ADD Dipangkas, Gaji Perangkat Desa Terancam

Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar, saat dikonfirmasi membenarkan para ketua forum perbekel kecamatan sampaikan aspirasi tentang pemangkasan ADD. Mereka dipimpin Ketua Forum Perbekel Kabupaten Bangli, I Made Diksa. Diungkapkan, ADD tahap pertama sudah dicairkan sebesar 60 persen untuk kegiatan di desa termasuk gaji perangkat desa selama 6-7 bulan ke depan. Dengan adanya pemotongan sebesar 40 persen, maka pencairan ADD tahap berikutnya tidak ada. “Jika dipotong 40 persen maka dana sudah habis,” jelas Wayan Diar, Minggu (3/5).

Ditegaskan, pemotongan ADD sebesar 40 persen berimbas pada nafkah para perangkat desa. Mereka tidak dapat nafkah sekitar lima bulan. Wayan Diar akan memfasilitasi aspirasi perbekel dengan mengundang Bupati Bangli. “Pertemuan dengan Bupati Bangli dilaksanakan pada Selasa (5/5). Nanti kami bahas bersama,” janji Wayan Diar. Ketua DPRD asal Kintamani ini mengaku tidak bisa memberikan penjelasan kepada para perbekel karena kebijakan refocusing anggaran sepenuhnya diserahkan kepada  Bupati Bangli.

Terpisah, Bupati Bangli yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bangli, I Made Gianyar, menjelaskan pemotongan anggaran tidak hanya pada ADD, tambahan penghasilan pegawai (TPP), program gerbang Gita Santi (GGS), hibah bansos juga dipangkas sebesar 20 persen. Menurut Bupati Made Gianyar, pendapatan Bangli berkurang Rp 248 miliar. Penanganan Covid-19 perlu anggaran Rp 33 miliar. Memenuhi kebutuhan biaya, sejumlah pos anggaran dirasionalisasi. Bupati rencananya menyiasati kondisi ini dengan pinjaman dana.

Rencana peminjaman anggaran meliputi ADD dan TPP. Bupati Made Gianyar mengatakan peminjaman sebesar 20 persen dari masing-masing pos anggaran. “Kalau pinjam dana di bank, harus ada persetujuan Mendagri. Prosesnya lama. Kami berencana meminjam dari pos anggaran ADD dan TPP,” bebernya. Pengembalian dilakukan di APBD Perubahan. Jika anggaran tidak dapat dipenuhi maka akan dibayarkan pada tahun 2021 mendatang. “Sifatnya pinjaman, wajib kami kembalikan. Jika di APBD Perubahan belum bisa, maka kami kembalikan pada APBD 2021,” sebutnya.

Bupati asal Desa Bunutin, Kintamani ini mengaku akan berkoordinasi dengan para perbekel. “Ini solusi yang kami bisa ambil. Jika ada usulan lain, silakan. Jika usulan itu lebih bagus, bisa saja kami ikuti,” tegasnya.

Ketua Forum Perbekel Kabupaten Bangli, I Made Diksa, mengakui datang bersama perwakilan perbekel ke rumah jabatan Kepala DPRD Karangasem untuk meminta pertimbangan terkait pemotongan ADD 40 persen. Bila dilakukan pemotongan ADD, desa tidak memiliki anggaran lagi. Namun Made Diksa tidak mau banyak berkomentar karena akan dibahas dalam rapat di DPRD Bangli. *esa