'Bukan karena Bargaining Politik'

DENPASAR,NusaBali
Teratasinya defisit APBD Bali 2016 yang sempat kritis menyelamatkan dana hibah dan bansos anggota DPRD Bali. Terselamatkannya hibah dan bansos yang difasilitasi Dewan ini bukan karena ada bargaining politik antara Legislatif dan Eksekutif.

“Dana hibah/bansos dipastikan tidak terusik karena APBD Bali 2016 bisa diselamatkan. Semuanya murni karena kalkulasi dan hitung-hitungan yang akurat. Kalau ada yang mengatakan Dewan ada bargaining politik dengan Eksekutif soal dana bansos dan hibah itu, saya pastikan nggak benar. Ini murni karena memang hitung-hitungan kita final dan ada solusi,” ujar  Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali I Kadek Diana di Gedung Dewan, Kamis (1/9).

Menurut Kadek Diana, APBD Bali 2016 kritis karena memang terjadinya defisit yang tembus angka Rp 667 miliar. Namun, kata dia, semua akhirnya teratasi dengan win-win solution. Dia mengaku sempat ngotot supaya persoalan APBD Bali yang defisit itu tidak korbankan dana hibah dan bansos. “Sempat terjadi rapat genting dan memanas di DPRD Bali antara legislatif-eksekutif hingga akhirnya ditemukan ‘obat’ untuk menutupi defisit. Saya rasa ini kesepakatan bersama, tidak ada tawar manawar secara politis,” tegas mantan anggoa DPRD Gianyar ini.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Bali dari Fraksi Demokrat I Nengah Tamba secara terpisah mengatakan, pihaknya memilih mengutamakan dana-dana hibah dan bansos masyarakat Bali. Selain itu, gaji PNS juga diamankan supaya tidak ditunda-tunda gara-gara Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 153 miliar ditunda pusat.  “Karena dana bansos dan hibah ini peruntukannya untuk rakyat Bali, sementara gaji PNS adalah pendapatan yang diandalkan. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka maka pemerintah berkewajiban memenuhi. Bagi kami ini lebih penting. Dalam situasi perang darah pun dikorbankan, tetapi ini bukanlah keadaan perang. Masih ada solusi,” kelakar Tamba.


SELANJUTNYA . . .