KONI Bali Harus Agresif
Dinilai Tak Perjuangkan Hak Atlet
Program Pelatda itu sudah jalan sebelum terjadinyab wabah Virus Corona. Untuk itu, program itu harus tetap jalan meskipun semua juga sangat empati dan peduli akan wabah ini.
DENPASAR, NusaBali
KONI Provinsi Bali selaku induk organisasi cabor di Bali di bawah kepemimpinan I Ketut Suwandi diminta lebih agresif dalam hal memperjuangkan hak-hak atlet. Sebab, berjuang bagi kepentingan atlet adalah kewajiban yang sangat mutlak untuk dilakukan. Hal itu untuk menyikapi uang insentif latihan atlet Pelatda PON Bali yang hingga kini tak kunjung cair.
"Saat rapat di KONI Bali saya sudah tegas usulkan, agar uang insentif latihan atlet Pelatda Bai jangan sampai dirasionalisasi oleh Pemerintah Provinsi Bali. Makanya, KONI Bali harus aktif bergerak melakukan upaya itu," ucap Ketua Umum KONI Gianyar, Pande Purwata, Senin (18/5).
Menurut Pande Purwata, kasihan sekali hak atlet yang mestinya cair sebulan sekali, justru sampai hitungan tiga bulan belum terbayarkan. Ini adalah tugas dan kewajiban KONI Bali untuk memfasilitasi dan menekan Pemprov Bali.
"Hak-hak atlet itu wajib diperjuangkan. Kami juga banyak atletnya ada di program Pelatda Bali," tegas Pande Purwata.
Apalagi, kata Pande Purwata, program Pelatda itu sudah jalan sebelum terjadinyab wabah Virus Corona. Untuk itu, program itu harus tetap jalan meskipun semua juga sangat empati dan peduli akan wabah ini.
Sementara rasionalisasi anggaran, kata Pande Purwata, adalah sebuah kewajaran dalam situasi wabah seperti ini untuk membiayai penanganan wabah oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Hanya saja kalau bisa ditolerir, kata Purwata, agar biaya Pelatda Bali untuk atlet lolos PON diberikan kebijakkan untuk tidak dirasionalisasi. Dengan harapan agar atlet bisa tetep menjalankan latihan Pelatda. Apalagi salah satu cara untuknmencegah penularan Pandemi Covid-19 adalah dengan rajin berolahraga, latihan atlet tetep dijalankan dengan kewajiban mengikuti protokol kesehatan.
Sementara dikonfirmasi terpisah Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi menegaskan bertanggungjawab soal belum cairnya uang insentif latihan atlet Pelatda Bali selama tiga bulan. Per satu orang atlet yang rata-rata menerima sekitar Rp 1,6 juta tiap bulan memang belum cair.
"Saya bertanggungjawab untuk semua itu. Dan, saya tidak malu disebut tidak bertanggungjawab untuk semua itu," tutur Suwandi.
Pria yang juga mantan Ketua Umum KONI Badung itu menegaskan, pihaknya sangat paham untuk hal tersebut. Dan, dinilai tidak perlu cuap-cuap apa yang diupayakan oleh KONI Bali. Perlu diingat, katanya, dalam kondisi normal KONI Bali pada bulan Februari sudah bisa berjalan normal untuk hibah dari provinsi.
"Saya ucapkan terimakasih atas kritikan yang menyebutkan KONI Bali tidak bertanggungjawab soal pencairan uang insentif latihan," tandas Suwandi.
Soal apakah akan tetap cair uang insentif latihan atlet Pelatda Bali atau tidak cair karena tidak ada anggaran, Suwandi enggan komentar urusan itu.
"Saya tidak komentar, yang jelas saya bertanggungjawab dan siap tidak populis tentang keadaan ini. Dan, untuk diketahui kejadian seperti ini hampir terjadi di seluruh Indonesia. Baik di KONI ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota," jelas Suwandi. *dek
"Saat rapat di KONI Bali saya sudah tegas usulkan, agar uang insentif latihan atlet Pelatda Bai jangan sampai dirasionalisasi oleh Pemerintah Provinsi Bali. Makanya, KONI Bali harus aktif bergerak melakukan upaya itu," ucap Ketua Umum KONI Gianyar, Pande Purwata, Senin (18/5).
Menurut Pande Purwata, kasihan sekali hak atlet yang mestinya cair sebulan sekali, justru sampai hitungan tiga bulan belum terbayarkan. Ini adalah tugas dan kewajiban KONI Bali untuk memfasilitasi dan menekan Pemprov Bali.
"Hak-hak atlet itu wajib diperjuangkan. Kami juga banyak atletnya ada di program Pelatda Bali," tegas Pande Purwata.
Apalagi, kata Pande Purwata, program Pelatda itu sudah jalan sebelum terjadinyab wabah Virus Corona. Untuk itu, program itu harus tetap jalan meskipun semua juga sangat empati dan peduli akan wabah ini.
Sementara rasionalisasi anggaran, kata Pande Purwata, adalah sebuah kewajaran dalam situasi wabah seperti ini untuk membiayai penanganan wabah oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Hanya saja kalau bisa ditolerir, kata Purwata, agar biaya Pelatda Bali untuk atlet lolos PON diberikan kebijakkan untuk tidak dirasionalisasi. Dengan harapan agar atlet bisa tetep menjalankan latihan Pelatda. Apalagi salah satu cara untuknmencegah penularan Pandemi Covid-19 adalah dengan rajin berolahraga, latihan atlet tetep dijalankan dengan kewajiban mengikuti protokol kesehatan.
Sementara dikonfirmasi terpisah Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi menegaskan bertanggungjawab soal belum cairnya uang insentif latihan atlet Pelatda Bali selama tiga bulan. Per satu orang atlet yang rata-rata menerima sekitar Rp 1,6 juta tiap bulan memang belum cair.
"Saya bertanggungjawab untuk semua itu. Dan, saya tidak malu disebut tidak bertanggungjawab untuk semua itu," tutur Suwandi.
Pria yang juga mantan Ketua Umum KONI Badung itu menegaskan, pihaknya sangat paham untuk hal tersebut. Dan, dinilai tidak perlu cuap-cuap apa yang diupayakan oleh KONI Bali. Perlu diingat, katanya, dalam kondisi normal KONI Bali pada bulan Februari sudah bisa berjalan normal untuk hibah dari provinsi.
"Saya ucapkan terimakasih atas kritikan yang menyebutkan KONI Bali tidak bertanggungjawab soal pencairan uang insentif latihan," tandas Suwandi.
Soal apakah akan tetap cair uang insentif latihan atlet Pelatda Bali atau tidak cair karena tidak ada anggaran, Suwandi enggan komentar urusan itu.
"Saya tidak komentar, yang jelas saya bertanggungjawab dan siap tidak populis tentang keadaan ini. Dan, untuk diketahui kejadian seperti ini hampir terjadi di seluruh Indonesia. Baik di KONI ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota," jelas Suwandi. *dek
Komentar