Kemendagri Akui Kerap Ada Distorsi Kebijakan Pusat-Daerah

Hal ini disebut karena adanya perbedaan kapasitas. "Tidak mudah memang membangun hubungan antara pusat dan daerah ini, karena memang kapasitas antara pusat dan daerah juga tidak sama. Gap inilah yang sering kali menimbulkan distorsi dalam upaya-upaya pemda melaksanakan kebijakan-kebijakan," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam diskusi 'Industry Roundtable Surviving The Covid-19 Preparing The Post from Government Industry Perspective', Jumat (8/5).

Tidak hanya itu, Akmal mengatakan hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan membaca masalah antara pusat dan daerah. Terlebih ketika masalah yang ditemukan tidak sesuai dengan kebijakan. "Memang tidak mudah ketika daerah membaca kebijakan-kebijakan ini bertentangan dengan kondisi riilnya," kata Akmal.

Dia mencontohkan, perbedaan yang terjadi dalam kasus Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan Bupati Lumajang. Namun Akmal mengatakan persoalan tersebut telah dibicarakan dengan meminta kedua pihak dapat lebih bijak menyikapi perbedaan. "Terjadilah apa yang terjadi antara Lumajang dan Boltim. Kami sudah fasilitasi, Pak Menteri (Mendagri Tito Karnavian) minta kami berbicara dengan kedua bupati untuk lebih bijaksana menyikapi perbedaan-perbedaan," kata Akmal.

"Ini saatnya bagi kita untuk bersinergi menyelesaikan persoalan-persoalan, tidak mencari kelemahan dari sistem yang ada," sambungnya.

Akmal Malik juga mengungkapkan Kemendagri memiliki dua skenario dalam menghadapi Covid-19. "Pertama apabila Covid-19 terus berlanjut, maka kebijakan ke depan harus kita fokus pada penanganannya. Mulai dari upaya langah-langkah pencegahan, memperkuat pencegahan, sistem kebal tubuh warga, memperkuat sistem kesehatan kita, memperkuat ketahanan pangan," kata Akmal. "Serta mengembangkan industri-industri alat kesehatan. Juga mendukung social safety net, bantuan sosial kepada masyarakat yang sulit serta tetap menjaga dunia usaha tetap berjalan," sambungnya.

Skenario kedua menurut Akmal, rencana yang dilakukan bila masa pandemi selesai pada akhir tahun. Hal ini berarti, fokus kerja akan dilakukan untuk pemulihan ekonomi dalam sektor memajukan masyarakat. "Kedua, COVID-19 berakhir tarolah mungkin September-Oktober atau Desember, maka tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan ekonomi. Terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang memajukan kesejahteraan masyarakat," kata Akmal. Menurutnya, sektor ini yaitu terkait pariwisata hingga investasi. Akmal mengatakan bila seluruh sektor telah pulih, maka fokus dilanjutkan dengan mengimplementasikan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). *ant