Anggota Dewan Tak Setuju Pemangkasan TPP

Salah satunya tidak menyetujui tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 20 persen. Alasannya, kurang tepat memangkas TPP karena menyangkut isi perut. Solusinya, bisa memangkas anggaran Program Gerbang Gita Santi (GGS) sebesar Rp 22 miliar.

Anggota DPRD Bangli, Ketut Suastika, menegaskan refocusing anggaran untuk Covid-19 merupakan kewenangan penuh Bupati Bangli. Menurutnya, kebijakan bupati  merefocusing anggaran TPP kurang tepat, apalagi memangkas TPP. “TPP itu masalah perut. Banyak ASN yang gajinya sudah diambil di awal dan mengandalkan TPP. Mereka yang sudah merencakan sesuatu dari TPP sekarang harus batal,” ungkap Ketut Suastika, Senin (4/5).

Menurut Ketut Suastika, masih banyak kegiatan yang bisa dialihkan selain TPP. Salah satunya, anggaran untuk Program Gerbang Gita Santi (GGS) sebesar Rp 22 miliar. Politisi asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini menyebutkan GGS sulit dijalankan dalam kondisi pandemi Covid-19. Contohnnya program GGS bisa untuk pembiayaan pelaksanaan upacara. Sementara di lapangan pelaksanaan upacara disederhanakan. “Tidak mungkin bisa dilaksanakan karena adanya pembatasan dan penerapan social distancing untuk menekan penyebaran Covid-19. Kegiatan fisik tentu tidak bisa berjalan dalam kondisi saat ini,” tegasnya.

Diharapkan, semasih ada anggaran lain, TPP tidak dipangkas. Pemotongan TPP jadi alternatif terakhir jika kondisi darurat. “Masih banyak kegiatan di luar TPP yang tepat direfocusing. Entah istilah dipotong atau dipinjam kami tidak sepaham. Terkait anggaran harus jelas,” pintanya. Ketut Suastika mengatakan, pihaknya tidak mendapatkan data yang jelas terkait refocusing anggaran begitu pula realisasinya. “Kami akan minta kejelasan terkait hal ini. Sudah diagendakan ada pembahasan dengan bupati,” imbuhnya. *esa