DPP Instruksi Perpanjang Masa Tugas DPD II Golkar

DPP Golkar pun terbitkan keputusan yang intinya instruksikan perpanjang masa bakti kepengurusan DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali, terutama bagi daerah yang masa kepengurusannya akan habis 3 bulan ke depan sejak diterbitkannya instruksi.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD I Golkar Bali, Dewa Made Suamba Negara, di Denpasar, Minggu (17/5). Menjurut Suamba Negara, karena pandemi Covid-19 belum pasti kapan akan berakhir, otomatis proses kerja mesin partai (konsolidasi) tertunda. "Semua menunggu pandemi Covid-19 ini berakhir," ujar Suamba Negara.

Menurut Suamba Negara, menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini, instruksi DPP Golkar juga berdampak terhadap agenda konsolidasi di Bali yang rencananya dilakukan dengan menggelar Musda Golkar Kabupaten/Kota di 9 daerah. "DPP Golkar terbitkan instruksi memperpanjang masa bakti kepengurusan DPD II Golkar Kabu-paten/Kota sampai ada keputusan selanjutnya,” jelas Suamba Negara.

“Sesuai amanat Munas Golkar sebelumnya, konsolidasi partai kan harus ditindaklanjuti dengan Musda Golkar Provinsi dan Musda Golkar Kabupaten/Kota. Di Bali, usai Musda Golkar Provinsi memang harus dilanjutkan dengan Musda Golkar Kabupaten/Kota. Tetapi, karena kondisi pandemi Covid-19 begini, konsolidasi macet. Lagian, ada instruksi DPP Golkar yuang haus kita patuhi,” lanjut mantan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali 2004-2009 ini.

Selain itu, kata Suamba Negara, DPP Golkar juga patuh dengan Maklumat Kapolri tertanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona. "Jadi. ini masih menunggu pandemi Covid-19 berakhir, baru konsolidasi di Golkar akan dilanjutkan. Nah, kepengurusan DPD II Golkar yang masa baktinya akan berakhir dalam 3 bulan, nanti akan diperpanjang," katanya.

Sementara itu, dalam rapat DPD I Golkar Bali dengan jajaran DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali, Jumat (15/5) lalu, konsolidasi di level kabupaten/kota sebenaranya ditargetkan selesai, Juli 2020 mendatang, dengan catatan situasi telah memungkinkan. Namun, kini mendadak ada instruksi DPP Golkar, sehingga otomatis menghentikan proses konsolidasi partai di daerah, termasuk Bali.

Menurut Suamba Negara, sebenarnya pasca Musda Golkar Provinsi Bali, akan digelar Musda Golkar Kabupaten/Kota se-Bali untuk memilih pengurus baru. Rinciannya, konsolidasi untuk memilih pengurus DPD II Golkar Denpasar, DPD II Golkar Badung, DPD II Golkar Tabanan, DPD II Golkar Jembrana, DPD II Golkar Buleleng, DPD II Golkar Karangasem, DPD II Golkar Klungkung, DPD II Golkar Bangli, dan DPD II Golkar Gianyar.

Daerah yang masa bakti kepengurusannya akan berakhir September 2020 mendatang adalah DPD II Golkar Klungkung. Sedangkan kepengururan 8 DPD II Golkar Kabupaten/Kota lainnya baru akan berakhir per November 2021.

Dari 9 DPD II Kabupaten/Kota se-Bali, hanya 3 daerah yang ketuanya merupakan figur definitif hasil Musda Golkar, 5 tahun silam. Masing-masing, Ketua DPD II Golkar Denpasar I Wayan Mariyana Wandira, Ketua DPD II Golkar Gianyar I Made Dauh Wijana, dan Ketua DPD II Golkar Klungkung I Made Ariandi.

Sedangkan 6 daerah lagi ketua partainya dipegang Pelaksana Tugas (Plt) menyusul aksi pem berangusan ketua definitif hasil Musda. Mereka adalah Plt Ketua DPD II Golkar Badung I Wayan Suyasa, Plt Ketua DPD II Golkar Tabanan I Nyoman Wirya, Plt Ketua DPD II Golkar Jembrana I Made Suardana, Plt Ketua DPD II Golkar Buleleng Ida Gede Komang Kresna Budi, Plt Ketua DPD II Golkar Karangasem I Gusti Ngurah Setiawan, dan Plt Ketua DPD II Golkar Bangli I Gusti Agung Winuntara. *nat