Danau Batur Tercemar dan Dangkal

Imbasnya, kapasitas air menurun dan terjadi pencemaran sampah.  Kepala Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPE) Bali-Nusra, Rijaluzzaman, mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR sepakat untuk melakukan penyelamatan danau Batur. Danau Batur bukan saja untuk Bangli, tetapi bagi Bali karena fungsinya sebagai penyedia air, irigasi sumber pangan, rekreasi, dan lainnya. “Semua sepakat danau itu bermasalah, banyak sekali masalahnya seperti erosi, pendangkalan hingga pencemaran sehingga harus dicarikan jalan keluarnya,” jelas Rijaluzzaman, Rabu (13/5).

Kementerian Lingkungan Hidup akan membangun IPAL komunal pada tahun 2021. Termasuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada hotel dan restoran dalam penanganan limbahnya. “Jika tersedia lahan, tahun ini akan dibangun pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 10 ton hingga 20 ton per hari,” ujarnya. Masalahnya tergantung ketersediaan lahan. Diharapkan Pemkab Bangli atau masyarakat setempat bisa siapkan lahan. “Setahu saya lahannya sudah ada, mudah-mudahan bisa dieksekusi tahun ini,” harapnya.

Sementara Kementerian PUPR merencanakan sempadan danau. “Semua kajian sudah lengkap, perencanaan lengkap tinggal eksekusi. Kita beruntung Danau Batur masuk 9 danau yang masuk prioritas, tidak saja MoU, tetapi sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024,” tegas Rijaluzzaman. Dikatakan, Danau Batur merupakan salah satu dari 15 Danau Prioritas Nasional untuk dipertahankan, dilestarikan, dan dipulihkan fungsi danaunya berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Hal ditetapkan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I yang diselengarakan di Bali pada tahun 2009. Pada tahun 2014 telah disusun Pedoman Gerakan Penyelamatan Danau Batur (GERMADAN Danau Batur) yang diterbitkan tahun 2015.

Pertemuan tindak lanjut Pengelolaan Danau Batur sebagai prioritas nasional dibuka Sekda Bangli Ida Bagus Gede Giri Putra. Narasumber di antaranya  Made Mangku Pastika (anggota Dewan Perwakilan Daerah RI), Dr Saparis (Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Ditjen PDASHL), Drs Rijaluzzaman (Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra). Panelis atau pemberi tanggapan dari berbagai pihak. *k17