjukkan kerja keras dan prestasi.
Terpisah, Kabag Organisasi I Made Kirmanjaya membenarkan telah menyerahkan draf OPD kepada Dewan. Dikatakan, ada perubahan OPD dalam rancangan yang diajukan ke wakil rakyat. Ditegaskan, rancangan OPD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Pengaturannya disesuaikan dengan tipe daerah. Bangli, kata Kirmanjaya, masuk katogori tipe B (sedang). *
Komentar